Draf RKUHP Terbaru Beredar, Pasal-Pasal Karet Masih Mengancam

Redaksi Suara Mahasiswa · 14 Juli 2022
8 menit

Paruh pertama Juni lalu, publik dikejutkan dengan pengumuman mendadak rencana pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah secara simbolis telah menyerahkan RKUHP kepada Komisi III DPR RI pada 6 Juli 2022. Di saat yang sama, beredar draf RKUHP 4 Juli yang diduga kuat merupakan draf terbaru dari RKUHP. Merujuk pada draf 4 Juli tersebut, nampaknya tak ada perubahan signifikan di dalam RKUHP. Bayang-bayang pasal bermasalah dari draf RKUHP tahun 2019 yang sempat menuai protes keras dan kontroversi masih terlihat eksis dan siap menghukum para ‘pelanggarnya’ jika RKUHP tetap disahkan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, mengklaim terdapat tujuh perubahan dalam draf RKUHP terkait dengan 14 isu krusial yang sebelumnya sempat dibahas. Perubahan tersebut antara lain menyangkut penyesuaian ancaman pidana, tindak pidana penadahan, harmonisasi dengan undang-undang diluar RKUHP, sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan, perbaikan teknik penyusunan, dan perbaikan salah ketik.

Selain substansi pasal yang dianggap tidak mencerminkan semangat dekolonisasi dan perlindungan HAM, proses pembentukan RKUHP juga mengundang polemik lantaran lagi-lagi tidak transparan dengan rencana pengesahan yang kian mendadak sehingga prosesnya terkesan serampangan. Padahal, RKUHP merupakan produk undang-undang yang dapat menyangkut hajat hidup semua orang. Oleh karena itu, tidak heran jika publik menuntut asas keterbukaan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar publik dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembentukannya.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa DPR masih membuka pintu diskusi terkait 14 pasal yang dianggap krusial dan kontroversial, namun harus menyertakan alasan yang valid. Sederet pasal bermasalah tersebut terindikasi multitafsir dan bersifat karet sehingga berpotensi membungkam kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat, hingga melanggar hak privasi warga negara. Pasal apa saja yang perlu dikritisi?

Kritis Rentan Kriminalisasi

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi unsur penting dalam berjalannya suatu kehidupan bernegara. Kebebasan berpendapat juga merupakan ciri yang tak terpisahkan dari negara demokrasi. Apabila kebebasan berpendapat dibungkam, maka esensi dari demokrasi itu sendiri perlu dipertanyakan. Hadirnya pasal-pasal bermasalah pada RKUHP seperti pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden, pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintahan, pasal 351 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, kemudian pasal 256 tentang unjuk rasa, pawai, dan demonstrasi tanpa pemberitahuan tentu dapat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Hal yang menjadi kekhawatiran apabila pasal-pasal karet tersebut disahkan menjadi undang-undang yakni rentannya terjadi pemidanaan bagi mereka yang mengkritik kinerja pemerintah. Misalnya, terkait pasal penghinaan pemerintah atau lembaga negara, di mana definisi penghinaan masih ‘kabur’ alias tidak jelas bagaimana unsur-unsurnya. Akibatnya, batas antara kritik dan menghina menjadi tipis sehingga bagi semua kalangan baik itu petani, seniman, jurnalis, sampai mahasiswa yang mengkritik pemerintah, semua bisa dikenakan pidana. Pasal-pasal berbahaya ini pun rasanya tak sejalan dengan semangat mendekolonisasi KUHP di Indonesia yang telah digunakan sejak zaman pemerintahan Belanda. Menurut Citra Referandum, seorang pengacara publik LBH Jakarta, RKUHP justru bernuansa lebih kolonial dibandingkan dengan KUHP saat ini.

“Memang kita berharap ada kemudian KUHP yang tidak kolonial, tapi ternyata kita melihat pasal-pasalnya (RKUHP -red) malah justru lebih kolonial,” tutur Citra saat diwawancarai pada aksi lanjutan tolak RKUHP oleh Aliansi Nasional Reformasi RKUHP (28/06/2022).

Salah satu pasal yang menurutnya lebih kolonial yakni pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden di mana pasal ini merupakan pasal yang digunakan Belanda untuk melindungi martabat sang ratu. Sedangkan, Belanda sendiri pada Wetboek van Strafrecht (KUHP milik Belanda) telah menghapus pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratunya pada 1 Januari 2020 karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi.

