Aksi Iklim Kembali Digelar, Menanti Aksi Nyata Pemerintah

Redaksi Suara Mahasiswa · 6 November 2021
7 menit

Aksi perlawanan untuk iklim kembali digelar pada kemarin Jumat (5/11) di Jakarta sebagai tanggapan atas diadakannya Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya.

Iqbal Yamanik, koordinator aksi dari Greenpeace Indonesia menyampaikan aksi ini berupaya mendorong keadilan iklim agar pemerintah saat ini segera mendeklarasikan darurat iklim dan melakukan aksi nyata terkait permasalahan iklim.

Beberapa tuntutan disampaikan melalui aksi yang dikoordinir oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan masyarakat dan organisasi lingkungan seperti  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jeda Iklim dan lainnya yang terkonsolidasi dalam Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim. Beberapa poin tuntutan pada aksi tersebut antara lain adalah:

  1. Menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.
  2. Mengedepankan Zero Deforestation tanpa ada dalih proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang nyatanya hanya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi segelintir.
  3. Segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.
  4. Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.
  5. Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.
  6. Meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.


Apa itu COP26?
Dilansir melalui website PBB, COP26 merupakan konferensi yang membahas terkait iklim. Konferensi ini bermula pada tahun 1992, saat itu PBB menyelenggarakan acara di Rio de Janeiro, Brasil, yang disebut Earth Summit. Dalam acara tersebut, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diadopsi. Melalui UNFCCC, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah gangguan berbahaya dari aktivitas manusia pada sistem iklim. Sejak 1994, setiap tahun PBB telah mempertemukan hampir setiap negara di bumi untuk mengikuti KTT iklim global atau COP, yang merupakan singkatan dari Conference of the Parties.

Berbagai “perpanjangan” UNFCCC dinegosiasikan selama COP untuk menetapkan batas produksi emisi gas rumah kaca untuk masing-masing negara yang mengikat secara hukum yang salah satunya adalah Perjanjian Paris. Dalam Perjanjian Paris, negara di dunia sepakat membatasi pemanasan global tidak melebihi 2 derajat Celcius, idealnya 1,5 derajat Celcius, serta meningkatkan pendanaan aksi iklim. Namun, belum sampai 2030,  suhu bumi sudah naik 1,5 derajat pada 2021 ini yang tentunya saja menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan bumi nantinya.

Setelah sempat terhenti pada tahun 2020 karena pandemi, COP26 kembali diselenggarakan dan dihadiri oleh 120 kepala negara pada 2021. Dalam COP26, delegasi bertujuan menyelesaikan “Paris Rulebook” atau aturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris. Pembahasan di dalamnya mendorong negara-negara untuk menyepakati kerangka waktu frekuensi revisi dan pemantauan komitmen iklim mereka. Masing-masing negara membahas langkah-langkah pengendalian perubahan iklim dan menyampaikan upaya negara salah satunya adalah Indonesia.

Upaya Pembangunan dan Krisis Lingkungan
Pada COP26, Indonesia yang diwakili Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pencapaian pengendalian Iklim yang telah dilakukan Indonesia. Namun, apabila dilihat dari data-data yang sudah dikumpulkan beberapa NGO lingkungan di Indonesia, belum terlihat komitmen dan aksi nyata pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim.

Greenpeace menjadi salah satu NGO yang menyayangkan isi pidato tersebut. Dalam siaran pers pada Selasa (2/11) Greenpeace menyinggung bahwa Indonesia sebagai anggota G20 dan bahkan memegang presidensi G20 di 2022 seharusnya dapat menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.

Wira Surya dari Universitas Islam Kalimantan menerangkan urgensi dari aksi iklim ini, khususnya mengetahui apa yang telah terjadi pada pulau asalnya Kalimantan sebagai paru-paru dunia yang diibaratkan sebagai negara sapi perah yang dieksploitasi hingga kemudian terimbas dampak destruktif eksploitasi alam. “Kalimantan Selatan terkena banjir besar yang melanda tiga belas provinsi. Padahal sebelumnya, Kalimantan tidak pernah banjir,” ujarnya. Ia juga menambahkan, kerusakan lingkungan ini semakin diperparah dengan kawasan Pegunungan Meratus yang menjadi sering terjadi pertambangan ilegal yang semakin membuktikan tidak adanya usaha pemerintah dalam memberantas illegal logging.

Permasalahan lingkungan semakin menjadi kontroversi dari cuitan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Twitter. Cuitan tersebut terang-terangan menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak akan menghentikan pembangunan “besar-besaran”-nya. Dalam cuitan yang sama, Siti menegaskan bahwa deforestasi harus berjalan demi memberi akses bagi rakyat di daerah terpencil. "Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya," tulis Siti dalam cuitannya.

Menanggapi hal ini, Uli Artha Siagian dari WALHI menyanggah bahwa, pada faktanya, alokasi terbesar hutan saat ini adalah untuk perusahaan, pertumbuhan aktivitas perkebunan, dan pertambangan. "Jadi statement Ibu menteri yang bilang bahwa pembangunan yang mengabaikan deforestasi untuk kepentingan rakyat, kita mempertanyakan kepentingan rakyat yang mana?" ujar Uli.

Senada dengan Uli, Novi dari komunitas Jeda Untuk Iklim menyatakan keprihatinannya bahwa pembangunan yang tengah digencarkan saat ini ditunggangi oleh kepentingan kapital, alih-alih memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dinilai perlu memperhatikan kualitas lingkungan sesuai dengan yang tertera pada peraturan perundang-undangan, salah satunya UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Keadilan bagi Lahan Milik Masyarakat Adat
Dalam Aksi Perlawanan Iklim, Udinus Kogoya yang kerap dipanggil Bob selaku perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Papua turut menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat yang berada di Papua. Ia menjelaskan jika lahan masyarakat di Papua diambil begitu saja oleh negara tanpa mengikuti prosedur dari aturan adat yang berlaku di sana. Kebijakan sepihak yang dilakukan pemerintah terhadap lahan masyarakat adat di Papua mengakibatkan ada beberapa masyarakat yang harus mengungsi dan/atau ditampung di tempat keluarga mereka yang lain.

Mewakili rakyat yang ada di Papua, Bob menyatakan tuntutannya agar masyarakat papua yang sedang ditindas atau yang sedang di pengungsian bisa kembali tinggal dengan aman dan damai. Selain itu, ia juga menambahkan agar pemerintah jangan terlalu banyak melakukan pengiriman militer ke Papua karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berada disana. “Jangan negara mengambil kebijakan semaunya, [sebab] kami rakyat kecil juga punya hak atas kami sendiri.” tutup Bob.

Salah satu peserta Aksi Iklim, Alryan Muhammad Irawan, seorang aktivis lingkungan dari Organisasi Mahasiswa Peduli Lingkungan (OASE) Mercu Buana, memberikan pernyataan bahwa konfrontasi yang dilakukannya hari ini bertujuan untuk menyadarkan pemerintah tentang persoalan iklim yang nyata. Kesadaran masyarakat secara masif perlu ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan timbul tuntutan nyata untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

“Sesungguhnya lingkungan hidup adalah esensi dari kehidupan dan kehidupan adalah eksistensi dari hidup itu sendiri. Di mana eksistensi tidak dapat berdiri apabila tidak ada esensi. Jadi apabila kita hanya hidup, hidup, dan hidup lalu melupakan esensi itu. Maka pada akhirnya, esensi itu hilang dan kehidupan tidak akan bisa eksis nantinya. Itulah yang kita takuti,” tutupnya.

Dalam terang akan krisis yang sangat genting ini, ditambah dengan wacana Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibukota baru, Wira menyampaikan para mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menyuarakan tuntutan #SaveMeratus dengan harapan agar Pegunungan Meratus dapat terjaga kekayaan alamnya sehingga dapat dinikmati manfaatnya oleh generasi selanjutnya. Ia juga menambahkan mengenai belum diakuinya Suku Dayak di kawasan Pegunungan Meratus “Konflik yang kita ketahui, suku Dayak di Meratus belum diakui negara. Jadi hak tanahnya tidak diakui sehingga tanah mereka terancam oleh korporasi yang ada.”

Krisis Iklim dan Dampaknya Terhadap Perempuan
Menanggapi Aksi Perlawanan Iklim yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan COP ke-26 di Glasgow, Arieska Kurniawaty selaku Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan turut menyuarakan permasalahan yang dialami perempuan terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan krisis iklim. Arieska mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dilakukan pemerintah dalam ambisi untuk menurunkan karbon tidaklah cukup karena tidak dapat menyelesaikan masalah krisis iklim itu sendiri dan justru menambah masalah baru terutama bagi perempuan.

