Jejak Transisi Tampuk Kepemimpinan di Kampus Kuning

Pada 4 Desember 2024, pergantian rektor Universitas Indonesia secara resmi dilakukan. Heri Hermansyah, Dekan Fakultas Teknik (FT) UI, mendapat amanat sebagai rektor ke-16 Universitas Indonesia. Sejak kampus ini didirikan pada 74 tahun silam, setidaknya telah terjadi lima belas kali proses pergantian kepemimpinan di kampus makara ini. Lantas, bagaimanakah sejarah pergantian rektor yang di kampus kuning ini?

Pra-UI: Matahari Kembar di Pendidikan Tinggi Indonesia (1945–1950)

Jabatan rektor Universitas Indonesia dapat ditelusuri kembali lewat posisi tertinggi di dua perguruan tinggi pendahulunya pada era Revolusi Nasional Indonesia. Dua hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, para tokoh-tokoh pendidikan bangsa mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) di Jakarta. Balai ini dipimpin oleh Prof. dr. Sarwono Prawirodihardjo bersama wakil ketuanya dr. Soetomo Tjokronegoro. Prof. Sarwono sendiri menjabat sebagai ketua BPTRI sejak dibentuknya institusi tersebut pada 1945, hingga dibubarkan pada tahun 1950.

Di sisi lain, Belanda yang kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang mulai berupaya untuk mengambil alih kembali semua institusi yang didirikan di era Hindia Belanda. Itu juga termasuk institusi pendidikan tinggi di dalamnya. Pada bulan Januari 1946, pemerintah sementara Belanda, NICA, mendirikan Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie (Universitas Darurat Hindia Belanda), yang secara administratif menggabungkan semua institusi pendidikan tinggi yang ada pada era Hindia Belanda.

Kemudian, dengan adanya Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 12 Maret 1947, hal ini lantas mengubah Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie menjadi sebuah universitas tetap dengan nama Universiteit van Indonesië (Universitas Indonesia). Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie dan Universiteit van Indonesië dipimpin oleh seorang Presiden yang berganti setiap beberapa bulan. Dalam kurun waktu lima tahun eksistensinya, Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie dan Universiteit van Indonesië memiliki tujuh presiden berbeda.

Dari Presiden, Ketua Presidium, hingga Rektor (1950-1973)

Eksistensi dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dan Universiteit van Indonesië terus berlanjut hingga penandatanganan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, yang menandai pengakuan resmi Indonesia oleh Belanda. Salah satu bentuk pengakuan tersebut ditunjukkan dalam penyerahan pengelolaan institusi pendidikan tinggi.

UU Darurat No. 7 tahun 1950 pada tanggal 23 Januari 1950, juga memberikan kewenangan pada pemerintah agar dapat menyesuaikan “Universiteit van Indonesië … dapat memenuhi aturan nasional Republik Indonesia”. Peraturan ini dijalankan pada tanggal 2 Februari 1950, dengan penggabungan BPTRI dan Universiteit van Indonesië menjadi Universiteit Indonesia. Tanggal 2 Februari ini, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Universitas Indonesia hingga sekarang.

Kendati baru berdiri pada tanggal 2 Februari, rektor pertama dari Universiteit Indonesia, Soerachman, telah diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 11 Januari. Ir. Soerachman merupakan lulusan Institut Teknologi Delft yang sempat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan Menteri Keuangan pada era Revolusi Nasional Indonesia. Soerachman menjabat sebagai presiden Universiteit Indonesia selama kurang lebih satu tahun. Pada bulan Maret 1951, Soerachman mengundurkan diri dikarenakan kondisi kesehatannya yang kurang baik.

Setelah pengunduran dirinya, Prof. W. Z. Johannes (Dekan Fakultas Kedokteran) menjadi pemegang jabatan presiden sementara. Pada 17 Maret 1951, pemerintah akhirnya menunjuk Prof. Supomo (mantan Menteri Kehakiman dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada) sebagai presiden dan melantiknya pada tanggal 5 April 1951. Soepomo merupakan pemimpin terakhir yang berasal dari rumpun ilmu sosial humaniora pada era Orde Lama. Selama beberapa dekade ke depan, UI lebih banyak dipimpin oleh guru besar dari Fakultas Kedokteran dan seorang guru besar Teknik Kimia.

