Logo Suma

Rektor Paparkan Capaian UI, MWA UM: “Cari Rangking Aja”

3 menit · - kali dibaca
Rektor Paparkan Capaian UI, MWA UM: “Cari Rangking Aja”

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) menyelenggarakan Sidang Terbuka Laporan Pertanggungjawaban Rektor Tahun 2025 pada Rabu (13/5) di Balai Sidang UI.

Dalam pidatonya, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) UI tahun 2025 yang berhasil meraih target sebesar 110,42 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan perkembangan UI dalam berbagai aspek tata kelola, kemandirian finansial, akses pendidikan, hingga riset dan inovasi.

"UI semakin mandiri dalam pembiayaan, lebih kuat dalam tata kelola, lebih luas dalam akses pendidikan, lebih produktif dalam riset dan inovasi, serta semakin diakui di tingkat global," sebut Heri.

Dalam pemeringkatan global, UI menempati posisi ke-189, sekaligus menjadi universitas pertama di Indonesia yang masuk 200 besar versi QS World University Rankings. Empat disiplin ilmu UI juga tembus 100 dunia,  yakni antropologi, ilmu hukum, ilmu perpustakaan, dan kedokteran gigi.

Di bidang pendidikan, UI mengalokasikan bantuan pendidikan sebesar  Rp421 miliar kepada 11.175 mahasiswa, serta memberikan keringanan UKT kepada 16.752 mahasiswa. Heru sebut jangkauan asal mahasiswa UI meningkat sebanyak 342 kota dan kabupaten, naik 42 dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Heri mengapresiasi kontribusi mahasiswa UI dalam kehidupan akademik dan demokrasi kampus. Ia menilai mahasiswa tidak hanya aktif mengutarakan aspirasi, melainkan juga berprestasi di  tingkat nasional maupun internasional.

"Mahasiswa UI adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi kampus. Mereka menyampaikan aspirasi, mengingatkan pimpinan universitas, dan menjaga agar UI tetap peka terhadap persoalan masyarakat," tuturnya.

Meski demikian, capaian yang dipaparkan rektor mendapat sejumlah catatan dari Ketua MWA UI Unsur Mahasiswa (UM), Razaan Bayu Rachman. Menurutnya, kenaikan pendapatan UI yang tidak lagi bertumpu pada biaya pendidikan belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian finansial universitas.

"Ada capaian UI dibandingkan 2024 secara data, cuman prestasi-prestasi itu tak semerta-merta disebut hal yang positif. Pada pidato kemarin sempat berujar rektor bahwa UI tahun ini pemasukannya meningkat, tak bertumpu pada biaya pendidikan. Cuman follow up catatannya itu, biaya pendidikan hanya 40 persen, [padahal] angka itu sebenarnya masih besar," ujar Razaan.

Ia juga mempertanyakan klaim perolehan IKU UI yang seharusnya mengkaji beberapa indikator, termasuk sumber pendapatan dan inklusivitas pendidikan. "UI di sini lebih menyoroti [bahwa mahasiswa] UI bisa berasal dari beragam daerah, itu indikatornya pun terlalu sempit. Inklusivitas menurutku tak bisa diukur dari diversifikasi mahasiswanya saja. UI juga wajib membangun ruang pendidikan yang inklusif untuk teman-teman disabilitas," katanya.

Razaan mengkritik naiknya peringkat global kampus tidak semestinya hanya diukur dari rekognisi global, tetapi juga pemenuhan aspek inklusivitas pendidikan. Ia mencontohkan aturan yang mengharuskan perguruan tinggi memenuhi sejumlah syarat untuk menjalankan praktik pendidikan yang layak, seperti menghadirkan unit layanan dan fasilitas ramah disabilitas. Namun, menurutnya, aspek tersebut belum menjadi perhatian utama dalam pengukuran capaian universitas.

"Namun, fakta lapangannya belum seperti itu. Saya melihat UI cari ranking aja sih, fokus di hal-hal administratif yang bisa meningkatkan kapasitas [UI] di rekognisi global," lanjutnya.

Di sisi lain, Razaan mengapresiasi perbaikan pelayanan universitas terhadap program peringanan UKT mahasiswa baru, khususnya pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Namun, kebijakan itu perlu dikawal agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Ia juga mengatakan adanya subsidi silang dengan penambahan kuota program Kelas Khusus Internasional (KKI) dan pengurangan kuota kelas reguler perlu menjadi perhatian universitas. Hal ini berpotensi memengaruhi keberagaman latar belakang sosial mahasiswa UI.

"Sebab kehadiran KKI berjalan beriringan dengan pengurangan kuota kelas reguler. Semakin kelas reguler berkurang, semakin juga diversifikasi kelas sosial antar mahasiswa jadi semakin timpang," terangnya

Razaan turut menyoroti minimnya kehadiran Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf, yang tidak pernah hadir dalam rapat. Menurutnya, kondisi itu dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan diskusi internal lembaga. Padahal, MWA memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya eksekutif universitas.

Ia berharap pimpinan MWA lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. "Untuk Gus Yahya, datang rapat aja lah," ujarnya.

Sementara kepada Heri, Razaan menyebut pengelolaan universitas tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan normatif maupun dukungan dari pemerintah semata. Ia mendorong UI lebih aktif memperjuangkan sistem pendidikan tinggi yang berpihak kepada mahasiswa.

“Untuk Prof Heri, saya sih tahu enggak mudah untuk mengelola universitas. Jika selama ini aksinya masih normatif aja, masih dengan cara-cara dan optimisme akan selalu dibantu oleh pemerintah, ya pada akhirnya akan berkutat di sini aja," katanya.

Teks: Fabio Milanazzurri Balamba

Editor: Dela Srilestari

Foto: Fabio Milanazzurri Balamba

Desain: Sahra Aulia Zubaidi

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

independen, Lugas, dan Berkualitas!


Tim Penggarap