Kementerian Tutup Program Studi, Kabem UI: Cacat Berpikir!

Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut hak-hak pendidikan di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (4/5). Sekitar pukul 14.50 WIB, massa aksi mulai memadati kawasan kementerian. Para demonstran berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Universitas Nasional (Unas), Universitas Pancasila (UP), dan Universitas Trilogi.

Di awal, situasi sempat memanas sebab terjadi perselisihan antara massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan aparat kepolisian yang berjaga. Meski sempat ricuh, massa tetap bertahan dan menyampaikan orasi secara bergilir. Salah satu orasi berasal dari perwakilan Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang mengkritik penghapusan program studi dan inefisiensi anggaran pemerintah.

"Anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) di Brazil hanya memerlukan 1/7 dari anggaran MBG di Indonesia dan di sana sudah berjalan 70 tahun. [Selain itu, di negeri ini], berbagai jurusan yang tidak berguna bagi pasar akan dihapuskan, padahal setiap tahunnya Indonesia melahirkan 4.900 sarjana guru, di antaranya dua juta mahasiswa keguruan masih berkuliah, [sementara] lowongan [kerja]nya hanya 20.000. Ini bukti negara gagal menciptakan lapangan pekerjaan," ujar perwakilan FMN.

Orasi turut digaungkan oleh perwakilan HMI yang menyoroti perihal kemunduran demokrasi. Ia menuturkan bahwa hal ini ditandai dengan adanya regulasi yang tidak lagi memprioritaskan pendidikan dan kesehatan.

Massa Kecam Bakar Ban, Wamendiktisaintek Temui Massa

Tak kunjung ditanggapi oleh pihak kementerian, massa aksi mengecam akan membakar ban dalam waktu 10–15 menit apabila tidak ada pejabat yang keluar untuk menemui mahasiswa. Alhasil, menjelang pukul 16.00 WIB, Wamendiktisaintek, Fauzan, akhirnya keluar menemui kerumunan mahasiswa untuk melakukan audiensi.

Dalam audiensi, Fauzan dicecar terkait kebijakan penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan industri. Menanggapi hal tersebut, Fauzan mengatakan bahwa tidak ada penutupan prodi, melainkan penataan. "Tidak ada penutupan program studi, yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi. Dan [penataan] ini juga tidak hanya [untuk sekolah] keguruan, tetapi juga program-program studi yang lain,” ungkap Fauzan.

Pernyataan tersebut alih-alih meredam massa, tetapi malah memantik ketidakpuasan massa. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dibuat, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara simbolis memberikan 'kartu kuning' langsung di hadapan Wamendiktisaintek. Pemberian kartu kuning ini menjadi simbol teguran terhadap segudang pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kementerian.

Di sisi lain, Yatalathof, Ketua BEM UI, menyebut inisiatif kementerian dalam menutup program studi sebagai cacat berpikir. "Kebijakan yang dibuat semakin aneh. Inisiatif kementerian menutup program studi dengan alasan oversupply tenaga kerja adalah cacat berpikir. Bukannya mencari cara menyambungkan kampus dengan dunia kerja, malah mencari jalan pintas," kritik Yatalathof perwakilan dari BEM UI.

Kritik senada turut disampaikan oleh Rheynald dan Billy, mahasiswa Universitas Nasional (Unas), yang menuntut pemerataan infrastruktur dan menolak penghapusan program studi secara sepihak. Mereka juga menyoroti pengadaan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial yang bukannya menyelesaikan akar masalah, justru memicu permasalahan baru.

Tuntutan Aliansi BEM se-UI

Adapun lima tuntutan yang dibawakan oleh Aliansi BEM se-UI, yaitu:

1. Menuntut pencabutan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dan menghapus total program MBG.
2. Mewujudkan kesejahteraan guru, guru honorer, dosen, dosen honorer, dan seluruh tenaga kependidikan.
3. Pemerataan kualitas pendidikan nasional yang berkeadilan melalui pemerataan guru, akses, serta fasilitas yang terjangkau di seluruh Indonesia.
4. Menuntut pendidikan yang aman dari kekerasan dan bias gender dalam kurikulum tata laksana dan penanganan kasus kekerasan.
5. Menolak komersialisasi dan neoliberalisasi pendidikan yang membebani ekonomi masyarakat serta berhenti memandang pendidikan sebagai pabrik sumber daya manusia semata .
   

Teks: Revana Hanum Sidhrata

Editor: Dela Srilestari

Foto: ‘Izza Billah

Desain: Syahidah Nururrahmah

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!