Mahasiswa UI Serukan Peringatan Terakhir terhadap Keterlibatan Indonesia dalam BoP

Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kirimkan surat pernyataan sikap kepada Prabowo Subianto tentang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF). Surat tersebut diserahkan secara langsung ke kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (04/03).

Aliansi Mahasiswa UI tersebut terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FIB UI, BEM FIA UI, BEM Psikologi UI, BEM FIK UI, BEM FKM UI, BEM FEB UI, serta Universitas Indonesia Students for Justice in Palestine (UI SJP).

Dalam suratnya, mereka menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan “peringatan terakhir” bagi Presiden RI terkait keputusan Indonesia bergabung dalam BoP dan keterlibatan dalam pengerahan pasukan ISF ke Gaza, Palestina. Mereka pun menyoroti posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF yang memiliki mandat demiliterisasi Gaza.

Mereka menilai langkah politik luar negeri Indonesia melalui BoP dan ISF tidak sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Hal ini dinilai berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi berseberangan dengan pejuang kemerdekaan Palestina.

Selain itu, mereka juga mengkritik ketidaksinkronan kebijakan tersebut dengan kondisi domestik yang sedang tidak baik. Berbagai persoalan dalam negeri, mulai dari kasus korupsi, represifitas institusi Polri, keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kegagalan dalam penanganan bencana di Sumatera pun turut disinggung dalam pernyataan sikapnya.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa UI pun menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden RI, yaitu:

1. Mendesak Presiden RI agar berhenti terlibat dalam pengerahan pasukan ISF yang dinilai dapat menyebabkan kerugian berupa konfrontasi dan demiliterisasi terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina, maupun menjadi mediator performatif dalam serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, di tengah kondisi di dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja;
2. Mendesak dan menagih janji Presiden RI yang disampaikan pada tanggal 3 hingga 4 Februari 2026, bahwa Indonesia akan mundur dari BoP jika terbukti tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. Keadaan terbaru telah membuktikan bahwa dinamika di BoP dan ISF memang tidak berpihak pada Palestina dan merugikan posisi Indonesia;
3. Mendesak Presiden RI beserta jajarannya untuk merevisi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang sebelumnya mereduksi penyerangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran sebagai “penyesalan gagalnya perundingan” menjadi pengecaman dan pengutukan tegas terhadap Israel-Amerika Serikat, serta karena penyerangan tersebut berkontradiksi dengan prinsip dasar pembentukan BoP;
4. Mengultimatum Presiden RI beserta jajarannya untuk segera menarik diri dari posisi Wakil Komandan ISF dan keanggotaan BoP, serta memenuhi 4 poin tuntutan ini dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum turunnya murka rakyat Indonesia.
   

Perwakilan UI SJP, Shobri, menegaskan bahwa mereka akan terus menagih komitmen Presiden terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. “Sekitar tiga pekan yang lalu, Prabowo bertemu dengan ormas [organisasi kemasyarakatan] keagamaan, kemudian juga bertemu dengan mantan-mantan diplomat dan Wakil Menlu. Di sana, Prabowo dan Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjanjikan bahwa Indonesia akan keluar dari BOP jika memang terbukti tidak sejalan dengan Palestina,” ujarnya dalam wawancara bersama Suara Mahasiswa UI (27/02),.

Seusai pengiriman surat tersebut, UI SJP bersama elemen mahasiswa lainnya melanjutkan agenda konsolidasi dengan koalisi masyarakat sipil di Menteng, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan aksi massa lintas elemen yang direncanakan berlangsung pada, Sabtu (07/03) akhir pekan ini.

Teks: ‘Izza Billah

Editor: Alya Putri Granita

Foto: UI SJP

Desain:

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

independen, Lugas, dan Berkualitas!