Aliansi UI Anti-KS Tolak Tuntutan Diskriminatif BEM SI

Salah satu dari sebelas tuntutan dalam aksi nasional yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Rakyat Bangkit di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (28/7) lalu menuai sorotan sebab dinilai bertentangan dengan semangat pergerakan mahasiswa. Tuntutan tersebut berisi penolakan terhadap minoritas gender dan orientasi seksual. Selain penolakan, tuntutan itu juga mendesak agar pemerintah memberantas dan memberi kelompok minoritas itu sanksi yang tegas.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi UI Anti-Kekerasan Seksual (Anti-KS) merilis pernyataan sikap berisi kecaman keras terhadap tuntutan BEM SI Rakyat Bangkit yang mendiskriminasikan kelompok minoritas gender dan orientasi seksual.

Fawwaz selaku ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI 2025 menyatakan bahwa rilisnya pernyataan sikap ini didorong oleh kegelisahan moral dan tanggung jawab intelektual.

Menurutnya, tuntutan yang secara eksplisit menolak kelompok minoritas gender dan orientasi seksual dinilai tidak hanya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), tetapi juga mencederai nilai pergerakan mahasiswa yang seharusnya berpihak pada kelompok tertindas.

“Kami tidak ingin pergerakan mahasiswa kehilangan arah dan malah menjadi alat penindasan baru,” ungkap Fawwaz pada Suara Mahasiswa UI pada Rabu (6/8).

Jika masyarakat luas membiarkan pergerakan serupa terjadi tanpa memberikan respons kritis, Fawwaz percaya bahwa budaya represif berbalut moralitas mayoritas itu dapat menjadi sesuatu yang lazim secara turun-temurun. Pembiaran ini jelas akan menimbulkan ancaman serius bagi negara demokrasi karena secara tidak langsung menormalisasikan pelanggaran HAM dalam ruang publik. Oleh sebab itu, Fawwaz juga berharap agar isu minoritas gender dan orientasi seksual dilihat dalam kerangka keadilan sosial dan perjuangan melawan penindasan struktural.

Lebih lanjut, Aliansi UI Anti-KS menjelaskan bahwa normalisasi diskriminasi yang kerap dilakukan oleh mahasiswa dapat membuka jalan bagi transformasi kekuasaan yang menindas dalam wujud baru. Jika tuntutan diskriminatif semacam ini dibiarkan, maka gerakan mahasiswa yang seharusnya menjadi kekuatan perubahan dapat menjelma jadi instrumen lanjutan dari penindasan sosial dan politik.

Demi mencegah hal itu terjadi, Aliansi UI Anti-KS meminta supaya gerakan mahasiswa pada masa mendatang tidak hanya kritis terhadap negara, tetapi juga terhadap diri sendiri, termasuk narasi yang mencerminkan bias, intoleransi, dan represi. Sebagai kaum terdidik, Aliansi UI Anti-KS percaya bahwa mahasiswa sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan dan menghadirkan ruang aman.

“Sudah saatnya kita bergerak dari perlawanan berbasis kebencian menuju perjuangan yang berpijak pada solidaritas lintas identitas,” tegas Fawwaz.

Tanggapan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Atas Tuntutan BEM SI

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) turut menyayangkan kenyataan bahwa tuntutan tersebut dilayangkan oleh organisasi mahasiswa yang seharusnya mampu melindungi hak-hak minoritas masyarakat dan menjaga hak asasi setiap manusia.

“Ironis juga [karena tuntutan] ini diserukan oleh kelompok mahasiswa yang selama ini selalu dianggap sebagai kelompok yang menyerukan keadilan, anti-kekerasan, [dan] kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ini jelas kontraproduktif dan membingungkan,” ujar Mike Verawati selaku Sekretariat Jenderal KPI kepada Suma UI pada Rabu (6/8).

Apabila narasi berbau diskriminasi ini terus-terusan diulang ke publik, KPI meyakini bahwa akan tercipta lingkungan yang mengancam kaum minoritas sehingga mereka akan merasa tersisihkan dan kesulitan untuk berbaur dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lainnya.

Oleh karena itu, menurut KPI, dibutuhkan adanya perlawanan yang dapat melindungi hak-hak mereka sebagai manusia supaya publik juga dapat melihat perspektif baru mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menyikapinya dengan lebih bijaksana.

KPI mencontohkan pernyataan sikap Aliansi UI Anti-KS sebagai salah satu bentuk perlawanan tersebut, “Dalam proses bergerak bersama, KPI mengenali gerakan mahasiswa yang betul-betul memiliki kesamaan ideologi dan visi dalam hal melihat problematika ketidakadilan yang dialami kelompok LGBTIQ dan kelompok lainnya.”

Bersamaan dengan itu, KPI juga menyampaikan pandangannya terhadap negara yang masih belum bisa mengambil sikap tegas untuk melindungi hak kaum minoritas, bahkan cenderung bungkam terhadap setiap upaya untuk menyuarakan keadilan bagi kaum minoritas.

“Sejauh yang saya ikuti, amati, dan analisis, negara tidak pernah punya sikap yang jelas untuk mengatakan bahwa kelompok LGBTIQ adalah bagian [dari] warga bangsa yang setara dan memiliki kesamaan hak dan lainnya,” kata Mike.

Mike berharap mahasiswa dapat menjadi kelompok yang terus mampu mengembangkan pemikiran dan keilmuan untuk kemanusiaan, serta dapat menciptakan negara yang berkeadilan sosial dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan untuk tidak terjebak dalam lingkaran yang rigid bahkan hipokrit dalam memandang kemanusiaan.

Teks: Alya Putri Granita, Zaskia Mardiyani Putri

Editor: Naswa Dwidayanti Khairunnisa

Foto: Istimewa

Desain: Aqilah Noer Khalishah

Pers Suara Mahasiswa UI 2025

Independen, Lugas, dan Berkualitas!