Di Bawah Cuaca Gerimis Ibu Kota, Global Climate Strike 2023 Tuntut Keadilan Iklim

Berbagai elemen masyarakat turut mengikuti aksi Global Climate Strike (GCS) pada Jumat lalu (3/3). Aksi ini diawali dengan longmarch dari Balai Kota DKI Jakarta menuju ke Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Massa aksi membawa isu keadilan iklim sebagai masalah darurat di Indonesia. Tiga tuntutan utama yang disuarakan pada aksi tersebut adalah meminta pemerintah Indonesia mendeklarasikan darurat iklim segera, menuntut keadilan iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilihan Umum 2024, dan menegaskan bahwa generasi muda menolak solusi iklim palsu.

Ginanjar, perwakilan Climate Rangers yang juga merupakan koordinator aksi menjelaskan bahwa tuntutan tersebut muncul akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai belum pro-iklim.

”UU Minerba yang belum lama ini disahkan benar-benar bertabrakan dengan aspirasi masyarakat. Hal itu sejatinya membuka karpet merah bagi industri batu bara yang merupakan penyumbang emisi karbon terbesar yang perlu kita pass out,” jelas Ginanjar.

Ginanjar mengingatkan bahwa pada pemilu-pemilu sebelumnya, tidak pernah ada bahasan tentang krisis iklim, ia menjelaskan bahwa aksi ini juga menuntut keadilan iklim menjadi isu prioritas pada Pemilu 2024. Sehingga massa aksi beramai-ramai mengampanyekan 'Pilih 1,5' yang bermakna agar pemimpin Indonesia kelak dapat menahan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat celcius.

“Ya, ini (Pilih 1,5 -read) kita gimiknya nomor pemilu, kita generasi muda tidak memilih berdasarkan partai, individu, atau subjektif, tetapi kita ingin siapapun pemimpin yang memprioritaskan iklim sehingga  kita bisa menahan kenaikan suhu itu di bawah 1,5 derajat celcius,” ujar Ginanjar.

Krisis Iklim Berdampak ke Seluruh Elemen Masyarakat

Ancaman dampak dari krisis iklim kini semakin nyata dirasakan dan berimplikasi terhadap beberapa sektor mata pencaharian. Berbagai elemen masyarakat yang terdampak langsung krisis iklim hadir dalam aksi ini untuk menyampaikan orasinya. Pada sektor perikanan, krisis iklim menyebabkan terjadinya badai yang tidak menentu dan berakhir pada gelombang laut yang tinggi, hal ini sangat merugikan para nelayan karena aktivitas pelayaran mereka terpaksa harus terhenti. Dampak dari gelombang laut yang tinggi ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di daerah Pulau Pari. Belum lagi, mereka merasakan dampak pencemaran dari PT Holcim Swiss.

Pada sektor pertanian, belum selesai konflik permasalah lahan agraria Jawa Timur, para petani Pakel harus menghadapi krisis iklim yang berdampak pada mata pencaharian mereka. Curah hujan intensif yang sudah tidak sesuai dengan prediksi menyebabkan mereka sering kali mengalami gagal panen yang berujung pada penurunan kesejahteraan para petani.

Contoh lain dari masyarakat yang terkena dampak krisis iklim yaitu Sanggar Seroja. Para transpuan di Sanggar Seroja yang mayoritasnya bekerja sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa harus menetap di rumah karena curah hujan yang tidak menentu. Tidak jarang ketika hujan turun terus-menerus mereka terpaksa berdiam di rumah dan mengurung diri di kamar sehingga mereka tidak bisa menghasilkan pundi-pundi uang.

“Sebagian besar dari kami mengamen, kalau hujan mereka gak bisa jalan ngamen, sementara uang yang mereka dapat hari ini untuk hari ini,” keluh Atha atau yang kerap dipanggil Mama Atha, pendiri dari Sanggar Seroja.

Atha menuturkan Sanggar Seroja telah mengikuti aksi Global Climate Strikes tiga tahun terakhir. Namun, belum ada langkah berarti yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun begitu, Atha mengatakan masyarakat sekitar, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Walikota telah mendukung gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Sanggar Seroja.

“Sanggar Seroja mendaur ulang sampah untuk dijadikan parade busana dalam rangka memelihara lingkungan hidup, selain itu Seroja juga mengajarkan pembuatan ekoenzim untuk masyarakat Duri bahkan masyarakat luas,” ujar Atha.

Dean, perwakilan dari KMPLHK RANITA UIN Jakarta pun turut menyoroti isu krisis iklim ini. Kepekaan Dean dimulai ketika ia mengunjungi daerah pesisir yang terdampak abrasi. Menurutnya, atas isu tersebut pemerintah perlu menaruh perhatian pada isu iklim.

“Di tempat-tempat seperti itu (pesisir -read) pemerintah jarang melihat, karena aku sebagai mahasiswa aja saat ke sana agak kaget ternyata ada daerah separah ini. Bagaimana dengan pemerintah yang terbiasa dengan sepatu bagusnya dan mobil ber-AC-nya?” protes Dean.

Hal yang sama turut disampaikan oleh Louis, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2023. Baginya pemerintah harus turun tangan dalam menangani krisis iklim sebab krisis iklim merupakan isu yang sangat dekat dengan masyarakat.

“Krisis iklim dekat dengan kita, dapat dilihat jarak dari Depok ke Jakarta tidak mencapai 100 km yang mana setiap harinya mengalami anomali karena krisis iklim sudah nyata di depan mata,” tutur Louis.

Walaupun cuaca Jumat lalu tidak bersahabat, namun semangat dari massa aksi tetap membara. Aksi ini berjalan dengan damai dan akan terus berlanjut sampai tuntutan-tuntutan aksi terpenuhi.

“Kita sama sekali belum puas. Makanya kita masih mendeklarasikan darurat iklim karena itu belum terpenuhi,” ujar Ginanjar.

"Untuk anak-anak muda dan IKM UI, saya amat sangat berharap supaya kita semua bisa merasakan bahwa krisis iklim sudah nyata di depan mata dan dari sistem yang dibuat dari pemerintah itu sendiri tidak bisa diubah dari dalam tapi bisa kita ubah suatu saat nanti, beberapa tahun lagi," pesan Louis.

Teks: Adinda Nur, Aldi Safitra, Nurisha Kitana
Editor: M. Rifaldy Zelan
Foto: Aldi Safitra

Pers Suara Mahasiswa UI 2023
Independen, Lugas, dan Berkualitas