ASEAN People’s Forum Tuntut Jaminan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Human Rights Working Group (HRWG), Kalyanamitra, dan Arus Pelangi selaku perwakilan dari National Organising Committee (NOC) Indonesia telah mengadakan konferensi pers terkait ASEAN People’s Forum (APF) pada Jumat lalu (10/3) di Kantor KontraS, Jakarta Pusat. Pelaksanaan konferensi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan APF bersama media terkait.

APF adalah forum solidaritas masyarakat sipil tingkat regional di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Forum tersebut merupakan wadah aspirasi untuk memperjuangkan mekanisme kebijakan regional yang berpihak pada kepentingan masyarakat sipil dengan membentuk aksi bersama demi mewujudkan kawasan regional yang lebih inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menyambut baik kontribusi dari masyarakat sipil ini.

APF telah menyelenggarakan lebih dari sepuluh kali konferensi tahunan yang terorganisir oleh sembilan negara anggota bersama dengan Regional Steering Committee (RSC) dan National Organizing Committee (NOC). Bersamaan dengan penyelenggaraan keketuaan ASEAN, APF 2023 akan diselenggarakan di Indonesia selaku negara yang akan menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja pada tahun ini.

Salah satu dari lima poin konsensus yang dibahas para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN kemarin adalah menyerukan penghentian kekerasan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ini, Indonesia memilih tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Meskipun begitu, Indonesia harus tetap bertanggung jawab untuk memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan tidak membungkam suara-suara kritis. Keterlibatan masyarakat sipil dalam agenda-agenda ASEAN sudah seharusnya dilakukan agar KTT ASEAN menjadi platform yang lebih relevan dan berorientasi pada masyarakat.

Namun, tanggung jawab ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh ASEAN pada umumnya, dan Indonesia sebagai tuan rumah keketuaan ASEAN pada khususnya. Sejumlah pelanggaran kebebasan berekspresi dan kriminalisasi yang dialami oleh sejumlah aktivis dan jurnalis menandakan pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara yang justru makin mengkhawatirkan. Kondisi ini diamplifikasi oleh APF untuk menyuarakan tuntutan kebebasan berekspresi di negara-negara ASEAN tahun ini.

Penetapan status tersangka pada Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar karena tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sudah memasuki usia 11 bulan dan pada 6 Maret lalu kasus tersebut telah memasuki pelimpahan tahap dua atau P21. Upaya penyempitan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di kawasan ASEAN lainnya. Asean Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) yang berlangsung selama bulan Mei dan September di Jakarta pun hadir untuk mewadahi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.

“Kasus Fatia dan Haris Azhar ini menjadi alarm kita semua di kawasan ASEAN, terutama di Indonesia bahwa saat ini terjadi penyempitan kebebasan sipil yang mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia serta perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia,” terang Wakil Ketua Kalyanamitra, Rena Hardiyani, dalam Konferensi Pers Asean People Forum 2023 di Kantor KontraS (10/3).

Bahkan, secara tidak langsung, Indonesia dianggap kontradiktif dengan sebutannya sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN karena mengizinkan aktor-aktor pelanggar HAM untuk mengikuti KTT ASEAN.

“Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi terbesar di Asia tenggara ternyata tidak membuktikan adanya satu bentuk terobosan, bahkan tidak memblokade negara-negara yang terlibat dengan bentuk kekerasan, seperti Myanmar,” ucap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Hal ini terang menjadi perhatian masyarakat sipil di kawasan ASEAN. Keketuaan Indonesia akan menjadi sorotan dunia untuk mendorong penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM di ASEAN, mulai dari Rohingya hingga isu buruh migran. Sayangnya, Indonesia sendiri masih belum dapat menjamin penegakan HAM di negaranya sendiri, khususnya kebebasan berekspresi. Melalui forum ini, ASEAN People’s Forum membangun urgensi pelibatan masyarakat sipil dan terjaminnya kebijakan ASEAN yang lebih inklusif dan demokratis.

Untuk mencegah terulangnya upaya pembungkaman yang terjadi saat penyelenggaraan KTT G-20 kemarin, dihadirkan tim keamanan yang menjamin kebebasan berpendapat dalam pelaksanaan APF ke depannya.

“Di kita ada tim keamanan yang akan mem-back up kita semua di forum APF itu untuk bisa bebas berekspresi, bisa bebas mendiskusikan berbagai isu berbagai persoalan,” ujar Rena.

Teks: Intan Shabira, Jesica Dominiq M.

Foto: Intan Shabira

Kontributor: Dian Amalia Ariani

Editor: M. Rifaldy Zelan

Pers Suara Mahasiswa UI 2023

Independen, Lugas, dan Berkualitas!