
Magdalene meluncurkan laporan khusus berjudul #HororPanasBumi yang disampaikan saat bincang komunitas di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/7). Investigasi itu mengungkap berbagai efek sosial, lingkungan, dan kesehatan yang disebabkan oleh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Dalam hal ini, perempuan yang tinggal di sekitar wilayah proyek menjadi kelompok yang paling terdampak. “Kerentanan perempuan tidak hanya dari bertambahnya pengeluaran domestik, tetapi juga dari paparan H₂S [hidrogen sulfida],” ujar Jasmine Floretta, Koordinator Laporan Khusus Horor Panas Bumi.
Ia menyampaikan bahwa perempuan paling sering terkena gas H₂S sebab lebih banyak bekerja di lahan pertanian. Paparan itu kemudian berdampak pada kesehatan, termasuk fungsi paru-paru dan kesehatan reproduksi.
Kata Jasmine, pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini mampu menghasilkan emisi yang lebih rendah sehingga menjadi bagian dari transisi energi. Namun, hasil liputan menunjukkan masyarakat mengalami masalah yang berkaitan dengan proyek, tetapi jarang diperhatikan oleh media.
“Ternyata ketika kami ke lapangan, ada dampak-dampak spesifik yang dialami oleh masyarakat yang jarang sekali diangkat oleh media kita,” ucapnya.
Penyelidikan ini disusun berdasarkan liputan lapangan di tiga wilayah: Mandailing Natal, Sumatera Utara; Ijen, Jawa Timur; dan Mataloko, Nusa Tenggara Timur. Masing-masing lokasi dipilih karena memiliki karakteristik proyek yang berbeda, baik dari segi kepemilikan maupun status operasional.
Salah satu temuan penting dari laporan adalah penurunan produktivitas pertanian di wilayah yang diliput. Orang-orang di Mataloko mengatakan semburan lumpur panas dan paparan H₂S berdampak pada kondisi lahan serta mengurangi produksi padi dan jagung. Hal serupa terjadi pula di Mandailing Natal. Banjir lumpur dilaporkan merusak sawah, kebun karet, dan kolam ikan warga sehingga menurunkan hasil panen.
Tim Magdalene juga menemukan keluhan serupa dari petani di Ijen. Disampaikan tanaman mengalami busuk batang, tumbuh lebih pendek, dan hasil panen menurun. Menurut Jasmine, para petani percaya paparan gas H₂S dari aktivitas proyek menyebabkan kondisi ini.
Selain berdampak pada pertanian, laporan itu juga mencatat masalah akses air bersih. Penduduk Ijen menyadari adanya perubahan kualitas air setelah dugaan pencemaran pada mata air yang digunakan setiap hari. Sebagian warga kemudian memilih memenuhi kebutuhan air minum dengan air botol atau galon. Akibatnya, menurut Jasmine, perubahan ini membuat keluarga lebih terbebani secara finansial, terutama bagi perempuan, yang biasanya bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Divisi Riset dan Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Dini Pramita, menilai masyarakat perlu mempertanyakan kembali narasi energi bersih yang selama ini dilekatkan pada proyek panas bumi.
“Kita tidak pernah diajak untuk mempertanyakan klaim bersihnya. Bersih menurut siapa dan bersih untuk siapa?” tanya Dini.
Dini menyebut pembahasan mengenai transisi energi selama ini lebih banyak menyoroti penurunan emisi, tetapi belum memperhitungkan dampak yang ditanggung masyarakat. Efek itu meliputi hilangnya ruang hidup, berkurangnya sumber air, hingga risiko kesehatan akibat kebocoran gas H₂S. Ia juga mengatakan persoalan ini tidak dapat hanya diselesaikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Berkaitan dengan itu, Lila Puspitaningrum, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti soal transisi energi yang bernalar ekstraktivisme. Menurutnya, dalam proyek-proyek, ada pola eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja.
"Transisi energi itu semacam tirai yang kalau kita bongkar atau buka, nalarnya masih nalar ekstraktivisme. Semuanya di situ ada. Ada akumulasi kapitalnya, ada perampasan dan penyingkiran ruang hidupnya, terus ada usaha untuk menjadikan masyarakat di sekitar sana sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah."
Lebih lanjut, Beyrra Triasdian, Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, mengemukakan bila transisi energi perlu dievaluasi kembali. Dampak yang ditimbulkan oleh sumber air, lahan pertanian, dan kehidupan masyarakat harus dipertimbangkan dengan sama pentingnya seperti target penurunan emisi.
Ia juga mengamati budaya di sektor energi yang masih didominasi laki-laki. "Industri energi [saat ini] itu masih [berupa] industri maskulin. Artinya, yang kerja, yang berpikir, yang merasa berhak memiliki dan menentukan itu adalah, mohon maaf banyaknya laki-laki," ungkap Beyrra.
Melalui diskusi ini, Magdalene mendorong agar kebijakan transisi energi tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat lokal, keadilan sosial, dan kesetaraan gender dalam setiap tahap pengembangan proyek energi terbarukan.
Teks: Alena Vionillah Ramadhani
Editor: Alya Putri Granita
Foto: Khalisha Nugraheni
Desain: Kendra Medina Manan
Pers Suara Mahasiswa UI 2026
Independen, Lugas, dan Berkualitas!
Teks
Editor
Foto
Desain