Logo Suma

Aksi Tolak Penundaan Pemilu, Menekan Pemerintah Mematuhi Konstitusi 1945

Redaksi Suara Mahasiswa · 1 April 2022
4 menit · - kali dibaca
Aksi Tolak Penundaan Pemilu, Menekan Pemerintah Mematuhi Konstitusi 1945

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar aksi menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 pada Jumat (01/04) di simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Massa aksi yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas, masyarakat sipil, hingga pelajar bergabung dalam satu barisan untuk menggelar unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Longmarch yang awalnya direncanakan akan dilakukan massa aksi dari titik kumpul Universitas Trisakti berakhir di area patung kuda, Jakarta Pusat. Namun, massa aksi tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga titik akhir karena time limit dan memutuskan untuk memutar haluan titik aksi ke Harmoni. Massa aksi menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah di ruang yang terbatas di tengah jalan umum simpang Harmoni untuk menggelar orasi. Aksi ini menyinggung wacana penundaan pemilu sebagai upaya kepentingan oligarki karena urgensi yang tidak jelas dan tidak transparan.

Kondisi lalu lintas yang padat merayap turut mengurangi efektivitas orasi yang digelar mahasiswa. Meskipun dalam ruang dan keadaan yang sangat inkondusif, massa aksi tetap menyampaikan tuntutan yang mereka bawa melalui aksi hari ini. Adapun tuntutan yang dibawa pada hari ini adalah seputar penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, yakni; 1) batalkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden; 2) batalkan wacana penundaan pemilu.

Ini merupakan realisasi sekaligus keseriusan mahasiswa serta masyarakat sipil dalam menolak wacana tersebut. Aksi hari ini disinyalir hanya merupakan gelombang awal yang dibuka oleh mahasiswa jika pemerintah masih bersikukuh tidak mendengarkan.

Hal tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bayu Satria, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) “Saya dapat katakan bahwa ini adalah ‘Gelombang Awal’ dari mahasiswa saat pemerintah tidak mendengarkan mahasiswa, tunggu gelombang kami yang akan lebih besar,” ungkapnya.

Dinamika Aksi Menolak Penundaan Pemilu

Agenda aksi baru benar-benar dimulai ketika aliansi mahasiswa dari UI, Universitas Tirtayasa (Untirta), Universitas Esa Unggul, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) melakukan konsolidasi massa pada pukul 14.00 sembari menunggu mobil komando untuk bergabung.

Pada konsolidasi di depan Universitas Trisakti terjadi beberapa momen menarik yang turut diabadikan oleh Suara Mahasiswa, yakni adanya dukungan semangat untuk para massa aksi dari seorang ibu-ibu. Dalam orasinya, Ia menyampaikan bahwa para "emak-emak" mempercayakan negara ini kepada mahasiswa dan turut bergantung pada para mahasiswa dalam membela kepentingan masyarakat.

Eskalasi aksi kemudian semakin memanas ketika mahasiswa bergerak dengan panduan mobil komando menyusuri jalanan Gambir menuju persimpangan Harmoni yang dimulai pada pukul 14.30 WIB. Selama perjalanan, Melki Sedek Huang tanpa henti menyuarakan orasi yang berisi tentang tuntutan pengecaman penundaan pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden saat ini.

Massa aksi sempat tertahan di kawasan Gambir setelah melalui berbagai negosiasi hingga  "gontok-gontokan" secara fisik antara massa aksi dengan kepolisian. Memasuki pukul 16.30, massa aksi baru berhasil menembus blokade kepolisian untuk melanjutkan aksi yang ternyata sudah dihadang kedua kalinya oleh kepolisian yang bertepatan di perempatan Harmoni. Selanjutnya, pukul 17.00 WIB aksi terpaksa digelar di tengah jalan raya Harmoni.

Kepolisian sudah siap siaga untuk menghentikan pergerakan mahasiswa yang mencoba menyampaikan aspirasinya tepat di pelataran Harmoni. Bersamaan dengan water canon dan aparat dalam jumlah yang hampir menyamai jumlah massa aksi, mereka memaksa aksi diadakan tepat di perempatan Harmoni, dimana mobil komando menjadi episentrum aksi. Aksi yang berada tepat di jalanan protokol ini mengundang perhatian khalayak yang melintas dan warga sekitar yang turut bersimpati dan mendukung tuntutan yang coba disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia. Tak jarang warga sekitar memberikan dukungan berupa dentuman tepuk tangan dan sorakan ketika orasi digalakkan oleh para koordinator lapangan.

Urgensi Tolak Wacana Penundaan Pemilu

Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat menyuarakan protes terkait wacana penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu pertama kali diketahui dari beredarnya dokumen surat undangan berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pada dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama. Wacana ini mulai aktif kembali pada tahun 2022 setelah beberapa partai menyambut hal tersebut.

Berbagai alasan penundaan pemilu bermunculan salah satunya adalah situasi yang tidak kondusif akibat pandemi. Tak hanya itu, penundaan pemilu ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Pandemi Covid-19 dan tingginya beban biaya pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya menjadi alasan yang dianggap cukup rasional. Sekilas, kedua kondisi ini secara nyata sedang dialami Indonesia sebagai akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020. Wacana ini sontak menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Wacana penundaan pemilu menyalahi konstitusi 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 yang mengatur mengenai hak memilih. Melihat situasi saat ini, penundaan pemilu tentu saja mengurangi hak rakyat untuk memilih di pesta demokrasi tahun 2024 nantinya.

Sekelumit Represi hingga Harapan Massa Aksi

Upaya represifitas dialami oleh para penggagas aksi. Dalam upaya represi tersebut, lima akun Whatsapp berhasil diretas hingga tidak dapat diakses. Peretasan tersebut salah satunya dialami oleh ketua BEM Trisakti, Fauzan sejak kemarin (31/03). Peretasan yang dialami oleh mahasiswa bukanlah kasus baru setelah sebelumnya juga terjadi pada tahun 2021. Tentu saja, timbul pertanyaan publik mengenai kebebasan sipil yang seharusnya hak masyarakat.

Meskipun mengalami sekelumit kendala, massa aksi kerap mempertahankan antusiasmenya. Hal ini tergambar dari massa aksi yang tetap bertahan di tengah terpaan rintik gerimis dan bising lalu lintas. Semangat menyuarakan kepentingan publik juga dirasakan oleh rekan BEM Yarsi yang berada dalam keterbatasan bergerak menggunakan kursi roda. Ia tetap antusias bersama kawan-kawannya untuk mendukung suara tuntutan terhadap pemerintah.

Aksi yang diselenggarakan pada hari ini merupakan bukti bahwa masyarakat berupaya mempergunakan hak sipil dan politiknya dalam mengawasi dan mengkritisi pemerintah.

“Lihat, bagaimana mahasiswa bergembira untuk sama-sama berunjuk rasa setelah dua tahun dikekang pandemi. Kita bersama harus turun ke jalan melihat negara (yang–red) belakangan sudah kacau. Kita serukan untuk teman-teman di daerah untuk menggalakan aksinya di daerah masing,” tutup salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.

Teks: Redaksi Suara Mahasiswa UI
Editor: Kamila Meilina
Kontributor: Faizah Diena, M. Akhtar, Rifky Vidy R.
Foto: Faizah Diena


Pers Suara Mahasiswa UI 2022
Independen, Lugas, dan Berkualitas!

Tim Penggarap