Setelah Soepomo diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Inggris pada tanggal 15 April 1954, terdapat dua calon untuk menggantikannya, yakni Johannes Leimena (Menteri Kesehatan) dan Bahder Djohan (mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Setelah beberapa bulan kemudian, pada akhir November 1954, Dewan Menteri menyetujui Bahder Djohan sebagai Presiden Universiteit Indonesia. Bahder dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Desember 1954. Bahder hanya menjabat selama tiga tahun, karena pada tanggal 25 Februari 1958, ia mengundurkan diri sebagai protes terhadap penanganan pemerintah pusat terhadap pemberontakan PRRI.

Setelah Bahder mengundurkan diri, Bahder digantikan oleh Soedjono Djoened Poesponegoro (Dekan Fakultas Kedokteran). Pada masa ini, nomenklatur pimpinan tertinggi UI berubah menjadi Ketua Presidium Universitas Indonesia (istilah Universiteit diubah menjadi Universitas pada tahun 1955).

Presidium UI saat itu beranggotakan Prof. Mr. Djokosoetono dari Fakultas Hukum dan Prof Dr. Tjan Tjoe Siem dari Fakultas Sastra. Soedjono kemudian diangkat menjadi Menteri Urusan Riset Nasional pada tahun 1962 dan Sjarif Thajeb didapuk sebagai penggantinya.

Di masa kepemimpinan Sjarif Thajeb, barulah jabatan tertinggi di kampus kuning ini memiliki nama Rektor Universitas Indonesia. Sjarif menjabat sebagai rektor selama kurang lebih dua tahun dan digantikan oleh Soemantri Brodjonegoro pada tahun 1964.

Soemantri, yang pada saat dilantik berusia 38 tahun, merupakan Rektor UI termuda hingga kini. Ayah dari Mendiksaintek Satryo Brodjonegoro ini, sebelumnya menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademis Institut Teknologi Bandung. Ia kembali terpilih sebagai Rektor pada bulan Oktober 1968. Namun, pengangkatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 1973 membuat Soemantri melepaskan jabatannya sebagai rektor.

Keterlibatan Mahasiswa dan Intervensi Pemerintah dalam Transisi Kepemimpinan (1973-2002)

Setelah Soemantri mengundurkan diri dari jabatannya, Soemantri menerima sejumlah masukan dari tokoh aktivis mahasiswa, seperti Ketua Dewan Mahasiswa UI Azrul Azwar dan Hariadi Darmawan. Tokoh-tokoh ini mengusulkan nama Dekan Fakultas Kedokteran, Mahar Mardjono, sebagai calon rektor. Soemantri kemudian mencalonkan Prof. Mahar Mardjono sebagai calon tunggal, sedangkan Prof. Slamet Iman Santoso (Pembantu Rektor UI bidang akademis yang saat itu menjadi penjabat Rektor UI) juga sempat menjadi calon.

Senioritas dan pengalaman Prof. Slamet yang jauh lebih besar membuatnya didukung oleh sebagian besar anggota Senat Universitas Indonesia, sedangkan Prof. Mahar hanya didukung oleh sebagian guru besar dari Fakultas Kedokteran. Kendati demikian, Prof. Slamet mengejutkan para anggota senat ketika ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai calon rektor definitif. Prof. Mahar kemudian terpilih menjadi calon tunggal dan dilantik pada tanggal 9 Januari 1974. Ia kembali terpilih pada tahun 1978, dan menjabat hingga tahun 1982.

Menjelang akhir masa jabatan Mahar Mardjono sebagai rektor, terdapat dua guru besar yang dicalonkan untuk menduduki jabatan tertinggi di UI. Calon tersebut adalah Prof. Sujudi (Fakultas Kedokteran) yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademis, dan Prof. Harsya Bachtiar (Fakultas Sastra) yang menjabat sebagai Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Prof. Sujudi memperoleh dukungan dari guru besar FK di Senat dan dari Dekan Fakultas Sastra, Gondomono. Prof. Sujudi kemudian memenangkan pemilihan di tingkat senat akademis Universitas Indonesia.