“Misalnya, salah satu contohnya penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden, itu kan pasal yang kemudian digunakan untuk melindungi Ratu Belanda, tapi kemudian malah dihidupkan padahal sudah dicabut oleh Putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Berarti artinya apa? Jauh lebih kolonial dari KUHP kolonial itu sendiri,” terang Citra.

Sebelumnya, MK membatalkan pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden pada Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP. MK menilai pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi (Tempo, 2021). Namun demikian, perihal penyerangan harkat dan martabat presiden tetap dimasukkan ke dalam RKUHP. Ancaman pidana untuk pelanggar pasal ini adalah 3,5 tahun penjara, dan jika dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya menjadi 4,5 tahun. Hukuman ini dinilai terlalu berlebihan, mengingat Inggris

Wamenkumham Eddy Hiariej menjelaskan yang dimaksud dengan penyerangan harkat dan martabat presiden adalah niat jahat untuk merendahkan, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi (Vice, 2022). Pada pasal 218 ayat (2) dijelaskan tidak termasuk penyerangan harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Merujuk draf 4 Juli, pada penjelasan pasal 218, yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik. Dijelaskan pula definisi dari kritik, yakni menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut serta kritik harus bersifat konstruktif, kemudian dapat memberikan suatu alternatif dan solutif. Melalui wawancara yang dilakukan Vice, Citra berpendapat bahwa pemerintah terlihat mempersempit makna kritik, tuntutan untuk objektif, solutif, dan perlunya kajian terlebih dahulu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi masyarakat.

“Ketika mengeluhkan harga minyak goreng mahal, ibu-ibu jadi tidak bisa menggoreng kerupuk. Apakah kemudian harus melakukan kajian dulu begitu?” ujar Citra.

Pasal selanjutnya yang juga mengancam kebebasan berpendapat adalah pasal 256 terkait pengadaan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut Citra, adanya sanksi pidana akan membuat rezim unjuk rasa yang tadinya murni pemberitahuan dipaksa berubah menjadi rezim perizinan.

“Sebetulnya kalau kita bicara soal menyampaikan pendapat, dia (unjuk rasa - red) rezimnya adalah rezim pemberitahuan, basisnya adalah hak asasi manusia, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam RKUHP dan diberikan sanksi pidana penjara ataupun nanti kalau diubah menjadi denda, itu sama saja mengganti rezimnya menjadi rezim perizinan,” terang Citra.

Ketika kami wawancarai, Citra sepakat keempat pasal di atas tidak perlu ada. Pasalnya keempat pasal tersebut dapat digunakan negara untuk menekan dan membatasi masyarakat dalam menyampaikan protes kepada pemerintah atas segala kebijakan dan peraturan yang merugikan masyarakat.

Semua Diatur Negara, Ranah Privat Bisa Dipidana

RKUHP tidak hanya dinilai dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum, melainkan juga hak privat warga negara. Dari 14 pasal yang tergolong isu krusial, beberapa diantaranya merupakan pasal yang dapat mengancam hak privat warga negara. Padahal, seringkali pasal-pasal berlandaskan pada moralitas sehingga pemaknaannya seringkali subjektif.

Pasal pertama adalah pasal 415 RKUHP tentang Perzinahan. Menurut Aktivis Lintas Feminis Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP, Naila Rizqi Zakiah, dalam seminar “Rancangan KUHP dan Kriminalisasi Ruang Privasi Warga Negara” yang diselenggarakan oleh ICJR, pasal perzinahan argumentasinya hampir selalu bersandar pada moral semata. Padahal, persoalan moral tidak bisa dilihat secara hitam putih. Pun berbuat zina tidak lantas membuat seseorang dapat dipidana karena melanggar moral atau norma agama, meskipun semua agama melarang perzinaan. Pasal ini dianggap melanggar hak atas privasi yang secara jelas dilindungi oleh hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

“Persoalan zina itu tidak bisa dilihat kamu berzina atau nggak. Ada situasi dimana misalnya tuduhan zina diberikan kepada korban perkosaan atau perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan misalnya,” tutur Naila.

