Tak Gabung Aliansi Aksi RKUHP, BEM UI, BEM FIA, BEM FKG, dan BEM Fasilkom Angkat Suara Soal Delik Kesusilaan

Tuesday, 13 March 18 | 10:54 WIB

Ketika diwawancara pada hari Senin (12/3) di depan Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Bimo Maulidianto selaku Ketua BEM FIA UI memaparkan salah satu alasan ketidakikutsertaan BEM FIA adalah karena perbedaan pendapat terkait delik kesusilaaan.

“Dua isu itu kita melihat oke secara substansi, cuman yang tadi masalah pasal perzinaan, kita nggak melihat itu menjadi permasalahan,” tuturnya.

Baca juga: Kadep Kastrat BEM FKG UI Kecewa Terhadap Aliansi Aksi RKUHP

Menurut Bimo, delik keasusilaan mengenai kasus perzinaan masih bisa dirapikan lagi. “Ya dari dulu emang Indonesia tidak pernah melegalkan zina, daerah manasih yang norma adatnya yang ngebolehin zina, itu yang kita ngeri tuh disitu. Kita berpandangan bahwa sebenarnya masih bisa dirapiin lagi tentang pasal tersebut.. bukan berarti kita menolaknya,” jelasnya.

Tak hanya BEM FIA yang memiliki perbedaan pandangan, namun BEM FKG, BEM Fasilkom dan BEM UI juga memiliki perbedaan pandangan mengenai delik kesusilaan. Menurut Averous Ibrahim Noor Esa selaku Korbid Sospol BEM UI mengatakan bahwa masyarakat masih terbelah opininya mengenai pasal tersebut.

“Akan tetapi disubstansi yang asusila, dimana asusila ini ada cukup banyak pasal. Yang substansi asusila itu, BEM UI melihat bahwa masyarakat masih terbelah opininya tentang ini gitu. Dan BEM UI harus melihat dari kedua sisi bukan hanya melihat dari satu sisi aja,” jelas mahasiswa yang biasa dipanggil Ave tersebut.

Selanjutnya Ave mengatakan bahwa BEM UI belum bisa memberikan jawaban untuk sikapnya mengenai delik kesusilaan tersebut. “Setelah RKUHP ini disahkan, RKUHP ini akan menjadi simbol identitas bangsa, gitu. Apakah bangsa Indonesia ini, bangsa yang mengadopsi sejauh itu nilai-nilai sekularisme dari barat atau apakah bangsa Indonesia ini masih punya sekat-sekat yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama. Nah BEM UI belum punya jawabannya,” tuturnya.

Selain itu Ave menjelaskan bahwa menentukan sikap di substansi asusila itu tidak mudah.
“Bukan hanya menjawab aspirasi dari mahasiswa UI tapi kita juga harus mempertimbangkan suara-suara masyarakat gitu. Dan, ya kalau kita ngobrol aja gitu sama pemilik-pemilik kos, atau pemilik-pemilik warung di kutek, gitu ya. Kita bisa berkesimpulan bahwa tidak semudah itu menentukan sikap di substansi asusila. Karena ya, seberagam itu, gitu. Ya, Mana si, maksudnya kalo orang tua-orang tua itu ditanya, gitu ya misalkan warga-warga kutek itu ditanya mau gak ada zina di RTnya gitu. Pasti jawabannya nggak mau, gitu,” jelasnya.

Senada dengan Ave, Nabil Tegar selaku Kadep Kastrat BEM Fasilkom memaparkan bahwa ia masih belum bisa memutuskan sikap karena terdapat beberapa pandangan.

“Sebenarnya ada beberapa pandangan, di salah satu sisi kita menolak adanya kriminalisasi terhadap korban pelecehan dan orang-orang yang tidak bersalah yang dapat dipidana, serta khawatir dengan penyalahgunaan pasal oleh aparat yang tidak bertanggungjawab. Di sisi lain, peran negara dalam mencegah perzinahan juga diperlukan, terutama untuk mencegah penyakit yang menular lewat seks bebas,” tuturnya.

Kemudian, menurut Ghiyats Naufal Kusuma selaku Kadep Kastrat BEM FKG delik kesusilaan akan menimbulkan dampak ke beberapa bidang, misalnya dalam bidang kesehatan.

“Sekarang kita menolak RKUHP berarti eh perluasan tentang zina ditolak kan? Terus definisi zina yang ada di RKUHP eh definisi yang di RKUHP dan di masyarakat kan beda gitu. Nah kemudian kalau misalnya itu beda ya berarti artinya penfasiran zina akan banyak, terus kemudian kalau menghina bisa menjadi lebih apa ya lebih luas lagi gitu kesempatan untuk melakukannya berarti kan akan berdampak lagi terus ke penyakit menular seksual dan sebagainya. Ya pokoknya adalah, dampaknya untuk kesehatan. Nah itu diatur sesempit itu gitu,” jelasnya.

Adapun mengenai langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh BEM UI, Ave mengatakan bahwa akan ada Kopi Darat (Kopdar) dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari kedua kutub.

“Jadi, kita memutuskan bahwa tidak mungkin BEM UI punya sikap soal ini tanpa kita menghadirkan tokoh, apa bukan tokoh. Tanpa kita menghadirkan suara-suara dari kedua kutub untuk berdialog di UI. Jadi, solusinya adalah setelah kita tidak mengikuti aliansi yang dipimpin oleh BEM FH UI. Kita, khusus di yang substansi asusila ini akan mencoba mengadakan kopdar. Dan, mungkin akan jadi kopdar terbesar kita di semester ini,” pungkasnya

Sedangakan mengenai Pandangan BEM FIB terkait delik kesusilaan, Noval Aditya selaku ketua BEM FIB menolak diwawancara karena akan ada rilis lebih lanjut oleh DPM FIB UI. Mengenai waktu rilisnya, Noval mengatakan bahwa besok (14/3) akan dirilis oleh DPM FIB UI.

 

Teks: Halimah Ratna Rusyidah
Foto: Robby J. Pasaribu
Editor: Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait