Logo Suma

Presiden Sebut Rakyat Desa Tak Pakai Dolar, BEM UI: “Pernyataan Bodoh”

2 menit · - kali dibaca
Presiden Sebut Rakyat Desa Tak Pakai Dolar, BEM UI: “Pernyataan Bodoh”

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi simbolik bertajuk “Reformati” di Tugu Makara UI pada Selasa (20/05). Salah satu isu yang disoroti dalam aksi ini adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “rakyat di desa enggak pake dollar” saat menanggapi pelemahan nilai rupiah.

Dalam wawancara bersama Suara Mahasiswa UI, Nylea Qairen, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, menilai pernyataan tersebut merupakan pernyataan bodoh.

“Apalagi [pernyataan tersebut] keluar dari mulut presiden kita yang merupakan anak dari Sumitro, seorang ekonom hebat. Karena mau bagaimana pun turunnya nilai rupiah, secara tidak langsung [pasti akan] berdampak ke kehidupan sehari-hari rakyat kecil, seperti naiknya harga 9 bahan pokok, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Ia berpesan kepada mahasiswa untuk menolak lupa darah perjuangan yang sudah tumpah. Ia juga berharap agar pemerintah dapat berpihak pada kebutuhan rakyat. “Pemerintah harus ingat, bahwa, dalam negara kita, yaitu negara demokrasi, negara kita ada untuk [rakyat], dari [rakyat], dan oleh rakyat,” ucapnya.

Abid, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI, menuntuturkan penting bagi mahasiswa untuk terlibat dalam menyuarakan isu publik, khususnya terhadap persoalan yang tak kunjung tuntas sejak era reformasi.

“Saya mengikuti aksi ini karena kita memiliki urgensi. Momentum 28 tahun Reformasi seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk kembali menuntut enam tuntutan Reformasi yang hingga kini belum sepenuhnya dijalankan,” ujarnya.

Ia menerangkan berbagai persoalan masih terjadi hingga saat ini, seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, ia juga menilai adanya dugaan remiliterisasi di ruang-ruang sipil dan belum terimplementasinya sejumlah amanat Reformasi. Undang-Undang Peradilan Militer yang belum disahkan sampai sekarang pun menjadi persoalan yang harus dikawal.

“Pada hakikatnya, enam tuntutan Reformasi belum dijalankan sepenuhnya oleh negara. Karena itu, kita perlu terus menuntut dan mempertanyakan komitmen negara dalam menjalankan tuntutan yang dahulu diperjuangkan rakyat dengan pengorbanan besar, bahkan hingga menelan banyak korban,” jelasnya.

Abid berharap agar para pemangku kebijakan, khususnya Presiden Prabowo, memiliki rasa bersalah dan menjalankan enam tuntutan reformasi. “Dengan adanya aksi simbolik ini, [diharapkan] masyarakat, mahasiswa, atau kelompok lain dapat melakukan pergerakan dan menumbuhkan api perjuangan,” ucapnya.

Kegiatan turut diisi dengan pelaksanaan simbolik “Upacara Matinya Reformasi”. Dalam peristiwa ini, massa membacakan Sumpah Mahasiswa Indonesia dan bendera “Reformati” dikibarkan di atas Tugu Makara UI. Selain itu, Hafidz, Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, membacakan Manifesto Reformasi. Upacara ditutup dengan mengheningkan cipta sebagai bentuk refleksi atas perjalanan Reformasi di Indonesia.

Aksi ini menjadi ruang penyampaian keresahan terhadap berbagai isu nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kondisi demokrasi di Indonesia. Melalui berbagai poster, orasi, dan simbolisasi, kritik terhadap kondisi sosial-politik Indonesia yang kian menjauh dari cita-cita Reformasi terus disuarakan.

Teks: Masykuri Syauqi Mubarok

Editor: Alya Putri Granita

Foto:  Masykuri Syauqi Mubarok

Desain: Sahra Aulia Zubaidi

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!

Tim Penggarap