Adu Gagasan Bakal Calon BEM UI di Kandang Soshum: Relevansi BEM hingga Noktah Hitam Kasus KS Kedua Paslon

Senin sore lalu (05/12) dua pasangan calon (paslon) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2023 menyambangi ikatan  keluarga mahasiswa (IKM) UI yang berada di rumpun sosial humaniora (soshum) untuk menjaring aspirasi, menawarkan gagasan, dan menggalang dukungan dari IKM-IKM soshum UI.

Sejak dimulai pukul 16.00 sore, eksplorasi Calon Ketua BEM Rumpun Soshum diselenggarakan melalui telekonferensi tahun ini menyajikan kesegaran tersendiri dalam iklim demokrasi tingkat UI. Pasalnya, bukan hanya menjadi sarana pengenalan, keterlibatan, dan penjaringan aspirasi IKM UI melainkan juga menjadi ajang penentuan melalui adu gagasan dan kompetensi, siapa kiranya yang layak mewarisi kursi tertinggi dalam struktur kepemimpinan BEM UI?

Sepanjang hampir 8 jam eksplorasi, rentetan pertanyaan dari IKM UI menyinggung berbagai isu krusial di kalangan mahasiswa yang kemudian diperdebatkan bersama para bakal calon. Mulai dari isu kesehatan mental hingga auto-kritik mengenai relevansi dan masa depan pergerakan BEM. Tak tanggung-tanggung, publik juga menguliti afiliasi politik para paslon hingga meminta klarifikasi dari kedua paslon terkait fungsionaris mereka yang terlibat kasus kekerasan seksual.

Dalam sesi tanya jawab, IKM UI dari rumpun soshum juga sempat mempertanyakan pandangan para paslon mengenai isu-isu minat bakat—khususnya program kerja minat bakat unggulan dari kedua paslon yang secara garis besar masih mengusung program kerja turunan dari kepengurusan sebelumnya.

Baik Paslon Arsyi-Amu dengan mengarusutamakan program kerja Minat dan Bakat andalan yang kerap “ditunggu-tunggu” oleh IKM UI seperti OLIM UI, OIM UI, dan UI Art X. Adapun Arsyi mengakui bahwa akan ada nilai-nilai yang coba diinternalisasikan melalui inovasi dalam bentuk proker baru bertemakan Student Exchange dan Simposium Budaya.

Di lain sisi, paslon Melki-Cipa dalam jawabannya mendorong program kerja unggulan dari kepengurusan sebelumnya—seperti GUIM, Career Talk, UI SDGs Summit, Pesta Rakyat UI yang akan dilanjutkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan tahun lalu serta mencoba menghadirkan pembaruan di program kerja minat bakat dengan menggabungkan UI Art War, Olim UI, dan OIM UI dalam tajuk Pesta Rakyat UI karena permasalahan komunikasi di penyelenggaraan tahun 2022.

Peer Counselor Sebagai Solusi Isu Kesehatan Mental

Tak melulu soal isu sosial politik dan minat bakat, salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi menanyakan perihal isu kesehatan mental dan penanganannya dalam ruang lingkup BEM universitas.

Merespon hal tersebut, kedua paslon memaparkan pendirian mereka terhadap isu kekerasan seksual dengan mengaitkan upaya integrasi komunitas peer counselor yang dilakukan oleh Adkesma BEM FH, BEM Fakultas Psikologi, dan BEM UI. Namun, persoalan isu kesehatan mental juga menjadi bagian integral dari permasalahan sistem dan kurikulum pendidikan yang memberatkan mahasiswa, sehingga dapat berdampak pada masalah kesehatan mental—hal ini diamini oleh Melki-Cipa dan penanya.

“Isu kesehatan mental penting karena mempengaruhi kinerja mahasiswa. Salah satu isu strategisnya pendidikan tinggi dan yang ingin kita wujudkan adalah pendidikan tinggi yang inklusif, bukan hanya soal biaya pendidikan, namun juga termasuk penyandang disabilitas dan penyintas gangguan kesehatan mental,”  ujar Melki-Cipa.

Tantangan dalam memberikan pendampingan kepada para penyintas kesehatan mental juga diakui oleh paslon Arsy-Amu dan penanya adalah sulitnya menumbuhkan rasa Help-Seeking Behaviour karena dalam skema Peer Counselor masih ada variabel rasa percaya antara penyintas dan konselor yang menjadi instrumen penting dalam mengefektifkan peran Peer Counselor.

Relevansi BEM UI dan Pembaruan Arah Gerak Mahasiswa yang Monoton

Atmosfer di ruang telekonferensi kian memanas ketika pembahasan eksplorasi mulai memasuki isu sosial politik. Baik Arsy-Amu dan Melki-Cipa memang memiliki latar belakang yang panjang dalam kemelut politik kampus.

Pertanyaan dari perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya secara ringkas mempertanyakan relevansi dari keberadaan BEM dengan berkaca dari kasus BEM KM UGM yang mulai mempertanyakan relevansi BEM dengan mengusung referendum serta pertanyaan lanjutan mengenai cara membaharui gerakan sosial politik yang mulai monoton.

Menjawab pertanyaan tersebut, respon pertama diungkapkan oleh Paslon Arsyi-Amu. Paslon Arsyi-Amu terang mengatakan akan menghadirkan BEM sebagai opsi alternatif untuk mengakomodasi keperluan mahasiswa di bidang lapangan pekerjaan, seni, dan keperluan lainnya.

