Wacana Keterlibatan TNI dalam Ranah Sipil dan Politik, BEM UI dan Aliansi Tanyakan Urgensi

Saturday, 16 March 19 | 10:31 WIB

Wacana dwifungsi TNI secara gamblang ditolak oleh BEM UI dan aliansi pada 28 Februari 2019 yang lalu. Hal ini ditolak secara terang-terangan karena regulasi atas fungsi TNI yang sebenarnya sudah jelas, “UU TNI menjelaskan bahwa Tentara Nasional (Indonesia –red) fungsinya satu, dia (TNI –red) berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Jadi clear, kan,” jelas Elang, Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2019 ketika ditanya terkait dwifungsi TNI dalam pemerintahan saat ini.

“Di era Orde Baru kita mengenal dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia –red) dimana (para ABRI –red) juga mengisi posisi-posisi di pemerintahan, melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, sampai masuk ke desa. Orde Baru runtuh pada (tahun –red) ’98 dan kita masuk era Reformasi. Salah satu amanat reformasi yang diserukan mahasiswa saat itu adalah penghapusan dwifungsi ABRI, yang dimuat dalam Tap MPR No. 10 Tahun 1998, dimana dwifungsi ABRI itu diamanatkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan negara, dan kebutuhan berbangsa. Kemudian (amanat reformasi menghasilkan –red) pemisahan TNI dan Polisi sehingga makin jelas kan mana fungsi kepolisian, mana fungsi ABRI (TNI –red). Jadi kalau seandainya lu demo, terus lu menemukan ada tentara yang ngejagain demo lu, apakah demo tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap ketahanan negara?” Tanya Elang sembari menjelaskan.

Menurut Elang hal ini sudah jelas dituangkan dalam perundang-undangan berkaitan peran TNI, apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak. Baginya revisi pasal mengenai hal ini juga tidak urgen dalam kehidupan masyarakat sipil, “Pasal 39 juga jelas banget tuh kalau TNI enggak boleh berpolitik, TNI tidak boleh berbisnis, TNI juga tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil kecuali yang di-list di pasal 47 ayat 2. Buat masyarakat sipil juga ngga ada urgensinya untuk  merevisi pasal ini,” jelasnya dengan tegas. Kemudian ia memberikan beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh TNI, “Kadang membaca berita dimana TNI ikut (melakukan –red) penggusuran. Apakah itu termasuk ancaman terhadap ketahanan negara? Faktanya dalam catatan KPA (Konsorium Pembangunan Agraria –red), TNI sudah tercatat melakukan (sebanyak –red) 11 kekerasan dalam prosedur penggusuran. Kedua, misalnya (ketika –red) TNI ngerazia buku. Jujur itu aneh banget. Kalo berdasarkan peraturan, yang boleh melakukan pembredelan buku itu Jaksa Agung. Pun seandainya dia (TNI –red) mau melakukan penarikan buku dari pasaran, itu pun harus melalui prosedur pengadilan,” jelas Elang M. Lazuardi ketika ditemui di Pusgiwa (3/4/19).

Suara Mahasiswa UI juga menghubungi Irwansyah, selaku dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI untuk memberikan tanggapan terkait aksi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang mengkritisi isu bangkitnya dwifungsi TNI. Menurutnya, pernyataan sikap BEM UI bersama aliansi masih belum menyasar target yang tepat dan baru berupa ungkapan ketidaksetujuan terhadap wacana bangkitnya dwifungsi TNI. Irwansyah mengatakan seharusnya aliansi BEM UI mampu bersikap lebih kritis dengan langsung menargetkan aktor-aktor politik yang mengambil andil dalam wacana tersebut. Pasalnya, menurut dosen yang sedang cuti studi untuk mengejar gelar PhD di bidang politik di Murdoch University itu, keputusan merealisasikan atau tidaknya wacana untuk merevisi UU No. 34 Tahun 2004 berada di tangan para kader partai politik yang nantinya akan menempati  kursi di lembaga legislatif pada periode selanjutnya.

“Kita harus pelajari dan kita harus bersikap kritis dulu. Wacana kembalinya dwifungsi TNI ini wacana yang harus dipahami seperti apa? Apakah ini adalah janji politik kepada adik-adik militernya atau memang benar-benar ada keinginan TNI mau mengembalikan dwifungsi TNI? Kan nggak. Kalau itu nggak dibedakan, kita mencampuradukkan, maka kita bisa jadi nggak bisa meng-address solusi yang tepat. Justru ini bisa bergulir menjadi perdebatan yang kontra-produktif nantinya. Menurut saya, bisa jadi lebih banyak desas-desus kemudian (hari –red),” ungkapnya kepada Suara Mahasiswa UI. Dosen Departemen Politik FISIP UI itu juga beranggapan bahwa wacana untuk memasukkan surplus perwira TNI ke dalam jabatan sipil dan lembaga pemerintahan tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pernyataan tersebut tidak dikeluarkan secara resmi baik oleh pemerintah maupun lembaga TNI itu sendiri, melainkan hanya pendapat perseorangan.