Ariesta menceritakan bahwa Solidaritas Perempuan punya pengalaman dalam memantau proyek iklim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti REDD Plus. REDD ini memiliki gagasan bagaimana mengurangi emisi karbon dengan cara mengkonservasi hutan. Namun, proyek iklim ini menyebabkan banyak perempuan adat yang tidak bisa mengakses hutannya karena dilarang. Hal ini dilakukan dengan asumsi ketika hutan dikonservasi maka akan mengurangi emisi karbon, deforestasi, dan seterusnya.

Sayangnya, hal itu justru malah menghilangkan akses perempuan terhadap hutan. Padahal bagi perempuan, hutan bukanlah sekedar sumber ekonomi, tempat mereka mencari rotan dan pangan sehari-hari. Bahkan untuk beberapa komunitas, hutan itu adalah ruang spiritualitas dimana mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur-leluhurnya dan seterusnya. "Jadi, mencegah perempuan untuk bisa masuk ke dalam hutan justru menimbulkan dampak yang berbeda lagi, krisis iklimnya tidak teratasi tetapi kemudian menimbulkan masalah baru," tambah Ariesta.

Selain itu, Arieska juga turut menceritakan dampak yang dialami oleh perempuan-perempuan di Poso, Papua yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Poso. Komunitas ini mengorganisir perempuan-perempuan yang berada di sekitar danau Poso yang mana danau tersebut kini menjadi sumber dari pembangunan PLTA oleh PT. Poso Energi. Pembangunan tersebut melahirkan dampak yang luar biasa, seperti terjadinya banjir sehingga sawah yang ada disana turut kebanjiran. Dengan demikian, hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan perempuan disana yang harus memenuhi kebutuhan harian keluarga mereka.

Solidaritas Perempuan turut menyoroti respon pemerintah terhadap gerakan Gender Action Plan yang merupakan bentuk komitmen dari negara-negara peserta COP untuk memiliki rencana kaitan terhadap gender dalam adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Hal yang patut disayangkan adalah, pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi sangat aktif mempromosikan komitmennya, tetapi pada faktanya, tahun ini tidak ada wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam delegasi pemerintah indonesia ke COP 26 dengan alasan tidak ada biaya.

“Kemudian proses pengejawantahan Gender Action Plan dari tingkat global ke tingkat nasional itu mandek. Prosesnya gak transparan, gak ada kemajuan. Kita juga gak jelas mau klarifikasi ke mana karena secara struktur Kementerian Pemberdayaan Perempuan banyak mengalami perubahan sehingga kita mempertanyakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap aksi-aksi iklim yang berkaitan dengan perempuan,” ia menambahkan.

Krisis iklim memang dialami oleh semua kaum, baik perempuan maupun laki-laki. Namun dikarenakan peran yang dilekatkan terhadap perempuan berbeda, maka dampaknya pun berbeda. Contohnya krisis iklim yang mengakibatkan krisis air, tentunya sangat mempengaruhi perempuan dalam aktivitas keseharian mereka yang sangat berkaitan dengan air. Mulai dari memasak air untuk suami mereka, memandikan anak, mencuci piring, mencuci baju, dan seterusnya. Semua kegiatan yang dilakukan perempuan, sangat dekat dengan lingkungan sehingga bila terjadi pengrusakan maka perempuan mengalami dampak spesifik. Sayangnya, ketika masuk ke dalam pembahasan dan negosiasi yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada konsiderasi gender di dalamnya.

Melalui Aksi Perlawanan Iklim ini, Solidaritas Perempuan menuntut agar pemerintah berhenti untuk mempromosikan investasi dan/atau mengejar pendanaan iklim, dalam kata lain berhenti menjual negara serta mendagang karbon dan mulai fokus untuk melakukan aksi nyata bukan solusi palsu. Selanjutnya, pemerintah diminta untuk serius dalam hal komitmen gender, yang diantaranya dengan segera mengadopsi gender action plan ke regulasi di tingkat nasional.

Melalui aksi ini, Iqbal berharap Indonesia menjadi negara yang layak dihuni dan potensi konflik bisa ditekan jika memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Aksi ini kemudian ditutup dengan foto bersama dengan harapan konfrontasi yang dilakukan dapat menyadarkan masyarakat luas karena tuntutan yang nyata memerlukan masa yang banyak. Tak hanya itu, Campaign ini dapat membuka mata masyarakat bahwa kehidupan sedang dijajah secara perlahan

Teks: Faiz Abimanyu, Faizah Diena
Kontributor: Evangelyn E., Della A., Tsaltsabillah K.
Foto: Evangelyn Easter
Editor: Syifa Nadia

Pers Suara Mahasiswa UI 2021
Independen, Lugas, dan Berkualitas!