Dalang Kebocoran Data Masyarakat, Budi Arie, Dituntut Turun dari Jabatan

Pada Rabu (10/07), Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (AKAMSI) menggelar aksi protes di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dimulai dengan berkumpulnya massa aksi di Taman Pandang kemudian dilanjutkan dengan berjalan beriringan menuju kantor Kominfo.

Aksi ini diadakan untuk memproklamirkan serangkaian tuntutan terhadap kominfo akibat kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menelantarkan hak-hak digital masyarakat. Adapun tuntutan tersebut, yakni:

1. Menteri Komunikasi dan Informatikaa Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya PDNS 2 dengan MENGUNDURKAN DIRI.
2. Memberikan notifikasi kepada publik soal data-data pribadi yang terungkap, termasuk kapan dan bagaimana serangan itu terjadi.
3. Memasukkan proses investigasi secara akuntabel, transparan, menyeluruh, tuntas, dan dipublikasikan secara berkala sehingga publik menerima informasi yang akurat.
4. Memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bobolnya PDNS 2.
5. Mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
6. Memasukan independensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi.
7. Membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil.
   

Gagalnya Kominfo dalam Tata Kelola Siber dan Keamanan Data

AKAMSI mengkritik penunjukan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada kompetensi yang diperlukan untuk melindungi data pribadi warga dan mendukung transformasi digital pemerintah dari pusat hingga daerah.

Selain itu, sejak tahun 2022, Kominfo dinilai gagal dalam mengelola urusan siber, keamanan data, dan tata kelola internet. Kebijakan pemblokiran aplikasi dan konten tanpa arah yang jelas, terutama di Papua, telah menyebabkan berbagai bentuk represi digital, seperti pemblokiran akun-akun yang kritis dan gangguan akses internet.

Ditemukan juga ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menghabiskan hampir 2 triliun rupiah, dengan dugaan terlibatnya kasus korupsi yang melibatkan mobil internet, BTS, dan satelit oleh Kementerian Pertahanan pada waktu yang sama.

Hafiz Nabiyyin, selaku Ketua Divisi Kebebasan Berekspresi dari SAFEnet berpendapat bahwa Kominfo yang Ideal seharusnya diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran atau kapasitas di bidang komunikasi dan informatika. Namun posisi tersebut justru diduduki oleh sosok simpatisan sekaligus relawan dari Presiden Joko Widodo.

“Selama ini kan, dari sejarahnya, Kominfo itu adalah penerus dari Departemen Penerangan yang selama pemerintahan Orde Baru dijadikan sebagai corong (alat propaganda) istana. Jadi, kami melihat tendensinya terutama di masa pemerintahan Jokowi di periode kedua, ini sudah mulai mengarah ke sana lagi.” ujar Hafiz.

Suara dan Simbol Perlawanan

Setibanya di depan Gedung Kominfo, berbagai orasi diteriakkan, mulai dari perwakilan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (BEM STH) Indonesia Jentera, dan Dema FISIP UIN Jakarta.

“Kita tau peretasan terhadap PDNS bukanlah hal yang pertama, banyak sekali kebocoran data yang sudah terjadi, tetapi kita sama sekali tidak mendengarkan permintaan maaf dari pemerintah.” tegas Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFENet dalam orasinya.

Aksi juga turut dimeriahkan dengan pembacaan puisi dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Interpelago Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ditengah orasi, dilakukan pula aksi simbolik berupa salah satu dari massa aksi duduk di atas toilet dengan mengenakan topeng wajah Budi Arie. Aksi tersebut mengilustrasikan perihal kinerja dari Budi Arie yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kominfo.

Aksi ditutup dengan massa aksi yang meneriakkan yel-yel berupa “Mundur, mundur, mundur si Budi. Mundur si Budi, sekarang juga”.

Namun, ketika ingin membubarkan diri, aliansi dihadang oleh pihak kepolisian untuk kembali ke tempat perkumpulan mereka karena diduga akan melanjutkan aksinya di Taman Pandang. Perlu diingat bahwa Taman Pandang berada di seberang Istana Negara. Hafiz mengatakan bahwa pihak kepolisian beralasan adanya acara atau tamu kenegaraan di Istana Negara.

“Taman Pandang merupakan ruang publik. Siapa saja berhak untuk pergi ke sana. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa kami dilarang? Kami khawatir bahwa aksi-aksi berikutnya, kami dilarang berkumpul di ruang publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat,” kata Hafiz atas perilaku Polisi.

Walaupun massa aksi dari Aliansi sudah bubar, perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Hafiz mengaku bahwa SAFEnet sudah mengirim surat litigasi, yakni gugatan pengadilan ke Komisi Informasi. SAFEnet juga sudah mengirim surat follow-up, namun belum mendapatkan balasan dari Kominfo. Massa yang dikerahkan hari ini merupakan balasan atas diamnya Kominfo terhadap surat litigasi tersebut. Apabila Kominfo tidak memberikan respon lebih lanjut, massa Aliansi akan turun kembali melakukan aksi simbolik dengan menaruh lebih banyak kloset di depan gedung Kominfo.

Teks: Dela Srilestari dan Ferdinand Andre

Foto: Ammara Shifa

Editor: Choirunnisa Nur Fitria