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa dalam masyarakat masih terdapat miskonsepsi tentang zina itu sendiri. Akibatnya, terminologi zina malah semakin meluas dan dapat digunakan secara serampangan bila diatur dalam hukum pidana. Pada beberapa kasus pemerkosaan, korbannya justru ditawarkan solusi-solusi yang tidak adil, seperti dinikahkan dengan tersangka. Solusi yang keliru tersebut dapat muncul lantaran masih adanya anggapan bahwa kasus pemerkosaan sama dengan zina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan.

“Banyak sekali kasus-kasus perkosaan, kehamilan tidak diinginkan tidak diselesaikan secara hukum, korbannya tidak mendapatkan keadilan, malah kemudian digiring bahwa ini persoalan zina, kasus perkosaan ini persoalan zina,” jelas Naila.

Menurut Naila, RKUHP seharusnya berfokus pada perlindungan bagi korban dengan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, tetapi sayang justru bahasan tentang keadilan ini tidak muncul dalam pembahasan RKUHP itu sendiri.

Kedua, larangan tentang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah ‘kumpul kebo’. Masih sama seperti pasal perzinahan, pasal 416 RKUHP yang mengatur larangan ‘kumpul kebo’ juga berlandaskan pada moralitas yang acuannya adalah nilai-nilai agama. Menurut Naila tinggal bersama ini tidak dapat dilihat secara sederhana atau disimplifikasi begitu saja. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kondisi tertentu, seperti kelompok masyarakat adat maupun kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu mendaftarkan perkawinannya secara administratif.

Pasal ini dinilai dapat menimbulkan masalah yang merugikan, seperti persekusi maupun penggunaan surat nikah palsu. Sebab, meskipun pemerintah bersikeras bahwa terdapat pengecualian bagi masyarakat adat maupun masyarakat miskin yang perkawinannya tidak tercatat, akan sangat sulit untuk membuktikan kebenaran tentang golongan yang dikecualikan tersebut.

“Gimana aparat hukum bisa membuktikan kalau misalnya orang ini gitu ya, tinggal bersama sebagai seorang suami-istri di luar perkawinan, tapi sah secara agama, sah secara adat, dan lain sebagainya, kan sulit,” terang Naila.

Kemudian, larangan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan ini juga dinilai melanggar hak atas privasi yang dilindungi oleh hukum HAM. Larangan tersebut dapat dikatakan melanggar privasi karena kohabitasi, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, yang dilakukan dua orang dewasa secara konsensual, tanpa adanya paksaan dan kekerasan seharusnya merupakan ranah privat yang tidak boleh dipidanakan. Selain itu, hukum pidana juga membutuhkan standar ‘merugikan’ yang umum, bukan bersandar pada subjektivitas layaknya moralitas.

Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi, dan Aborsi Ikut Dikriminalisasi

Alih-alih memastikan penurunan laju prevalensi HIV ataupun infeksi penularan seksual lainnya, pemerintah justru membatasi lewat pasal 412 RKUHP yang berbunyi, “Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.” Dimana denda kategori I sebesar 1 juta rupiah. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan komitmen pemerintah dalam memastikan kesehatan reproduksi warga negaranya. Padahal, menurut Badan Kesehatan Sedunia PBB (WHO) alat kontrasepsi, yaitu kondom, merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual. Selain itu, pasal tentang kondom sebenarnya telah didekriminalisasi oleh Jaksa Agung pada tahun 1978 dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1995.

Masih menyoal kesehatan reproduksi, adanya pasal yang mengatur tentang aborsi dalam pasal 467 dan 468 RKUHP justru hanya mengkriminalisasi perempuan. Sebab, menurut BKKBN 75% angka kematian ibu disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan (PKBI, 2019). Pun kehamilan tidak diinginkan tersebut kebanyakan disebabkan oleh alasan kesehatan dan ekonomi. Pelarangan terhadap aborsi justru akan memperburuk keadaan tersebut. Sebab, mereka yang terpaksa melakukan aborsi akan mencari jalan alternatif yang justru berbahaya. Sehingga, mengkriminalisasi aborsi bukanlah solusi, pemerintah perlu lebih berfokus pada upaya pemberian akses terhadap aborsi yang aman sesuai dengan ketentuan medis agar perempuan tidak melakukan aborsi dengan cara-cara yang membahayakan dirinya.

Penodaan Agama, Pasal Karet yang Terus Dilanggengkan

Kendati mendapatkan banyak kritik tentang tentang penggunaannya, pasal tentang penodaan agama masih dimasukkan ke dalam draf RKUHP terbaru. Pelanggarnya dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara.

