Kambing Hitam di Balik Karhutla Indonesia

​"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya gak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita." ​Kalimat itu dilontarkan Syahganda, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) saat wawancara beberapa waktu lalu, menanggapi keluhan negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

​Awalnya, peristiwa ini merupakan pembakaran hutan tahunan untuk pembukaan lahan. Namun, situasi mulai mendapat perhatian internasional ketika kabut asap melintasi batas negara tetangga akibat masifnya pembakaran yang dilakukan oleh berbagai korporasi, baik dalam maupun luar negeri. Akhirnya, berbagai pihak mulai saling menyalahkan dan mencari kambing hitam di baliknya.

​Sebelum buru-buru mencari kambing hitam, penting untuk memahami latar belakang bencana ini. Ada yang mengatakan bahwa hutan-hutan ini “terbakar”, ada pula yang menyebutkan bahwa hutan sengaja “dibakar”. Kedua pernyataan tersebut sama-sama benar. Pasalnya, kebakaran hutan banyak dipicu oleh pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah lama bersuaka di Kalimantan, mengubah hutan menjadi konsesi kayu, kertas, hingga kelapa sawit demi menggenjot perekonomian berbasis sumber daya alam, sebagaimana dilansir dari BBC News.

​Menurut Greenpeace, sekelompok perusahaan dalam negeri yang tergabung dalam Sinar Mas Group (PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT SBA Wood Industries), serta perusahaan asal negara tetangga seperti Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK Group) dan Bumitama Agri Ltd. (tercatat di Bursa Singapura), adalah sebagian dari banyak perusahaan yang disorot terkait ribuan titik sumber asap dan karhutla di Indonesia.

​Memahami mengapa kebakaran hutan sudah menjadi warisan tahunan di Indonesia khususnya di Kalimantan merupakan akar permasalahan. Hal ini kemudian menjadi dilema karena kemajuan ekonomi dijadikan sebagai dalih, tetapi di sisi lain sangat merusak lingkungan.

​Dampak yang ditimbulkan tidak main-main. Banyaknya keluhan dari masyarakat dalam maupun luar negeri adalah reaksi spontan yang wajar. Kebakaran hutan mengakibatkan aktivitas perekonomian terhenti, sekolah-sekolah ditutup, dan asapnya bahkan menyebabkan puluhan ribu bayi terdampak ISPA selama berbulan-bulan.

​Ironisnya, saat berbagai pihak sibuk saling menyalahkan, solusi konkret tidak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Apakah solusinya sedang dikerjakan? Kenyataannya, meski sudah tiga bulan melanda, penanganan yang ditawarkan tidak pernah benar-benar memadamkan seluruh titik api. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi masalah ini tidak akan mungkin selesai hanya dengan debat kusir di televisi untuk mencari kambing hitam.

​Indonesia seolah tidak pernah belajar dari bencana-bencana besar sebelumnya; yang terjadi justru minimnya kesiapan mitigasi. Bagus Putra Muljadi, Assistant Professor di University of Nottingham yang meneliti ekosistem lahan gambut di Indonesia, pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa, untuk memadamkan 1 hektar lahan gambut terbakar di Kalimantan, dibutuhkan minimal 200.000 liter air. Dilansir dari tvOneNews, biaya water bombing tersebut sangat besar, dengan standar deviasi dan peluang keberhasilan yang belum pasti. Oleh karena itu, sudah saatnya fokus digeser ke pencegahan berbasis data, ketimbang hanya reaktif saat api telanjur membesar.

​Pernyataan tersebut adalah ide brilian dari seorang ilmuwan. Namun, inilah ironi yang dialami rakyat Indonesia di bawah pemerintahan yang selama bertahun-tahun seolah tidak percaya pada sains dan menganggap nyawa manusia sekadar statistik.

​Kita mungkin bisa memaklumi jika kondisi iklim seperti El Niño dan kekeringan menjadi katalis kebakaran yang dahsyat. Akan tetapi, di manakah peran pemerintah 1 jam setelah bencana terjadi? Apakah bergerak cepat memadamkan api sedini mungkin, atau justru sibuk rapat tertutup membahas anggaran yang bahkan belum ditetapkan sebagai dana penanggulangan bencana?

​Saat ini, rakyat tidak peduli apakah hutan-hutan tersebut terbakar secara alami atau sengaja dibakar. Kami hanya ingin apinya padam dan asapnya hilang, sehingga aktivitas dapat normal dan anak-anak bisa bersekolah kembali.

​Mencari kambing hitam dan saling menyalahkan bukanlah solusi. Hak manusia untuk menghirup udara bersih adalah prioritas utama. Pertanyaannya: maukah para penguasa dan korporat menggelontorkan dana untuk menyelesaikan kebakaran ini meski ada ketidakpastian? Ataukah mereka lebih memilih membiarkan rakyat terus-menerus menghirup asap dan menderita sesak? Pertanyaan ini perlu direnungkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab agar senantiasa menumbuhkan rasa kemanusiaan.

Teks: Fatra Yunanda (Kontributor)

Editor: Malina Setyani Maharani

Foto: Istimewa

Desain: Nabila Attiya

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!