Zico-Josua Anggap Pemerintah Dukung Judicial Review UU MD3

Monday, 23 April 18 | 07:56 WIB

Zico Leonard Djagardo Simanjutak selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan Josua Satria Collins selaku alumni FH UI, mengaku bahwa mereka merasa pemerintah sebenarnya mendukung langkah yang mereka ambil yaitu Judicial Review (JR). Hal tersebut dikatakan saat ditemui usai sidang pada Kamis (19/4) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang turut menghadirkan Sony Maulana Sikumbang selaku pakar perundang-undangan.

“Sidang ini, kami mandang hari ini lancar, berjalan dengan baik. Ahli menyimpulkan pendapatnya, komentarnya sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan dan kami juga bisa dibilang bersyukur juga, pemerintahnya bersikap pasif,” tutur Josua.

Selanjutnya, Josua menambahkan bahwa ia melihat pemerintah saat sidang berlangsung tidak aktif untuk bertanya kepada ahli yang Zico-Josua hadirkan dalam persidangan. “Dia (pemerintah -red) tidak aktif bertanya tadi (saat sidang -red) kan, dia tidak bertanya. Jadi itu sebagai, kami (anggap -red) bagian dari bentuk dukungan pemerintah terhadap permohonan kami,” jelasnya.

Tak hanya Josua, Zico juga mengatakan hal yang sama mengenai sikap pemerintah yang terlihat mendukung JR Zico-Josua mengenai Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). “Mereka (Pemerintah -red) sebenarnya mendukung upaya JR (Judicial Review –red), mereka tidak melakukan perlawanan. Itu sih yang kami lihat,” tuturnya.

Selain itu, Sony menjelaskan bahwa menurutnya sikap pemerintah terhadap UU MD3 sebenarnya kurang setuju, yang dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan Jokowi selaku Presiden RI. Namun, kedepannya mungkin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap mempertahankan UU MD3 demi kepentingan pribadinya. “Ya pastinya adalah mereka (DPR -red) pasti akan habis-habisan ya untuk membela kepentingan mereka (DPR -red), artinya, ya mereka (DPR -red) pasti akan berusaha agar ya majelis ya menolak permohonan JR itu, seperti itu,” jelas Sony.

Sedangkan, mengenai langkah Zico-Josua untuk JR, Sony merasa bahwa Zico-Josua telah menjadi warga negara yang paham mengenai haknya sebagai warga negara dan peduli terhadap hukum di Indonesia.

“Buat saya, itungannya satu hal yang pasti adalah ya mereka (Zico dan Josua -red), mereka mengetahui hak mereka sebagai warga negara. Artinya kesempatan untuk men-JR itu adalah memang hak setiap warga negara, dan mereka peduli, ya dengan hak-hak mereka sebagai warga negara ada potensi kesalahan pengaturan dalam undang-undang ini, ya mereka men-JR,” tuturnya.

Kemudian, Sony berharap supaya hakim nantinya akan memutus gugatan yang dilakukan Zico dan Josua secara adil dan tepat. “Ya harapan kedepannya sebenarnya ini termasuk ya, buat saya JR ini ya cukup penting sebenarnya ya buat saya. Artinya ya ke depannya saya berharap sih, ya hakim bisa mempertimbangkan permohonan maupun juga kesaksian-kesaksian, serta bukti-bukti yang disampaikan sehingga ya (hakim –red) bisa memutus secara adil dan tepat,” pungkasnya.

Adapun mengenai agenda untuk sidang selanjutnya akan digelar pada hari Kamis, 3 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di Mahkamah Konstitusi RI, dengan mendatangkan ahli Hukum Tata Negara yang tidak sempat datang pada sidang hari ini.

“Selanjutnya kami (Zico dan Josua -red) akan memanggil satu ahli lagi, beliau dosen UI juga. Dosen Hukum Tata Negara UI, kami ingin memanggil dia (untuk -red) menjelaskan soal Mahkamah Kehormatan secara kodrat, secara marwah. Kalau tadi kan yang dibahas secara ilmu perundang-undangan, secara teknis, secara jiwa dari undang-undang. Nah ini kami (Zico dan Josua -red) bergerak lebih luas lagi yaitu apa sih kodrat dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Itu yang kami harapkan dijelaskan oleh ahli Hukum Tata Negara (HTN) yang akan kami undang dua minggu lagi, sidang berikutnya,” jelas Josua.

Teks: Ajeng Riski Anugrah dan Grace Elizabeth Kristiani
Foto: Maharani Dwi Astuti (FIA 2017)
Editor: Halimah dan Kezia

Komentar



Berita Terkait