Walaupun sudah dilakukan reformulasi, Pasal ini dinilai masih rentan disalahgunakan untuk mendiskriminasi minoritas karena pendefinisiannya yang terlalu subjektif.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan yang rinci mengenai definisi dari penodaan agama, sehingga interpretasi pelanggarannya sangat terpengaruh pada tafsiran publik dan subjektivitas penegak hukum. Dengan kata lain, pasal penodaan agama sebenarnya tidak memenuhi asas legalitas hukum pemidanaan, yakni perumusan hukum harus dimaknai tegas dan jelas tanpa analogi (lex stricta).

“Kalau mau melindungi umat beragama maka yang harus diatur itu hate speech ujaran kebencian,” ujar Asfinawati. Asfinawati beranggapan bahwa aturan ini sebaiknya diatur sebagai pasal ujaran kebencian secara lebih rigid, agar penggunaannya tidak salah arah dan justru menimbulkan ketidakadilan.

Laporan dari Human Rights Watch (HRW) Indonesia memperlihatkan peningkatan serangan kekerasan terhadap minoritas agama serta langkah-langkah pemerintah dan peradilan untuk mengekang kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi untuk kelompok-kelompok ini. Sebagian besar didukung oleh penerapan aturan hukum yang diskriminatif, salah satunya adalah ketentuan pidana penodaan agama di Indonesia, Pasal 156(A) KUHP. Laporan terbaru dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di tahun 2020 mengatakan bahwa tren penyalahgunaan kasus ini tetap meningkat dengan total 38 kasus hanya dalam Januari - Mei 2020. Dalam laporannya, terdapat pula kasus tumpang tindih perluasan UU ITE dalam pasal penistaan agama di Indonesia.

Salah satu Professor Universitas Indonesia, Slamet Muljana mengatakan bahwa merujuk sejarahnya, pasal-pasal karet memang sering digunakan sejak zaman pemerintahan kolonial sebagai senjata politik untuk menjerat aktivis kemerdekaan Indonesia. Saat ini selain digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam lawan, pasal ini juga digunakan untuk meningkatkan elektabilitas saat pemilihan calon pejabat.

Kasus paling anyar menimpa calon petahana walikota Jakarta yang mencalonkan dirinya pada Pilgub DKI 2017. Ahok dituduh melecehkan agama Islam setelah berpendapat bahwa Ayat Al-Quran, Al-Maidah 51, sering digunakan lawan politiknya untuk menjatuhkan pemimpin non-Muslim. Akibat mendapatkan protes massa yang besar, lawan politik Ahok tiba-tiba berdialog dengan FPI dan Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan melindungi Ahok, walaupun Ahok adalah sekutu politiknya. Pada akhirnya, Ahok mendapatkan pidana satu tahun penjara.

Kasus lain misalnya dialami oleh Meiliana, perempuan yang dipenjara 1,5 tahun akibat mengeluhkan volume suara pengeras azan. Warga beragama Islam yang tersinggung kemudian melaporkan Meidiana dengan pasal penistaan agama. Kasus tersebut baru diproses dan dijatuhi hukuman 1,8 tahun pada pengadilan 2018 bertepatan dengan masa pemilihan kepala daerah. Tidak heran jika pasal ini ramai menuai protes karena dianggap rentan disalahgunakan untuk mendiskriminasi minoritas, multitafsir dan rawan kepentingan politik, serta dapat menimbulkan trauma bagi penganut agama minoritas dalam berbicara dan berekspresi. PBB juga telah menyurati pemerintah Indonesia agar mencabut pasal ini, namun pemerintah Indonesia bersikeras mempertahankan dengan alasan untuk menjaga kerukunan beragama. Meskipun berbagai jaringan dan masyarakat sipil telah mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal Penodaan Agama ke Mahkamah Konsitusi, termasuk salah satunya Presiden Indonesia yang ke-4 Abdurrahman Wahid, namun pasal ini tetap eksis dalam draf terbaru RKUHP dan terus  memakan korban hingga saat ini.

Teks: Aldi Safitra, Della Azzahra, Muhammad Rifaldy Zelan

Editor: Dian Amalia Ariani

Ilustrasi:

Pers Suara Mahasiswa UI 2022
Independen, Lugas, dan Berkualitas!