Urgensi RUU PKS

Wednesday, 10 April 19 | 07:15 WIB

Selasa (9/04) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengadakan diskusi publik yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari empat perspektif terkait, yaitu dari segi hukum, psikologi, kriminologi, dan agama. Diskusi publik ini digelar untuk mengklarifikasi berbagai miskonsepsi yang hadir di tengah masyarakat mengenai RUU PKS dan menyadarkan publik akan urgensi dari pengesahan RUU tersebut.

Diskusi diawali dengan sambutan dari moderator diskusi, Anisa Sri N. yang merupakan Ketua BEM Fakultas Psikologi UI. Anisa memberi gambaran isu dan menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut RUU PKS.

“Menurut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual ini bisa kita artikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi (yang –red) secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam bentuk kehendak bebas karena (adanya –red) ketimpangan relasi kuasa atau memberikan persetujuan atau relasi gender dan atau kehendak lainnya,” urai Anisa.

Mamik Sri Supatmi, selaku Dosen Kriminologi UI, menyatakan bahwa pengesahan RUU PKS sangat mendesak dan mengingatkan bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Ia juga menjelaskan bahwa negara belum mampu memberi rasa aman dan memfasilitasi hak-hak korban kekerasan seksual.

Mamik menjelaskan bahwa RUU PKS tidak hanya berisikan sanksi, melainkan juga mengatur perlindungan hak-hak korban dan sistem pencegahan kekerasan seksual. Adanya RUU PKS diharapkan akan membawa implikasi kepada lembaga-lembaga yang berhak memberi perlindungan kepada hak-hak korban.

“Bebas dari rasa takut, bebas dari kejahatan, bebas dari ketidakamanan adalah hak dasar–hak asasi kita semua. Semestinya kita semua, anda–saya–siapapun, harus ikut berhak (mendapatkan –red)) hidup dalam lingkungan (yang –red) aman dan nyaman dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual,” tegasnya.

Cantyo Atindriyo Dannisworo atau Dannis yang merupakan Dosen Psikologi UI menerangkan dampak kekerasan seksual secara psikologis memiliki efek jangka panjang dan berpotensi menyebabkan perubahan besar dalam suasana hati, perilaku, dan emosi korban. Bahkan korban bisa saja mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).

“Dampaknya akan sangat besar bagi para korban. Ketika terjadi kekerasan tersebut, ketika negara bisa berbuat sesuatu (dan –red) ketika ada fasilitasnya maka tentunya perkembangan (kondisi korban –red) secara psikologis juga akan jauh lebih baik. Semakin cepat di-treat, akan semakin baik pemulihannya dan RUU PKS sudah memfasilitasi itu,” jelas Dannis

Ratna Bantara Munti, selaku pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Indonesia dan Koodinator JKP3 (Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan) mengutarakan keinginannya untuk mencari akar masalah dari munculnya kekerasan seksual dan bagaimana negara hadir  memberikan perlindungan kepada korban.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, yang dijadikan acuan dalam pemberian sanksi terhadap sebuah kasus adalah KUHP. Khususnya dalam perihal kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 285 yang berbunyi ‘Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun’. Namun, ketika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, derajat hukum pidana akan diturunkan menjadi pencabulan yaitu melanggar norma sosial/asusila dan bukan kekerasan seksual. Sedangkan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang sudah didata oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan saat ini telah diringkas menjadi 9 bentuk.

“Kita perlu ada aturan khusus yang benar-benar mencegah, membongkar mindset masyarakat supaya mereka menjadi benar-benar sensitif dengan isu-isu seperti ini dan juga mau turun tangan untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual di tempatnya masing-masing sehingga korban bukannya malah diusir melainkan harusnya membuat (kasus kekerasan seksual –red) tidak terjadi lagi dan korban mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam perlindungan saksi dan korban,” ungkap Ratna.

Membahas RUU PKS tentu tidak lepas dari  kontroversinya dalam sudut pandang keagamaan, khususnya berkaitan dengan keislaman. Yuliantinnah, perwakilan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, hadir untuk menjawab bagaimana persepsi pria terhadap wanita dan kekerasan seksual berdasarkan pandangan Agama Islam.

“Islam sendiri sebenarnya senafas dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini karena yang pertama–ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat perempuan yang tadinya nobody menjadi somebody, seorang yang dihargai yang tadinya engga bernilai…Nabi itu adalah laki-laki yang sangat menghormati perempuan dan mengambil tanggung jawab pengurusan rumah tangga,” tutur Yulianti.

Anisa menambahkan bahwa pada 2013, hanya 13% dari kasus kekerasan seksual terlapor yang masuk ke proses pengadilan.

“Meskipun ada ribuan, puluhan, ratusan, (dan bahkan –red) jutaan kasus kekerasan seksual tapi kita selalu ingat bahwa itu ada angka gelapnya sangat tinggi. Kekerasan seksual memiliki angka gelap yang sangat tinggi dibandingkan kekerasan yang lain. Kenapa? Karena kita bisa merefleksi diantara kita, kalau ada diantara kita yang mengalami kekerasan seksual, saya engga yakin semuanya akan (berani –red) bersuara,” tegas Mamik mengakhiri.

 

Teks: Trisha Dantiani

Foto: Trisha Dantiani

Editor: Grace Elizabeth K.

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019

Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Paradigma Kekerasan Seksual di Area Kampus
Equal Fun Run: Titik Awal RSUI sebagai Pusat Pelayanan Difabel Pertama di Jawa Barat
Korban Revenge Porn Belum Terlindung Payung Hukum yang Tepat
Wacana Keterlibatan TNI dalam Ranah Sipil dan Politik, BEM UI dan Aliansi Tanyakan Urgensi