Mewujudkan Ekonomi Hijau di Tengah Tantangan Pandemi dan Krisis Iklim

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, BEM UI berkolaborasi dengan BEM Kema Unpad, BEM KM IPB, dan EM UB menyelenggarakan sebuah Seminar Daring Nasional yang bertemakan “Climate Change Awareness and Covid-19 Crisis to Realize Green Economy” pada Sabtu (05/06). Acara yang diselenggarakan melalui platform Zoom ini menghadirkan 3 narasumber kunci yaitu Anak Agung Gede Putra (Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim KLHK), Yayan Satyakti (Pakar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran), dan Putri Damayanti Potabuga (Direktur Climate Institute). Dalam acara ini, sorotan ditekankan pada kondisi lingkungan hidup di kala pandemi dan pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tindakan mitigasi dan adaptasi guna mewujudkan ekonomi hijau sebagai sarana pemulihan ekonomi.

Acara diawali dengan penyampaian dari Agung Putra, Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim KLHK yang menyoroti bagaimana fenomena gas rumah kaca yang terakumulasi di gas atmosfer telah meningkatkan suhu global dan memicu perubahan variabilitas-variabilitas iklim sehingga seluruh sektor kehidupan menjadi terdampak. Untuk itu manusia perlu memberikan respons tindakan terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup. “Ada 2 tindakan yang harus dilakukan yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim ini bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sedangkan adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim, menurunkan kerentanan atau meningkatkan ketahanan iklim,” jelasnya.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim

Agung Putra mengungkapkan bahwa terdapat beberapa komponen yang juga perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan iklim, antara lain, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Untuk itu, komitmen Indonesia dalam mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) sesuai UU No.16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement dituangkan dalam berbagai tindakan baik mitigasi dan adaptasi. Dalam aspek mitigasi, pendistribusian pengurangan emisi gas rumah kaca difokuskan pada 5 sektor utama yaitu energi, limbah, industri, pertanian, dan sektor kehutanan. Pada aspek adaptasi dilakukan 8 strategi untuk menciptakan ketahanan iklim yaitu pengembangan instrumen kebijakan, pengintegrasian aksi adaptasi ke dalam rencana pembangunan, peningkatan literasi iklim, pendekatan berbasis lanskap, penguatan kapasitas lokal, peningkatan manajemen pengetahuan, peningkatan partisipasi pemangku kebijakan, dan penerapan teknologi adaptif.

Lebih lanjut, perwujudkan aksi nyata adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, adalah dengan melaksanakan program Kampung Iklim. Program ini bertujuan dalam rangka mendorong dan mengapresiasi aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat tapak. “Ini sebenarnya program apresiasi terhadap apa yang dilakukan masyarakat di tingkat tapak. Program ini terus berkembang karena manfaatnya jelas ya yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan,” tambahnya.

Agung Gede berharap kampus dan mahasiswa dapat berperan nyata dalam penanganan perubahan iklim melalui penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ikut mengkampanyekan dan mendorong implementasi dari program-program pemerintah.

Urgensi dan Peran Penting Masyarakat menghadapi Krisis Iklim

Putri Damayanti Potabuga selaku Direktur Climate Institute ikut menambahkan bahwa terdapat peran penting dari masyarakat terhadap pemerintah dalam menyikapi krisis iklim. “Kita harus sadar, krisis iklim atau dampak dari perubahan iklim, tidak lain adalah hasil dari aktivitas manusia yang berlebihan. Dampak dari kerusakan tersebut akan kembali pada manusia itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan-tindakan dalam mengurangi emisi karbon dapat dilakukan mulai dari level individu, kelompok, hingga kolaborasi dengan pihak pemangku kebijakan. Untuk berkontribusi dalam menyikapi krisis iklim dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, menghemat penggunaan listrik, mulai beralih menggunakan transportasi umum, dan tak lupa untuk aktif menyebarkan kampanye lingkungan dengan cara yang sesederhana membagikan postingan di kanal media sosial.

“Krisis iklim itu sudah di depan mata, nah kalau bukan kita siapa lagi, dan menyuarakan campaign itu gak nanti kita teriak-teriak tapi lewat jari aja udah bisa lewat postingan kita terus tandai beberapa. Kalau misalkan kita kompak dan menyuarakan isu perubahan iklim ini  lewat digital ya otomatis akan terintegrasi dengan yang lain,” ungkap Putri.

Pemulihan Ekonomi dengan Green Entrepreneurship dan Green Job

Yayan Satyakti selaku Pakar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran memaparkan sebuah laporan dari McKinsey & Economy bahwa isu perubahan iklim dapat dijadikan sebagai alat pemulihan ekonomi. Menurutnya, terdapat tren permintaan pasar (demand) yang mengarah pada upaya mempertahankan sustainability adalah sesuatu yang krusial. Jika permintaan pasar mampu dibuat dengan baik agar ramah lingkungan seperti eco-label atau sustainable of agriculture, perusahaan akan menjadi terpaksa untuk mengikuti demand tersebut. Namun, perusahaan tidak akan berubah jika kita—sebagai konsumen—tidak memaksakan demand untuk melakukan perbaikan lingkungan. Tak perlu muluk-muluk, perubahan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri.

Pada saat ini, pengadaan clean investment atau investasi pada energi bersih harus dilakukan oleh pemerintah karena sangat memungkinkan proses pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat dan menciptakan double dividend atau peningkatan pajak atas kegiatan polusi yang dapat memberikan dua jenis manfaat. “Double dividend itu yang pertama manfaatnya mampu menurunkan karbon dan yang kedua benefitnya itu akan menghemat sumber daya alam sehingga akan menciptakan sustainable consumption”, jelas Yayan.

Menurut data BPS 2021, selama pandemi ini jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia mengalami kenaikan hingga 2,5 juta orang. Selain itu juga ditunjukkan pula sektor lain yang mengalami kenaikan yaitu pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. “Artinya jika kita lihat disini sektor yang kuat adalah sektor yang memang hubungannya dengan sumber daya alam dan berhubungan dengan green economy, Saya menyebutnya ini green job,” tambah Yayan.

Terakhir, ia mengungkapkan ketika investasi bersih menciptakan sektor baru yang memiliki quality job lebih tinggi artinya pendapatannya juga akan lebih tinggi sehingga dengan menambahkan label supply green economy tentunya akan menambah pendapatan dan menurunkan kemiskinan. Indonesia merupakan negara yang berpotensi tinggi dalam memanfaatkan sektor energi bersih ini untuk menciptakan lapangan kerja baru dan melakukan pemulihan ekonomi.

Pers Suara Mahasiswa UI

Independen, Lugas, dan Berkualitas!

Penulis: Afifa Ayu

Editor: Syifa Nadia R.

Foto: Afifa Ayu