Zico-Josua Datangkan Ahli Filsafat Hukum di Sidang Keterangan Ahli

Friday, 25 May 18 | 06:24 WIB

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 2016 dan Josua Satria Collins, alumni FH UI kembali melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/5). Sidang tersebut membahas hal yang sama yaitu terkait pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 atau disebut juga sebagai UU MD3. Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang kali ini memiliki agenda untuk mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR serta keterangan ahli pemohon, termasuk ahli dari pemohon perkara Zico dan Josua Nomor 18/PUU-XVI/2018 yaitu Fernando Manullang.

“Kemarin ada tiga ahli, satu ahli filsafat kami (Zico dan Josua –red), dua lagi ahli HTN dari masing-masing pemohon perkara 16 dan perkara 17, yakni Mbak Bivarti Susanti dan Pak Margarito Kamis. Mereka (ahli perkara 16 dan perkara 17 –red) membahas permasalahan-permasalahan UU MD3 secara umum dari sisi ketatanegaraan, sedangkan ahli kami (Fernando Manullang –red) fokus mambahas etik dan lembaga etik dari sisi filsafat,” ujar Josua memberikan penjelasan.

Selanjutnya, sidang tersebut dibuka pukul 11.15 WIB yang diketuai oleh Anwar Usman. Dalam sidang ini, DPR berhalangan hadir karena memiliki kesibukan lain yaitu kegiatan reses. Sedangkan dari pemerintah, diwakili oleh Ninik Hariwanti selaku Direktur Ligitasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Fitri Nur Astari, dan Purwoko dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum sidang dimulai, Fernando Manullang mengucapkan janji akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya yaitu dalam bidang filsafat hukum. Dalam keterangannya, Fernando melihat secara filosofis atau etis perihal frasa yang menyatakan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dalam hal ini,  bukanlah masalah besar jika pernyataan filosofis diletakkan secara epistemologis dalam pandangan ilmu hukum sebagai salah satu tugas sebuah organ dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

“Pandangan filosofis dalam ilmu hukum itu bersifat positif. Saya justru curiga etika apa yang dibayangkan oleh DPR. Jadi, saya melihat bahwa ada problem ontologis ketentuan ini,” ucap Fernando.

Selain itu, Fernando juga menjelaskan terkait kehormatan , menurut ia kehormatan tidak semata-mata merujuk pada rasa hormat. Melainkan, kehormatan itu sendiri berbau psikologis yang melibatkan hasrat untuk berkuasa. Ia menggarisbawahi untuk mensyaratkan adanya suatu prosedur yang etis atau berbasis pada moralitas dan tidak hanya menuntut pada solusi yang substansial. Solusi yang substansial tersebut terdapat semacam hermeneutical gap atau terdapat celah hermeneutical di antara orang hukum dan bukan orang hukum.

“Yang jadi soal, memanggil paksa itu adalah bagian dari usaha untuk memberikan solusi yang substansial. Itu amat menganggu saya,” tutur Fernando.

Jika dilihat dengan kaca mata filsafat hukum, memaksa dengan kewenangan yang formal akan membuat suatu keadaan hukum belum tentu dapat dibenarkan secara etis. Hal tersebut karena apa yang legal belum tentu menjamin moralitas negara.

“Saya tidak bermaksud menghina siapa-siapa di sini, kalau ini yang diminta si pembuat undang-undang betul-betul mengimani apa itu kehormatan, (maka apa yang –red) dia minta sesungguhnya bukan kehormatan yang berbasis pada akal budi dan rasionalitas yang bermoral. Karena ruang publik itu adalah ruang terjadinya overlapping konsensus yang tidak pernah ada konsensus yang solid,” ujar Fernando mencoba memberikan simpulan.

Setelah ahli Zico dan Josua yaitu memberikan keterangannya, hakim anggota I Dewa Gede Palguna mengajukan pertanyaan kepada Fernando terkait masalah ontologis dari etika yang belum selesai sampai sekarang.

“Bagaimana Saudara kemudian menerima keberadaan MKD? Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh Pemohon,” tanya I Dewa Gede Palguna.

Fernando kemudian menjawabnya dengan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan filsafat hukum. Mulai dari etika, ideologi liberalisme, hingga ruang privat dan publik ia jabarkan secara detail. Fernando pun memberikan semacam gagasan bahwa jika rasional yang ada di ruang publik tidak dijaga, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menyebabkan demokrasi menjadi cacat.

Tidak sampai di sana saja, Fernando juga menjelaskan etika positif ia tidak membantah pemaksaan pemanggilan karena hal tersebut merupakan keunggulan hukum. Tetapi di sisi lain, jika itu benar-benar dilakukan, maka hukum tidak bekerja dalam ruang yang empatik.

“Saya takut sekali anggota DPR itu dengan hasrat kuasa yang binal, dengan hasrat kuasa yang barbar mengatakan ini (pemanggilan paksa –red) kehormatan,” ujar Fernando.

Di akhir, Fernando menutup keterangannya dengan memberi pesan bahwa jangan sampai usaha baik para ahli hukum pembuat undang-undang dan pembuat aturan memanipulasi dan mereduksi nilai etika itu sendiri.

“Saya dengan tegas mengatakan yang diinginkan oleh mereka (MPR, DPR, DPD, dan DPRD –red) memanggil paksa, itu adalah berbasis pada insting yang kohersif,” tutup Fernando.

Mengingat bahwa dalam sidang ini DPR berhalangan hadir, maka pada 30 Mei 2018 mendatang sidang akan dilanjutkan kembali untuk mendengar keterangan DPR. Selain itu, dalam sidang selanjutnya juga akan hadir ahli dari Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PPUU-XVI/2018.

Teks: Afida R
Foto : Istimewa
Editor : Halimah R R

Komentar



Berita Terkait