Tolak Omnibus Law, Berbagai Elemen Masyarakat Gelar Aksi Protes

By Rifki Wahyudi

Pengesahan Omnibus Law pada Senin, tanggal 5 Oktober 2020 lalu, telah menuai aksi protes oleh masyarakat luas. Penolakan ini yang melandasi aksi demo yang dilakukan pada Kamis, 8 Oktober 2020 dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, serta massa independen.

Massa dari sekitaran Jakarta tersebut berencana menggelar aksi di depan Istana Negara. Namun, untuk mengantisipasi potensi kericuhan massa, beberapa ruas jalan menuju Istana Negara telah ditutup oleh aparat sebelum berlangsungnya aksi. Sebagian besar massa pun tertahan di daerah Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Massa aksi sepakat menolak Omnimbus Law yang dalam pembuatannya banyak menuai kontroversi, mulai dari pembahasan yang tidak transparan hingga pengesahan yang dianggap terkesan tiba-tiba.  Namun, di tengah massa yang sedang berorasi dengan tertib, tiba-tiba sebagian massa melempari petugas kepolisian dengan botol dan batu. Setelah berjalan beberapa waktu, polisi mengambil tindakan represif dengan menembakkan meriam air dan gas air mata. Massa berlarian menyelamatkan diri, dan beberapa massa aksi juga diangkat ke ambulans karena mengalami luka.

Karena keadaan semakin tidak kondusif, massa yang berada di Patung Kuda  memaksa menerobos barikade polisi. Massa semakin tersulut dengan tindakan yang dilakukan polisi, sebagian fasilitas umum dirusak dan pos polisi dibakar. Kericuhan antara massa pendemo dan aparat terus berlanjut hingga massa aksi mulai membubarkan diri menjelang petang.

Meski aksi protes sudah dibubarkan, hingga malam, massa masih memadati beberapa titik. Terdapat beberapa insiden perusakan fasilitas umum. Di sisi lain, laporan mengenai aksi kekerasan dari aparat juga terus berseliweran.

Renal, salah satu mahasiswa peserta aksi dari UIN Jakarta, menyampaikan tujuannya ikut aksi kali ini. Selain menolak UU yang telah disahkan, mereka mengaku bertujuan untuk menggelar aksi tertib dengan berdoa bersama.

"Kalo dari temen-temen UIN sendiri itu kita doa bersama ya, doa bersama untuk dicabutnya Omnibus Law. Itu sih yang paling penting, untuk wakil rakyat supaya lebih sadar. Jadi tujuan utama UIN itu buat doa bersama di depan istana," ucapnya.

Sebagai pihak yang paling terdampak pengesahan Omnibus Law ini, banyak buruh yang turut ikut serta dalam protes hari ini. Salah satu buruh yang ikut serta dalam aksi kali ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan yang diambil secara tiba-tiba oleh DPR.

"Jadi hari ini sebenarnya bukan bicara protes, penolakan, atau pembatalan. Ini kan pelampiasan kekecewaan gitu. Selain mengatasnamakan buruh pekerja, saya juga mengatasnamakan rakyat masyarakat bangsa Indonesia," ucap Ujang Romli, seorang buruh yang berpartisipasi dalam aksi ini.

Beliau juga mengimbau pada generasi muda agar tetap kritis dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

"Ya mudah-mudahan adek-adek ini sebagai generasi penerus, konsen lah mengawasi undang-undang ketenagakerjaan ini karena pasti adek-adek sekalian akan masuk ke dalam dunia ketenagakerjaan, dan pasti yang akan diraih itu kesejahteraan," tukasnya.

Selain dari mahasiswa dan buruh, aksi ini juga diikuti oleh elemen masyarakat lainnya. Salah satu contohnya adalah Fitri, seorang ibu rumah tangga. Di tengah aksi massa yang pecah, ia terlihat berjalan menghindari serangan yang dilakukan oleh polisi dan dengan lantang menyuarakan aspirasinya. Ia meragukan substansi Omnibus Law sekaligus meyakini bahwa perubahan yang tertuang dalam UU tersebut bukanlah untuk kepentingan rakyat, namun hanya untuk kepentingan segelintir orang.

"Lebih baik kita tidak punya wakil rakyat kalau seperti ini. Mereka nggak ada kita juga makan kok. Mereka ada sekarang justru makin susah kan. Kebijakan-kebijakan yang mereka ciptakan di DPR bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan mereka," ujarnya.

Fitri juga menegaskan mengenai kecacatan dalam proses pembuatan UU Omnibus Law yang menurutnya pasti akan memiliki dampak yang buruk terhadap masyarakat luas.

"Kalau menurut saya, sesuatu yang tercipta dari kecurangan efeknya tidak akan bagus. Namanya juga awalnya udah curang, mana mungkin kedepannya akan memberikan keputusan yang bagus ya," imbuhnya.

Di tengah penolakan dari berbagai elemen masyarakat, salah satu massa aksi dari Universitas Indonesia mengakui bahwa ia menganggap UU sebenarnya juga berpotensi untuk menaikkan kondisi ekonomi. Namun, ia menyangsikan hal ini akan terjadi ke depannya.

"Sebenernya kalau gua lihat dari segi lain tuh, ekonomi jujur bisa naik sih. Cuma yang gua rasa itu sudah tepat atau belum. Takutnya nanti malah dia plin-plan di situ," ujarnya.

Pelajar sekolah pun membaur dengan massa mahasiswa dan turut menyuarakan tuntutannya agar Omnibus Law dibatalkan karena berpotensi merugikan masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

"Tuntutan gue sih satu, dibatalin aja lah soalnya kondisi juga sekarang lagi covid begini, rakyat juga lagi susah malah makin susah," ucap Dika, salah satu siswa SMA di Jakarta.

Penulis: Rifki Wahyudi
Kontributor: Nada Salsabila, Diena Hanifa, Giovanni Alvita, Inggil Reka
Foto: Nada Salsabila
Editor: M. I. Fadhil

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas, dan Berkualitas!