Zico-Josua: UU MD3 Bukan Sekadar Masalah Praktik

Tuesday, 17 April 18 | 10:15 WIB

Rabu (11/4), Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 2016 dan Josua Satria Collins, alumni FH UI kembali melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat tertunda. Sidang tersebut turut menghadirkan pemerintah dengan mengirim perwakilan Ninik Hariwanti selaku Direktur Ligitasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membacakan keterangan Presiden serta Arteria Dahlan yang menyampaikan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, pada pukul 11.10 WIB, sidang dibuka dengan pengetokan palu sebanyak tiga kali oleh ketua sidang, Aswanto. Di sini, Zico dan Josua beranggapan bahwa kebebasan untuk berpendapat kritis sebagai bagian dari mengeluarkan pendapat kepada DPR RI telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 122 huruf l Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan menjelaskan bahwa Zico dan Josua tidak menguraikan kerugian yang bersifat konstitusional. “Batasan kerugian konstitusional Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, bahwa Pemohon sebagai mahasiswa dan penulis tidak menguraikan kerugian-kerugian yang bersifat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3,” jelasnya.

Kemudian, Arteria Dahlan juga menjelaskan bahwa DPR RI melihat pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan UU MK. Oleh karena itu, atas keterangan yang diberikan oleh DPR, Arteria menyatakan bahwa pasal-pasal yang digugat terkait UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD RI 1945.

Di sisi lain, Ninik Hariwanti selaku perwakilan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak.

Selanjutnya, Zico menjelaskan bahwa UU MD3 bukan masalah praktiknya saja. DPR diberikan kewenangan yang artinya DPR akan memiliki hak untuk memakai atau tidak UU MD3 sebagai alat memidanakan rakyat. “Buat kami (Zico dan Josua -red) ini bukan masalah praktiknya saja. DPR dikasih kewenangan ini artinya dia akan punya hak mau pakai atau tidak, dan pasal ini bisa dipakai untuk merugikan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Zico memberikan tanggapannya mengenai pernyataan Arteri yang mengatakan bahwa DPR tidak akan memakai UU MD3 untuk merugikan masyarakat. Zico menjelaskan bahwa tetap saja ada kemungkian DPR memberikan kerugian di masyarakat karena DPR memiliki satu kewenangan dengan dua sifat. Sifat yang pertama yaitu melindungi DPR dan sifat kedua yaitu mempenjarakan rakyat.

Di samping itu, Arteri Dahlan dalam menanggapi pertanyaan pemohon juga menuturkan bahwa UU MD3 adalah undang-undang organik yang mengatur ke dalam dan ke luar.

Sedangkan, Josua memaparkan bahwa saat sidang, hakim meminta DPR untuk menjelaskan UU MD3 yang secara jenis UU seharusnya mengatur ke dalam atau mengatur orang-orang di dalam MD3, tetapi justru mengatur ke luar atau masyarakat umum yang juga terkena dampak dari UU MD3.

Tak hanya itu, di persidangan hakim pun meminta DPR menjelaskan apakah pasal 122 pada akhirnya tumpang tindih dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau tidak. Sedangkan untuk pemerintah, hakim meminta agar sikap mereka diperjelas antara mendukung atau tidak terhadap UU MD3.

Adapun sidang tersebut turut hadir tiga pemohon, yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Agus Mulyono Herlambang, yang juga melakukan permohonan pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD RI Tahun 1945 atau yang disebut juga sebagai UU MD3.

Setelah tiga jam menjalankan sidang, pukul 13.58 WIB sidang resmi ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis (19/4) pukul 11.00 WIB dengan mendatangkan dua ahli oleh Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Teks: Ramadhana Afida Rachman

Foto: M. Anggito Z.

Editor: Halimah Ratna R.

Komentar



Berita Terkait

Klarifikasi Kedua Pasang Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2019 Terkait Sokongan Dana
Calon MWA UI UM 2019 Utarakan Pendapat Pemindahan Bedeng dan Transparansi Kinerja Rektor
Eksplorasi Pemira di FT UI: Kedua Paslon BEM UI 2019 Paparkan Gagasan Perihal Komersialisasi Lahan Parkir
Calon MWA UI UM 2019 Ungkap Pendapatan FEB UI