Kendati didukung oleh senat UI, pemerintah mengabaikan hasil pemilihan senat dan menunjuk Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen (Tituler) Nugroho Notosusanto, sebagai Rektor UI pengganti Mahar. Nugroho, yang berasal dari Fakultas Sastra, sebelumnya pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan. Intervensi yang dilakukan pemerintah dan latar belakang Nugroho sebagai seorang perwira militer membuat dirinya tidak populer di kalangan mahasiswa. Pelantikan Nugroho pada tanggal 15 Januari 1982 diwarnai oleh teriakan dan cemoohan dari mahasiswa. Seperti digambarkan oleh Nugroho sendiri:

“Upacara dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden yang mengungkapkan pengangkatan saya menjadi Rektor Universitas Indonesia. Teriakan-teriakan tambah menjadi-jadi ditambah dengan suitan-suitan dan bunyi pukulan-pukulan benda tumpul. Pada waktu saya mengucapkan sumpah jabatan, teriakan-teriakan berlangsung terus, sehingga menyulitkan lafal sumpah. Belum pernah saya mengalami atau menyaksikan riuh seperti itu agaknya tidak pernah mengalami lagi. Ketika Prof. Dr. Dody Tisnaamidjaja, Dirjen Pendidikan [Tinggi, red] membacakan amanat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teriakan-teriakan tersebut tetap ada. Dan yang sebentar membuat darah saya mendidih; ketika ulama membacakan doa, kekhus[y]ukan buyar berantakan karena teriakan-teriakan yang menggila …!”

Setelah pelantikan, para mahasiswa mengibarkan spanduk yang bertuliskan “Jangan Nodai Kampus Kami dengan Sepatu Lars”. Tepat setahun sebelum masa jabatannya berakhir, pada tanggal 3 Juni 1985, Nugroho Notosusanto dikabarkan tutup usia. Hal ini lantas membuat Pembantu Rektor I W. A. F. J. Tumbelaka dari Fakultas Kedokteran diangkat menjadi penjabat rektor hingga pemilihan rektor pada akhir tahun.

Dalam pemilihan rektor kali ini, Sujudi, calon sebelumnya, menghadapi Prof. Padmo Wahjono dari Fakultas Hukum. Sujudi kembali mengamankan dukungan dari mayoritas anggota Senat UI, dan dilantik menjadi rektor pada tanggal 15 Januari 1986. Setelah Prof. Sujudi, transisi kepemimpinan berlangsung dengan lancar. Prof. Sujudi menjabat sebagai rektor selama dua periode hingga tahun 1994, kemudian digantikan oleh Prof. Muhammad Kamil Tadjudin hingga tahun 1998. Tadjudin kemudian digantikan oleh Prof. Asman Boedisantoso Ranakusuma. Baik Tadjudin maupun Asman berasal dari Fakultas Kedokteran—seperti pendahulunya—dan memegang jabatan sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademis sebelum dipilih oleh senat akademik sebagai rektor.

Rektor UI Pasca Transisi BHMN (2002-sekarang)

UI kembali mengalami perubahan dalam tata laksana setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, yang menetapkan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan peraturan ini, UI memiliki Majelis Wali Amanat yang bertugas untuk memilih rektor. Rapat pleno MWA, yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2002, memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Asman Boedisantoso Ranakusuma, dan menunjuk wakilnya, Prof. Usman Chatib Warsa, sebagai penjabat rektor UI.

Sebelum penerapan PP nomor 152 tahun 2000, penunjukan rektor secara hukum merupakan kewenangan presiden. Senat Akademis mengadakan pemilihan untuk menetapkan rektor terpilih, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta rektor pendahulunya memberikan saran untuk penunjukan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat mengesampingkan atau membatalkan hasil pemilihan oleh senat akademis.

Dengan adanya PP No. 152 tahun 2000, penunjukan rektor diserahkan sepenuhnya kepada MWA yang terdiri dari 20 orang dan beranggotakan wakil-wakil dari senat akademis, masyarakat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, termasuk rektor dan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam pemilihan rektor, menteri memiliki hak suara sebanyak 9 suara, atau 31% dari total suara. Sistem baru ini menempatkan pemerintah sebagai salah penentu mayoritas rektor baru, bukan penentu akhir.

Pemilihan rektor oleh MWA pertama kali diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2002. Dua nama yang mengikuti pemilihan rektor ini adalah Prof. Usman Chatib Warsa (penjabat rektor yang berasal dari Fakultas Kedokteran) dan Prof. Martani Huseini (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Usman Chatib Warsa memenangkan pemilihan rektor tersebut dengan 15 suara, selisih satu suara dari lawannya tersebut.

Menjelang akhir masa jabatan Prof. Usman, MWA mengadakan pemilihan rektor pada tanggal 20 Juli 2007. Tujuh bakal calon rektor dari berbagai fakultas memaparkan visi-misi mereka di hadapan asesor dan melakukan temu wicara dengan Dewan Guru Besar. Setelah itu, MWA menentukan tiga calon yang akan mengikuti proses pemilihan.

Ketiga calon ini adalah Prof. Gumilar R. Somantri dari FISIP, Prof. Sutanto Soehodho dari FT, dan Prof. Hasbullah Thabrany dari FK. Ini mewakili ketiga rumpun keilmuan di UI. Prof. Gumilar, yang saat itu menjabat sebagai Dekan FISIP, memenangkan pemilihan dengan 25 dari 30 suara di MWA dan dilantik untuk masa jabatan 2007-2012.

Menjelang akhir masa jabatannya, Prof. Gumilar diterpa berbagai kasus kontroversial. Mulai dari pemberian gelar doktor Honoris Causa bagi Raja Arab Saudi pada bulan Agustus 2011, hingga kasus korupsi pembangunan perpustakaan UI yang menjebloskan wakil rektor UI ke penjara. Kinerja Gumilar yang sering melangkahi MWA, hingga menolak otoritas MWA, membuat civitas academica Universitas Indonesia membentuk Gerakan UI Bersih yang berupaya untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap kinerja Gumilar.

Gumilar berupaya untuk kembali mencalonkan diri sebagai rektor untuk kedua kalinya dengan melakukan manuver untuk menguasai Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat, tetapi protes dari mahasiswa dan mosi tidak percaya dari delapan dekan yang diberhentikan oleh Gumilar mencegah pencalonan kembali Gumilar.

Gumilar kemudian digantikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Djoko Santoso, sebagai penjabat sementara Rektor UI. Kisruh yang timbul akibat permasalahan Statuta UI pada akhir tahun 2012 membuat kepemimpinan UI dipegang oleh penjabat sementara selama dua tahun hingga 2014. Pemilihan rektor UI, yang telah mencapai tahap seleksi 17 bakal calon rektor, diumumkan berhenti pada tanggal 5 Oktober 2012.

Pemilihan rektor kembali diselenggarakan pada tahun 2014. Pada pemilihan yang diselenggarakan dengan statuta baru ini, jumlah anggota MWA yang berhak memilih berkurang dari 20 menjadi 16 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 7 unsur dosen, 6 unsur masyarakat, 1 unsur tenaga kependidikan, dan 1 unsur mahasiswa).

Proporsi suara menteri meningkat menjadi 35%, atau setara dengan 8 suara. Calon rektor dalam pemilihan ini semuanya berasal dari FT: Muhammad Anis, M. Nasikin, dan Rinaldy Dalimi. Dalam pemilihan ini, Muhammad Anis memperoleh 12 suara (suara Menteri dan 4 suara anggota lainnya), mengalahkan M. Nasikin yang memperoleh 7 suara, dan Rinaldy yang memperoleh 4 suara.