“Menurut kami BEM UI masih sangat relevan dan hal ini menjadi alasan kami untuk turut maju. Apabila kurang relevan, maka harus direlevankan,” Ucap Arsyi-Amu.

Kali ini kedua paslon berdiri berseberangan, sebaliknya paslon Melki-Cipa menyatakan ketidaksetujuannya. “Saya kurang setuju dengan pernyataan Arsy-Amu—kalau sudah tidak relevan maka jangan dilanjutkan. Oleh karena itu, Melki-Cipa merasa BEM masih relevan dan harus dilanjutkan,” Ujar Melki-Cipa.

Penanya pada akhir sesi diskusi juga menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai cara memperbaharui arah dan pola gerak mahasiswa di isu-isu nasional karena ia menilai aksi massa dan pola gerak belakangan sudah mulai terbaca—kedua paslon pun dituntut menghadirkan solusi masing-masing dalam memecahkan kebuntuan di gerakan mahasiswa tersebut.

“Mahasiswa berpeluang menjadi interest dan pressure group, maka kita harus berpeluang untuk melakukan gerakan yang tidak bersifat sporadis dan bergerak taktis. Kami menilai ruang-ruang gerakan yang ada harus kita isi dan kami mengatakan kami tidak anti terhadap aksi, tetapi aksi bukan satu-satunya cara.” Ujar Arsyi-Amu.

Adapun solusi dari Melki-Cipa sampai pada advokasi sebagai tujuan akhir dari isu yang akan dirumuskan kedalam strategi gerak. Melki-Cipa juga menambahkan bahwa dalam Grand Design-nya juga tercantum tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari Departemen Aksi dan Propaganda untuk mencari cara aksi dan gerak baru di kepengurusan tahun depan.

“Kami Tidak Terafiliasi” Ucap Kedua Paslon

Rasa penasaran publik akan independensi dan integritas kedua paslon nampak jelas dalam pertanyaan demi pertanyaan yang menuntut transparansi dan keterbukaan keduanya.

“Kalian maju sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM, atas keinginan sendiri atau ada backing-an? Apa kalian bisa memastikan bebas dari intervensi politik?” tanya salah satu mahasiswa.

Sebagai jawaban, kedua paslon mengaku bersih dari afiliasi politik. Akan tetapi, paslon Arsyi-Amu mengatakan tidak ingin dukungan politik dianggap berkonotasi negatif yang dapat berujung pada tuduhan afiliasi.

“Kami maju atas keresahan dan keinginan sendiri, kalau kemudian ada dukungan ya akan dibangun setelah kami maju ke BEM fakultas, komunitas-komunitas. Teman-teman massa fakultas yang mendukung kami juga termasuk dukungan politik,” ungkap Arsyi.

Pertanyaan senada mengenai campur tangan dukungan organisasi mahasiswa ekstra kampus (Ormek) kepada kedua paslon turut dilontarkan. Melki dan Cipa mengaku bersih dari Ormek dan memastikan kesamaan visi adalah poin signifikan dalam kolaborasi. Melki menegaskan,"Kami tidak akan melakukan kolaborasi jika visinya berbeda.”

Menyoal ini, paslon Arsyi-Amu memiliki pandangan yang cukup bertolak belakang. Sesuai dengan nilai yang diangkat, mereka menyatakan tujuannya untuk membuat BEM UI 2023 inklusif dengan membuka ruang kolaborasi bagi siapa pun. “Kami tidak mau ada standar ganda, siapapun itu, terlepas dari apa latar belakangnya, boleh masuk ke BEM UI 2023,” tutur Arsyi.

Fungsionaris Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual, Apa Evaluasi Kedua Paslon?

Noktah hitam kasus kekerasan seksual (KS) oleh fungsionaris pada masa kepemimpinan kedua calon ketua BEM 2023 diketahui oleh publik. Arsyi sebagai Ketua BEM FIB UI dan Melki selaku Koordinator Bidang Sosial Politik (Sospol) BEM UI memiliki catatan kasusnya masing-masing yang mengundang tanda tanya besar publik.

“Evaluasi masing-masingnya bagaimana, kok bisa kejadian ketika kalian menjabat?” tuntut salah satu IKM UI.

Melki lantas mengakui bahwa ada unsur kecerobohan yakni luput melakukan background checking. “Mayoritas melakukannya sebelum menjadi fungsionaris, sehingga evaluasinya juga kita akan menguatkan background checking baik PI, BPH, dan staf. Kita akan melanjutkan program internal upgrading KS dan merevisi peraturan BEM UI tentang KS terutama tentang pasal Publikasi dan Pasal Nonaktif Fungsionaris,” jelas Melki.

Sementara Arsyi mengkonfirmasi perbedaan antara BEM UI dan BEM FIB, di mana pada BEM FIB kasus kekerasan seksual memang terjadi setelah pelaku menjadi fungsionaris. Menurutnya hal ini disebabkan tidak meratanya pengetahuan terkait kekerasan seksual itu sendiri.

Namun jawaban dari kedua paslon tampaknya belum mampu sepenuhnya meyakinkan. “Aneh aja sih, kalian maju membawa isu KS, tapi track record kalian selama berorganisasi ...” Kalimat yang tak rampung itu menunjukkan masih ada skeptisisme karena rekam jejak kepemimpinan para calon ketua BEM yang belum bersih, di mana hal ini menjadi catatan perbaikan penting bagi keduanya.

Teks: M. Akhtar
Foto:
Editor: Syifa Nadia

Pers Suara Mahasiswa UI 2022
Independen, Lugas, dan Berkualitas!