KPA Tolak Reforma Agraria Abal-Abal

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendeklarasikan status Darurat Agraria Nasional dalam Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (1/5). Deklarasi ini didasarkan pada kenyataan pahit meledaknya konflik agraria sebesar 16 persen dalam setahun terakhir. Hal tersebut menjadi bukti konkret kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji reforma agraria di Asta Cita II.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa status darurat ini tidak dinyatakan tanpa dasar. Data menunjukkan realitas kelam dalam 211 hari terakhir sejak Hari Tani Nasional 2025. “Ini adalah catatan berdarah. 22 petani tertembak, 272 orang menjadi korban kekerasan fisik, dan 450 lainnya dikriminalisasi hanya karena mempertahankan tanah mereka,” tegas Dewi di tengah massa aksi.

Situasi kian kritis ketika unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat aktif dalam perebutan lahan rakyat atas nama ketahanan pangan. Dewi menilai kesepakatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria pada September 2025 lalu hanya menjadi "macan kertas".

“Pansus di DPR tidak serius. Rapat-rapat follow-up memang ada, tetapi tidak konkret untuk menuntaskan perampasan tanah yang dihadapi petani," ujarnya.

Petani dan Nelayan pun Buruh

Kepedihan kondisi darurat ini kemudian disuarakan langsung oleh Tintin, anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) asal Pangandaran yang telah berjuang sejak 2002. Selama lebih dari dua dekade, ia secara konsisten memperjuangkan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang telah habis masa berlakunya agar dapat dikelola rakyat.

Bagi Titin, tanah adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan akses pendidikan. “Tanah itu untuk negara. Negara itu, kan, kita. Kita boleh meng-hak-kan tanah untuk dikelola. Biar [kita] enggak [terus] miskin dan faktor ekonomi ada kemajuan. [Kami] mohon kepada pemerintah yang di atas untuk melihat ke bawah. Tolong bantu anak-anak dan masyarakat miskin,” serunya getir.

Tak hanya di daratan, darurat agraria juga mengepung pesisir Jakarta Utara. Edi Kurniawan, Ketua Komunitas Nelayan Cilincing (Kunci), mengecam proyek reklamasi dan pembangunan oleh pengusaha. Ia juga menyoroti Pelindo yang telah menggusur wilayah tangkap tradisional tanpa adanya sosialisasi transparan.

“Aksi kita tanggal 14 April, kita demo di sana, enggak ada [tanggapan]. Enggak ada suara apa pun dari mereka. [Oleh karena itu], kita membawa teman-teman dari laut ke darat untuk menyuarakan suara mereka di sini, karena nelayan juga buruh.”

Edi pun menilai pembangunan tersebut tak hanya menutup akses jalan, tetapi juga merusak ekosistem yang memicu kemerosotan pendapatan nelayan secara drastis. “Jangan kalian ambil enak menguruk laut sementara kami menanggung dampaknya. Ibaratnya, kalian yang sekolah, kami yang tawuran,” tukasnya.

Tuntutan KPA dalam Aksi May Day

Dalam aksi tersebut, KPA membawa dua tuntutan krusial, yaitu pelaksanaan reforma sejati, serta penghentian kekerasan, kriminalisasi, perampasan tanah, dan penggusuran rakyat. Dewi menegaskan reforma sejati dapat terwujud dengan dibentuknya badan penyelesaian konflik agraria nasional. Selain itu, ia juga menyinggung perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat merugikan buruh dan para anggota gerakan reforma agraria.

“Posisi kami tidak pernah mundur soal menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk kalau di teman-teman buruh itu bagaimana memastikan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan melibatkan secara substansial kepada teman-teman buruh.”

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan harapan KPA kepada pemerintah agar fungsi eksekutif pemerintah menjalankan Reforma Agraria. Keikutsertaan KPA dalam koalisi May Day tahun ini menjadi peringatan keras agar pemerintah tidak lagi memandang reforma agraria sebatas agenda formalitas.

“Artinya tidak boleh lagi ada tanah-tanah petani yang dirampas. Akui hak-hak petani dan masyarakat adat, kemudian segera bentuk badan pelaksanaan reforma agraria. Rakyat tidak akan melawan kalau seluruh agenda rakyat segera dijalankan, terutama reforma agraria sejati, bukan reforma agraria abal-abal,” pungkas Dewi.

Teks: Siti Ananda Khumairo, Serafina Effendy

Editor: Alya Putri Granita

Foto: Zalfa Izzah Kamila

Desain: Syahidah Nurrurahmah

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!