Aksi Women’s March Jakarta 2024 untuk Akhiri Diskriminasi dan Patriarki

Women’s March Jakarta (WMJ) kembali hadir pada tahun 2024. Dengan bertajuk “Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki”, WMJ pada Sabtu (7/12) kemarin menyerukan tuntutan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terus memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Meskipun sempat dihadang derasnya hujan, para peserta tetap bersemangat menyuarakan aspirasi mereka. Aksi ini diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti orasi, nyanyian, pujian, hingga penampilan teatrikal yang menyuarakan pesan perjuangan mereka.

Dalam siaran pers WMJ 2024, Ally Anzi selaku Koordinator WMJ 2024 memotret realitas menyedihkan masa kini, terutama yang terjadi di tengah hiruk-pikuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

“... pergantian kekuasaan tidak mengubah budaya politik yang bermakna. Pergantian ini sebatas menjadi pertunjukan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan,” lansiran dari siaran pers WMJ 2024.

Ally juga menyoroti bahwa di tengah situasi politik yang penuh dengan kepentingan para pemegang tampuk kekuasaan, isu kekerasan berbasis gender dan seksual sering kali tidak menjadi prioritas bagi pemerintah.

“Kekerasan seksual di institusi pendidikan, tempat kerja, hingga ruang publik adalah bukti nyata kegagalan sistem dalam melindungi masyarakatnya yang paling rentan, tambah Ally.

Aksi ini menggaungkan berbagai tuntutan, di antaranya sebagai berikut.

Kepada Pemerintah dan Legislatif:

1. Segera mengesahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Komprehensif, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
2. Merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU Bantuan Hukum.
3. Memastikan implementasi undang-undang yang berpihak kepada korban, yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
4. Mendorong reformasi kepolisian untuk menghadirkan akuntabilitas dan sensitivitas gender dalam setiap penanganan kasus, tidak hanya kekerasan berbasis gender.
5. Mendesak pemerintah Indonesia (dalam hal ini presiden) untuk menarik pasukan militer dari Papua.

Kepada Aparat Penegak Hukum:

1. Mengakhiri bias gender dalam penegakan hukum dan menyediakan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi.
2. Memastikan setiap laporan kekerasan berbasis gender ditindaklanjuti dengan serius dan adil.

Kepada Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Melibatkan perempuan dalam setiap proses kebijakan mitigasi perubahan iklim.
2. Mengapresiasi komunitas perempuan yang aktif dalam gerakan lingkungan.
3. Mengakui hak-hak dasar masyarakat adat.

Kepada Kementerian Kesehatan

1. Memastikan informasi dan layanan HKSR mudah diakses oleh orang muda, termasuk menyediakan platform digital yang aman dan ramah pemuda, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah urban dan memiliki keterbatasan akses.

Kepada Pemimpin Global dan Pemerintah Indonesia:

1. Memutuskan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM global.
2. Memperjuangkan penghentian kekerasan di Palestina, Myanmar, Papua, dan wilayah konflik lainnya melalui diplomasi internasional

Kepada Suara Mahasiswa, Hilya dari Gerakan Pita Ungu Filsafat Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan harapannya. Dia berharap agar masyarakat menyadari keberadaan dan kenyataan isu-isu yang diangkat dalam aksi WMJ ini.

Sebagai penutup, Hilya juga mengemukakan kesannya terhadap WMJ 2024 dalam dua kata, yaitu seru dan ironis, “Ironis karena, pada akhirnya, kita masih berjuang dan berusaha untuk menciptakan suatu ruang aman, padahal ruang aman adalah hak dasar yang seharusnya kita miliki.”

Teks: Dela Srilestari, Kinanti Anggraeni, dan Naswa Dwidayanti

Editor: Jesica Dominiq M.

Foto: Kinanti Anggraeni

Desain: Nabilah Sipi Naifah

Pers Suara Mahasiswa UI 2024

Independen, Lugas, dan Berkualitas!