Pemerintah Absen Tak Tangani Karhutla, Masyarakat Sipil Bahu Membahu

Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai aliansi masyarakat sipil melaksanakan aksi simbolik dengan tajuk #IndonesiaSadar di depan Tugu Tani, Jakarta, pada Selasa (20/10) sore. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah proses penanganan pembakaran hutan dan lahan yang tak kunjung pulih.

Naufal Banu Tirta Satria dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur mengatakan pemerintah perlu melakukan pencegahan agar kondisi yang terjadi di sana tidak semakin buruk. Namun, alih-alih diberikan oleh negara, pencegahan itu justru dilakukan oleh masyarakat.

“Kita memang sudah melakukan pencegahan. Tetapi, yang melakukan pencegahan bukan pemerintah, melainkan masyarakat yang bahu membahu dari non-goverment organization [NGO] yang memang bergerak di bidang kehutanan,” ucap Banu dalam wawancara bersama Suara Mahasiswa UI (20/10).

Ia juga menyampaikan keadaan di Kalimantan Timur sudah semakin tidak kondusif. Kabut asap yang semakin tebal membuat pelajar dan pekerja harus melakukan aktivitas dalam jaringan. Kondisi ini juga membuat kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) selalu ada setiap harinya. “Sudah ada satu orang bayi yang meninggal karena ISPA. Di puskesmas di daerah Berau itu sudah setiap hari ada aja yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut.”

Lebih lanjut, Banu menilai pemerintah tidak berupaya maksimal dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya tentang memadamkan api, tapi juga tentang tata kelola, perencanaan, pencegahan, mitigasi, dan pencerdasan top to bottom.

“Untuk pemerintah harapannya jadikan hal ini prioritas. Kalau pemerintah enggak bebenah, kalau pemerintah enggak mencoba melakukan perencanaan yang baik, maka [keadaan] akan begini terus,” tegas Banu.

Dalam gerakan sore itu, massa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, adili korporasi, dan pulihkan ekosistem;
2. Benahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial;
3. Hentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi;
4. berantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
5. Turunkan biaya pendidikan serta wujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat.

Sementara itu, dalam wawancara bersama Suara Mahasiswa UI, Hafidz Haernanda selaku Koordinator Sosial Politik BEM UI menyampaikan bahwa BEM UI akan terus mengawal desakan itu hingga Rabu (28/10).

“Kami tunggu, apakah suara kita sebagai masyarakat didengarkan atau tidak? Bila sebelum tanggal 28 [Oktober] belum ada perubahan, belum ada respons, kami akan turun lagi tanggal 28 dan akan lebih masif [juga] lebih besar,” tegas Hafidz di depan titik aksi.

Sebelumnya, pada pagi hari yang sama, aksi juga telah digelar di bawah Monumen Proklamasi, Jakarta. Dilansir dari Konde, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai mahasiswa lintas kampus, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Lambung Mangkurat.

Sekitar pukul 18.00 WIB, perwakilan massa UI terlihat membentangkan spanduk berisi lima desakan utama dari atas Monumen Tugu Tani. Simbolisasi ini kemudian dilanjut dengan pembacaan pernyataan sikap oleh masyarakat sipil lintas organisasi. Maklumat itu menegaskan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang telah gagal memenuhi kesejahteraan rakyat.

“Lapangan kerja bagi jutaan orang, pangan dan energi yang berdaulat, serta kesejahteraan yang dijanjikan sampai ke pelosok negeri menjajah harapan yang dititipkan rakyat kepada pemerintah. Namun, dua tahun berselang ini, janji-janji itu, [dapat] dikatakan sebagaimana mestinya gagal total,” ujar Athof, Ketua BEM UI.

Teks: Syurohbiil Hafi Nawa

Editor: Alya Putri Granita

Foto: Syurohbiil Hafi Nawa

Desain: Tri Rahma

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!