Pemilihan selanjutnya diadakan pada tahun 2019 dan melibatkan tiga calon rektor dari masing-masing rumpun ilmu: Prof. Ari Kuncoro dari FEB, Prof. Abdul Haris dari FMIPA, dan Prof. Budi Wiweko dari FK. Dalam pemilihan ini, Ari Kuncoro berhasil mengamankan 16 dari 23 suara, termasuk suara dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal yang cukup menarik dari pemilihan ini adalah pengangkatan Prof. Abdul Haris, yang memperoleh sisa 7 suara (Prof. Budi Wiweko tidak mendapatkan suara sama sekali) sebagai wakil rektor oleh Ari Kuncoro beberapa hari setelah pelantikan rektor. Prof. Abdul Haris kemudian menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada bulan Maret 2024 dan mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pemilihan rektor pada bulan September yang lalu.

Teks: Jeromi Mikhael

Editor: Chika Ayu

Referensi

Majalah dan Surat Kabar

Het dagblad. “Nooduniversiteit.” 18 Juni 1946.

Het vaderland. “Prof. Soepomo President van Universiteit van Indonesië.” 27 Maret 1951.

De nieuwsgier. “Prof. Supomo heeft het presidium...” 7 April 1951.

De nieuwsgier. “De vervanging van Prof. Supomo.” 6 Mei 1954.

De vrije pers. “Van hier.” 24 Desember 1954.

Leeuwarder courant. “Professor Bahder Djohan uit protest afgetreden.” 26 Februari 1958.

Kompas. “Dipilih kembali sebagai Rektor UI.” 29 Oktober 1968.

Kompas. “Prof. Dr. Mahar Mardjono, Calon Rektor UI.” 22 Juni 1973.

Tempo. “Rektor Baru Dengan Sepatu Lars?” 23 Januari 1982.

Kompas. “Calon Rektor UI.” 14 Desember 1985.

Tempo. “Rektor Baru di Zaman Tenteram.” 18 Januari 1986.

Tempo. “Pelantikan.” 29 Januari 1994.

Jakarta Post. “Wardiman installs Asman as new UI rector.” 16 Februari 1998.

Kompas. “Asman Tak Diperpanjang sebagai Rektor UI - Usman Chatib Warsa Diangkat Menjadi Pejabat Rektor.” 1 Maret 2002.

Kompas. “Usman Chatib Warsa Pimpin UI.” 15 Agustus 2002.

Universitas Indonesia. “3 CALON REKTOR MELAJU MENUJU KURSI UI-1 DALAM PROSES SELEKSI PEMILIHAN REKTOR TINGKAT MWA.” Juli 2007.

Kompas. “Proses Pemilihan Rektor UI Ditunda.” 20 September 2012.

Humas UI. “PRESS RELEASE PILREK UI 2012—2017.” 10 Agustus 2012.

Universitas Indonesia. “Serah Terima Jabatan Anggota MWA UI.” 22 April 2014.

Kompas. “Ari Kuncoro Terpilih Jadi Rektor UI Periode 2019-2024.” 25 September 2019.

Antara. “Rektor UI lantik empat Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas.” 16 Desember 2019.

Kompas. “Warek UI Abdul Haris Dilantik Jadi Dirjen Diktiristek Kemendikbud.” 15 Maret 2024.

Kompas. “Heri Hermansyah Terpilih Menjadi Rektor UI Periode 2024-2029.” 23 September 2024.

Pustaka

Abidin, Antony Z., Ikrar N. Bhakti, and Dedy N. Hidayat. Mahar : Pejuang, Pendidik, Dan Pendidik Pejuang. Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Ayatrohaedi. 65 = 67 Catatan Acak-acakan dan Catatan Apa Adanya. Dunia Pustaka Jaya, 2011.

Hp, Suradi, Mardanas Safwan, Djuariah Latuconsina, and Samsurizal. Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986.

Notosusanto, Nugroho. Menegakkan Wawasan Alma Mater. UI Press, 1984.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.

Safwan, Mardanas. Prof. Dr. Bahder Djohan : Karya dan Pengabdiannya. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1985.

Somadikarta, Soekarja, Tri Wahyuning M., and Boen S. Oemarjati. Tahun Emas Universitas Indonesia. Jakarta: UI-Press, 2000.

Toha-Sarumpaet, Riris K., Manneke Budiman, and Ade Armando. Membangun di Atas Puing Integritas: Belajar dari Universitas Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.