Anies Baswedan Sambangi UI: Gencar Bahas Ekonomi, Hindari Pertanyaan Kebijakan Aborsi

Pada Selasa (29/08), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) mengundang Anies Rasyid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024 untuk memberikan Kuliah Kebangsaan di kampus. Acara ini bertajuk “Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan” dan diselenggarakan di Balai Purnomo (Balpur) FISIP UI.

Sejak pagi, antusiasme mahasiswa dari berbagai fakultas di UI terlihat dari antrian peserta yang memadati selasar Balpur FISIP UI. Mereka ingin secara langsung mendengarkan gagasan yang akan disampaikan oleh Anies sebagai bakal calon presiden mengenai rencana-rencana untuk masa depan Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) menjadi pelopor dalam mengundang bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024 untuk berbicara di lingkungan kampus. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ;lampu hijau' bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum (pemilu) untuk ‘menyentuh’ ranah pendidikan. Kehadiran Anies selaku bacapres di kampus diharapkan dapat meningkatkan edukasi politik serta partisipasi mahasiswa dalam mendiskusikan gagasan masing-masing bacapres.

Acara dibuka dengan sambutan Dekan FISIP UI Prof. Semiarto Aji. Kemudian, dilanjutkan dengan pemutaran video yang memuat aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa FISIP UI terkait isu-isu yang perlu diprioritaskan seorang pemimpin masa depan: demokrasi, korupsi, kesejahteraan sosial, hingga krisis iklim. Setelah itu, acara mencapai intinya, yaitu pemaparan presentasi gagasan utama yang berjudul “Satu Indonesia, Satu Ekonomi” oleh Anies Baswedan.

Usai menyampaikan gagasannya, sesi diskusi dilakukan dengan melibatkan lima panelis. Diskusi ini merupakan momen untuk berdialog dan membahas lebih lanjut tentang gagasan yang telah disampaikan oleh Anies. Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji, bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi. Panelis terdiri dari para tokoh akademisi FISIP UI, antara lain Sudarsono Hardjosoekarto (Guru Besar FISIP UI), Valina Singka Subekti (Guru Besar Ilmu Politik UI), Asra Virgianita (Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI), serta perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UI 2023, Muhammad Rafkario Afi (Ketua BEM) dan Rakha Ayu Rengganis (Wakil Ketua BEM).

Anies Soroti Isu Ekonomi dan Demokrasi di Indonesia

Anies membuka sesi pemaparan gagasan dengan menjelaskan kondisi Indonesia yang strategis, sehingga menurutnya menjadi pemain global sekaligus sentral dunia.

“80% dari energi di Asia Timur ada di dalam pengaruh posisi kita, posisi strategis karena kita dilewati salah satu chokepoint dunia (selat-selat yang strategis),” ujar Anies. “Apabila kondisi Republik (Indonesia) stabil, maka ekonomi Asia Timur juga relatif stabil, tapi bila di Indonesia tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya ke dunia,” tambahnya.

Anies memandang bahwa generasi mendatang harus memiliki pandangan yang lebih luas, melihat Indonesia sebagai pemain global. Namun, dia menegaskan bahwa untuk mencapai peran tersebut, tantangan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, "pekerjaan rumah" di Indonesia haruslah diatasi, dan yang paling mendasar adalah menjaga persatuan.

“untuk bisa kesana maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan,” paparnya.

Dalam konteks ini, Anies mengusulkan gagasan "Satu Ekonomi, Satu Indonesia". Ini berarti masyarakat Indonesia akan terhubung secara ekonomi, yang pada gilirannya akan menghubungkan mereka dengan akses terhadap kesejahteraan, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Anies menekankan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan tiga kebutuhan pokok: pangan, hunian, dan energi yang terjangkau.

Ia juga menyinggung kondisi demokrasi yang saat ini ia anggap tidak sehat dengan memberikan contoh penggunaan istilah “Konoha” atau “Wakanda” yang merujuk pada Indonesia yang disamarkan karena rasa takut dan tekanan akibat pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi.

“Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi kebebasan berekspresi. Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Hujan Pertanyaan Panelis, dari Komersialisasi Pendidikan sampai Aborsi

Pertanyaan pertama datang dari Kabem FISIP UI Rafkario terkait komersialiasi pendidikan tinggi yang menyebabkan kenaikan biaya operasional pendidikan (BOP) sehingga membuat akses pendidikan tinggi menjadi sulit.

“Sedangkan salah satu gagasan yang Mas Anies ingin utarakan adalah bagaimana caranya meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu bagaimana Mas Anies menanggapi kontradiksi antara aksesibilitas pendidikan tinggi dengan isu komersialisasi pendidikan tinggi tersebut?” tanyanya kepada Anies.

Anies Baswedan merespons dengan mengemukakan pandangan bahwa pengeluaran negara untuk pendidikan seharusnya dianggap sebagai investasi, bukan biaya. Anies pun mengatakan biaya pendidikan yang saat ini mahal harus dibuat murah sehingga terjangkau oleh seluruh keluarga di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Politik UI, Valina Singka Subekti, berbicara tentang penurunan kualitas demokrasi (flop democracy) di Indonesia. Valina meminta penjelasan lebih lanjut tentang konsep demokrasi yang sehat menurut Anies dan langkah-langkah strategis yang akan diambilnya untuk mewujudkannya jika terpilih menjadi Presiden

“Institusi ini harus dihormati, dihargai, dan jangan diperkuat justru diperlemah,” tutur Anies. Menurut Anies dengan adanya check and balance yang sehat, serta perlunya menjaga kebebasan berekspresi dan pers sebagai elemen penting dalam demokrasi yang sehat.

Sesi panel diskusi ditutup oleh pertanyaan Wakabem FISIP UI Rakha Ayu yang menyoroti permasalahan masyarakat adat dan aborsi. Pada isu masyarakat adat Rakha menyebutkan bahwa definisi masyarakat adat di dalam RUU Masyarakat Adat yang terlalu kriterial sehingga justru meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian Rakha juga mengkritik UU Kesehatan yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban perkosaan apabila ingin melakukan aborsi.

“Aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi, tentunya hal ini masih menjadi perdebatan sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui satu hari sebelum menstruasi?” paparnya,

Rakha pun menyinggung permasalahan relasi kuasa yang memaksa perempuan untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya, serta jika perkosaan terjadi kepada para korban yang masih usia sekolah di mana mereka harus melahirkan dan membesarkan anak yang mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan. Rakha melayangkan pertanyaan kepada Anies langkah konkrit apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi tersebut.

Anies Baswedan menanggapi dengan empat pendekatan: prinsip keadilan dan kesetaraan, kepentingan umum, data dan informasi, serta regulasi.

“Urutannya begitu Rakha, bukan dibalik, karena kalau pakai undang-undang dulu maka seluruhnya hilang,”

Sayangnya, pertanyaan terkait aborsi tidak dijawab oleh Anies pada sesi diskusi panelis. Beberapa penonton pun kecewa dengan mengeluarkan celetukan-celetukan yang meminta Anies menjawab pertanyaan tersebut.

Pada sesi tanya jawab, Josephine (HI 2023) kembali menanyakan pertanyaan terkait aborsi.

“Saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap, untuk kepentingan masyarakat adat yang nomor satu, yang kedua kepentingan korban dan kepentingan perempuan,” jelas Anies.

“Jika membicarakan perempuan bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu mulai menjadi sesuatu yang salah,” ujar Anies.

Sama seperti solusi masyarakat adat, Anies menawarkan solusi yang sama untuk isu aborsi yakni mempertemukan pakar, korban, NGO yang selama ini menangani para korban, unsur pemerintah, dan fasilitator sehingga akan tercipta kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan dan kepentingan korban. Sesinya ditutup dengan sesi foto bersama dan penampilan solo vokal dari seorang mahasiswa FISIP UI.

Teks: M. Rifaldy Z.
Foto: Dian Amalia A.
Editor: Dian Amalia A.