Aliansi BEM se-UI Bersiap Gelar Aksi Lanjutan

Di depan Tugu Makara, Universitas Indonesia (UI), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-UI memberikan pernyataan sikap atas gejolak sosial politik yang terjadi di Indonesia saat ini.

Penyampaian tuntutan ini dilafalkan secara bergantian oleh Ketua BEM UI (yang diketuai oleh Atan), Ketua BEM FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) UI, Ketua BEM FIK (Fakultas Ilmu Keperawatan) UI, Ketua BEM FH (Fakultas Hukum) UI, Ketua BEM Fasilkom (Fakultas Ilmu Komputer) UI, dan Ketua BEM FK (Fakultas Kedokteran) UI.

Aliansi BEM se-UI juga turut menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dari aksi massa yang terjadi sejak 25 Agustus—1 September.

Pernyataan sikap ini menegaskan bahwa mahasiswa UI mengutuk keras tindakan aparat dalam melakukan penyerangan di lingkungan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan. Selain itu, aliansi BEM se-UI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebenaran, menolak disinformasi, serta menjaga perjuangan agar tidak ternodai oleh provokasi, anarkisme, maupun rasisme.

Dikutip dari dokumen Pernyataan Sikap Aliansi BEM se-UI, adapun lima tuntutan yang diajukan, yaitu:

1. Menuntut pertanggungjawaban penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta seluruh oknum elit politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa. Hingga hari ini, kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel.
2. Menuntut pembebasan seluruh massa aksi yang ditahan serta mengecam secara tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, termasuk penangkapan yang sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, hingga pembunuhan, karena itu semua tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Menolak kebijakan pembungkaman informasi sebagaimana tertuang dalam surat KPI Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025 karena merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Bentuk pembungkaman sistematis ini tampak jelas melalui pembatasan liputan serta pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital untuk membungkam suara rakyat.
4. Menegaskan komitmen Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk terus mengawal, menyaring, dan menyebarkan informasi yang objektif, berpihak pada kebenaran, serta menolak segala bentuk disinformasi maupun propaganda provokatif dengan tujuan menakut-nakuti dan/atau melakukan tindakan kekerasan, destruksi, maupun rasisme.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas #WargaJagaWarga dan tidak terprovokasi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengadu domba dan mengarah pada penyerangan kelompok minoritas tertentu selaku sesama rakyat Indonesia.
   

Mahasiswa UI Akan Turun Kembali ke Jalan

Pada sesi wawancara, Zayyid Sulthan Rahman (Atan) mengatakan bahwa dalam waktu dekat mahasiswa UI akan kembali menggelar aksi. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali tuntutan aliansi BEM se-UI kepada pemegang kekuasaan.

“Kami perlu penjaminan setelah tuntutan-tuntutan kami ini disampaikan, bagaimana penegasan dan komitmen dari presiden dan juga pemerintah secara keseluruhan untuk bisa menjawab tuntutan-tuntutan kami dalam bentuk kebijakan-kebijakan?” ungkapnya.

Meski belum dapat dipastikan kapan aksi tersebut akan berlangsung, tetapi Atan menegaskan seluruh detail aksi akan diumumkan secepatnya. “Tapi kita tegaskan bahwa kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus kepada perubahan kebijakan-kebijakan,” lanjut Atan.

Teks: Faizah Eka Safthari

Editor: Dela Srilestari

Foto: Dimas Azizi

Desain: Aqilah Noer Khalisah

Pers Suara Mahasiswa UI 2025

Independen, Lugas, dan Berkualitas!