Belum Ada Capres Peduli atas Ketidakadilan Transisi Energi di JETP

Jakarta, 20 Desember 2023 – Tantangan Keadilan dalam Transisi Energi Indonesia dan Harapan untuk Calon Presiden 2024

Februari tahun depan, Indonesia akan menyaksikan pemilihan presiden baru. Salah satu permasalahan mendesak yang akan dihadapi oleh pemimpin baru adalah transisi energi. Firdaus Cahyadi, Indonesia Team Lead Interim dari 350.org, menyampaikan keprihatinannya terkait kurangnya perhatian dari calon presiden terhadap skema pendanaan transisi energi JETP (Just Energy Transition Partnership).

Pada bulan lalu, pemerintah meluncurkan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. Namun, Firdaus Cahyadi menegaskan bahwa dokumen ini tidak mencerminkan keadilan dalam transisi energi. Menurutnya, komposisi pendanaan di dalam CIPP JETP didominasi oleh utang dari negara-negara kaya yang telah lama menjadi kontributor besar dalam pencemaran atmosfer dengan gas rumah kaca.

Firdaus Cahyadi juga menyoroti kurangnya alokasi dana untuk aspek 'Just' (keadilan) dalam dokumen JETP. Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, harapan masyarakat adalah JETP akan menjadi model berbeda dalam pendanaan transisi energi, dengan memasukkan aspek keadilan. Namun, CIPP JETP justru mengecewakan dengan menghilangkan aspek keadilan, sehingga dianggap sebagai jebakan utang baru yang menggunakan kedok transisi energi.

Menurut Firdaus Cahyadi, capres 2024 harus memberikan respons terhadap dokumen CIPP JETP yang mencerminkan ketidakadilan transisi energi. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan membatalkan skema pendanaan yang tidak adil ini atau melanjutkannya dengan cara yang berbeda, dengan mengedepankan aspek keadilan.

Firdaus Cahyadi menyoroti ketidakpedulian calon presiden terhadap isu keadilan transisi energi dalam JETP. Ia mengingatkan bahwa ketidakpedulian ini mungkin disebabkan oleh keterlibatan lingkaran para capres dengan orang-orang yang memiliki bisnis di industri fosil, termasuk migas dan batu bara. Hal ini, menurutnya, menjadi pertanda buruk bagi agenda transisi energi yang adil di masa depan. Agenda tersebut bisa saja dibajak dan diarahkan untuk kepentingan industri fosil yang menjadi penyumbang gas rumah kaca, penyebab utama krisis iklim.

Dengan demikian, keadilan dalam transisi energi menjadi kunci utama yang harus dipegang oleh pemimpin baru Indonesia. Masyarakat menaruh harapan besar pada calon presiden 2024 untuk mengambil sikap yang berpihak pada keadilan dan mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Teks: Dian Amalia A.

Editor: Kamila Meilina

Foto: Istimewa

Pers Suara Mahasiswa UI 2023

Independen, Lugas, dan Berkualitas!