Catatan Akhir Pemira 2021: Gado-Gado Cerita Calon Tunggal, Kebobrokan Sistem, dan Panitia yang Tak Responsif

Berakhirnya perhelatan Pemilihan Raya (Pemira) IKM Universitas Indonesia 2021 menandai pula satu noktah besar dalam kontestasi elektoral di tingkat universitas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dinamika Pemira 2021 ditandai dengan silang-sengkarut permasalahan yang seharusnya diperhatikan dan menjadi otokritik bagi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indonesia  untuk tahun-tahun berikutnya selaku pemangku hajat Pemira. Dalam dinamika Pemira 2021 ini, terdapat berbagai permasalahan yang setidaknya dalam artikel ini diidentifikasikan menjadi tiga butir. Ke depannya, butir-butir catatan ini dapat dijadikan catatan untuk penyelenggaraan Pemira di tahun berikutnya.

Butir pertama adalah masifnya jumlah calon tunggal, mulai dari pemilihan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas, maupun BEM fakultas yang secara keseluruhan meliputi ⅔ kursi kepemimpinan BEM di Universitas Indonesia. Keberadaan pasangan calon tunggal yang melaju di kontestasi Pemira tentunya membawa beragam dampak. Pertama, terbatasnya pilihan bagi IKM UI dalam memberikan suara karena hanya dapat memilih calon tunggal atau kotak kosong. Dalam pemilihan MWA UM, BEM tingkat UI dengan pasangan calon Bayu-Arinny, maupun BEM fakultas di FIB, FISIP, FH, FMIPA, FKG, FASILKOM, FIK, FPsi, dan FKM tidak menghadirkan adanya figur tandingan yang bisa menjadi bahan pembanding antarcalon yang bertanding.

Keterbatasan pilihan di pemungutan suara juga mengakibatkan ketiadaan calon alternatif yang berarti tidak adanya spektrum dan perspektif program lain bagi IKM UI untuk memilih “wakilnya” yang akan memimpin dan menjadi representasi serta mengadvokasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, kehadiran calon tunggal juga membawa ekspektasi yang tinggi, karena merekalah satu-satunya harapan bagi IKM UI untuk memimpin lembaganya masing-masing, mengolah ide-ide dan menunaikan janji-janjinya melalui program kerja yang bermanfaat dan berpengaruh, tidak hanya bagi IKM UI, melainkan juga seluruh civitas academica Universitas Indonesia.

Di luar faktor no other choices dan tingginya ekspektasi konstituen Pemira, patut menjadi tanda tanya mengapa keberadaan calon tunggal begitu masif hingga menyentuh 60% pencalonan BEM seluruh fakultas, sebelum ikut ditimpali satu calon tunggal untuk BEM tingkat universitas dan MWA unsur mahasiswa. Apakah fenomena ini menjadi tanda-tanda awal pesimisme mahasiswa terhadap demokrasi elektoral tingkat kampus, sehingga menimbulkan asumsi bahwa berapapun calon yang bertanding, maka BEM terpilih tidak menjanjikan perubahan yang kentara dan memuaskan?

Butir kedua adalah bobroknya sistem voting elektronik yang tidak diantisipasi sebelum acara dan mengakibatkan rangkaian pemungutan suara tertunda hingga 3 hari lamanya. Situs voting elektronik yang pertama kali dinyatakan tidak bisa diakses sementara pada siang hari pertama pemungutan suara, 6 Desember 2021, berlanjut di hari-hari berikutnya. Puncaknya, penutupan Pemira yang seharusnya terlaksana pada 10 Desember 2021 harus diundur sehari demi sehari, hingga baru benar-benar dinyatakan selesai pada 13 Desember kemarin.

Penundaan voting yang sempat terjadi beberapa kali menandakan bahwa inefisiensi sistem tersebut di luar antisipasi. Seharusnya, masa tenang yang disediakan di pergantian bulan yang lalu bisa dipergunakan memeriksa secara lengkap seluruh kemungkinan kerusakan, berikut mitigasi cepatnya, agar IKM UI dapat menunaikan hak suaranya dengan nyaman, cepat, dan tidak perlu menunggu rekapitulasi yang tertunda karena jatuh-bangunnya sistem.

Butir terakhir dan yang tidak kalah penting adalah relasi pers dengan panitia Pemira IKM UI 2021 yang sulit dihubungi, lebih-lebih saat Suara Mahasiswa UI memperoleh berita simpang-siur yang harus diverifikasi kebenaran dan validitasnya sebelum disiarkan, maupun komentar Maulidiena mengenai kendala yang terjadi di lapangan, terutama saat pemungutan suara berlangsung. Beberapa kali Suara Mahasiswa UI mengontak project officer Pemira 2021, Nur Faizah Maulidiena, guna memintakan kepadanya konfirmasi berbagai hal sehubungan dengan pelaksanaan Pemira, utamanya apabila terjadi kendala di lapangan. Tetapi tidak ada jawaban dari pihak terkait. Maulidiena selaku PO Pemira juga tidak mengarahkan Suara Mahasiswa UI untuk wawancara dengan komite terkait atau pihak lain yang berwenang memberikan verifikasi. Sikap tidak kooperatif dan sulit dihubungi ini menyulitkan komunikasi transparan antara panitia dan awak media yang berkewajiban memverifikasi berita. Tak hanya dengan Suara Mahasiswa UI, Maulidiena juga tidak menjawab permintaan wawancara dari Pers Economica FEB UI.

Sementara Suara Mahasiswa UI hanya memperoleh informasi resmi dari kanal media sosial Pemira 2021, hingga rangkaian Pemira 2021 berakhir, Suara Mahasiswa UI tidak mendapat penjelasan dari Maulidiena. Padahal, demi pemberitaan yang tepat dan akomodatif, Suara Mahasiswa UI berusaha mempertemukan sudut pandang pers dan sudut pandang panitia penyelenggara. Sayangnya, sejauh mana pemberitaan terkait Pemira harus kami olah sendiri sebab tidak memperoleh umpan-balik dua arah yang proporsional karena pihak Maulidiena yang tidak responsif.

Masih banyak butir-butir catatan yang belum termuat dalam artikel ini. Ke depannya dan khususnya dalam Pemira 2022, diharapkan panitia dapat menjadikan evaluasi Pemira tahun ini untuk menjalankan Pemira di tahun mendatang dengan lebih baik. Tak lain bahwa refleksi kritis Pemira tahun ini menunjukkan, sukses tidaknya sebuah kepanitiaan bukan hanya ditentukan tim kerja yang solid, tetapi keterbukaan dan transparansi terhadap masalah, kecepatan mengantisipasi permasalahan tidak terduga di lapangan, dan komitmen untuk tidak menganggap Pemira hanya suatu rutinitas tahunan, melainkan medan pertarungan demokrasi substansial dan miniatur kehidupan demokrasi Indonesia di masa depan.

Teks: Chris Wibisana, Muhammad Riyan Rizky
Ilustrasi: Emir Faritzy
Editor: Giovanni Alvita

Pers Suara Mahasiswa UI 2021

Independen, Lugas, Berkualitas!