Jika melansir dari hasil wawancara Agus Widjojo (seorang perwira tinggi yang mendukung pembaruan militer sejak 1998) dengan Tirto.id, hal yang diungkapkan Irwansyah pun menjadi selaras. Menurut Agus, pernyataan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengenai wacana pemindahan perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural ke dalam posisi-posisi sipil tidak dapat terwujud, kecuali memang ada perintah dari presiden. Sekalipun nantinya ada rencana merevisi Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, hal itu berada di luar kuasa TNI dan masih memerlukan proses politik yang panjang.

Salah satu poin yang dibawa oleh BEM UI dan aliansi ialah merevisi sistem regenerasi internal TNI. Menurut Elang, banyaknya perwira menengah dan TNI yang menganggur menunjukkan bahwa regenerasi TNI sendiri tidak baik, tidak sehat, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai dengan kenaikan pangkatnya. “Itulah yang seharusnya dievaluasi, kan? Proses regenerasinya bermasalah, dong. Kenapa nerima banyak banget tapi ujung-ujungnya nggak dipake (dengan sesuai –red)? Kemudian juga berangkat dari pertanyaan lain, seperti…apakah pendidikan yang mereka (TNI –red) dapatkan itu comparable dengan tempat-tempat nanti (dimana –red) mereka dipekerjakan? Toh kalau misalkan TNI ingin berkarir di ranah sipil masih boleh kok, asal sesuai syarat-syaratnya,” urainya.

Meski demikian, Irwansyah menambahkan bahwa tindakan aliansi BEM UI yang menyatakan sikap dan kritik terhadap isu potensi bangkitnya dwifungsi TNI bukan hal yang salah, asalkan didukung dengan data-data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun dengan tegas menentang jika memang ada rencana penghidupan kembali dwifungsi TNI. “Apakah layak (BEM UI dan masyarakat sipil memberi kritik terhadap sistem regenerasi TNI –red)? Layak, sepanjang (mereka –red) punya data dan didasarkan dari…suatu keahlian yang spesifik untuk mengatasi masalah (sistem regenerasi –red) tersebut apakah dari (aspek –red) ke-manajemen-an, administrasi, maupun administrasi negara, dan lain-lain nggak ada masalah unsur sipil itu mau terlibat (dalam memberikan kritik –red),” pungkasnya.

Sebenarnya pernyataan BEM UI disini belum final. Penyikapan tersebut dibuat terlebih dahulu dengan diskusi dan akan membuat kajian komperehensif lebih lanjut, “Dari hasil diskusinya aja ini (dwifungsi TNI -red) udah menyalahi prinsip TNI yang sudah diatur oleh UU dan Tap MPR,” kata Elang. Ia juga menambahkan bahwa kritik yang dibawa BEM UI dan aliansi bukanlah bentuk dari rasa alergi mereka terhadap TNI melainkan didasari dengan harapan agar TNI menjadi lembaga yang profesional, “Kita bukannya phobia dengan TNI atau benci dengan TNI. Kita berharap bahwa TNI menjadi lembaga militer yang profesional, yang bisa bertugas sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Jangan sampe TNI ini masuk ranah sipil yang sebenarnya bukan termasuk ke (dalam –red) fungsinya,” jelas mahasiswa Fakultas Hukum ini lebih lanjut. “Akan lebih baik kalau (bunyi slogan TNI adalah –red) dengan mengetahui fungsi dan tugasnya, TNI kuat!” tutupnya sembari tertawa kecil.

 

Referensi:

Prabowo, H.” Agus Widjojo: Sipil Minder, TNI Kurang Koreksi & Evaluasi Internal.” Tirto.id 15 Februari 2019. 7 Maret 2019 <https://tirto.id/agus-widjojo-sipil-minder-tni-kurang-koreksi-amp-evaluasi-internal-dgKy>

 

 

Teks: Alfa Tirza A. dan Sindi Fantika

Ilustrasi: Ika Madina

Editor: Grace Elizabeth

Kontributor: Rifki Wahyudi

 

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019

Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Equal Fun Run: Titik Awal RSUI sebagai Pusat Pelayanan Difabel Pertama di Jawa Barat
BEM UI dan KPU Adakan Program Pindah Memilih untuk Mahasiswa Rantau UI
Menjajal KRL MRT Jakarta, Masa Depan Transportasi Kaum Urban Ibukota
Yakinkan Swing Voters, Asumsi.co Adakan Nobar Debat Pilpres