Saat Kuota Internet Jadi Ongkos Kerja Ojol

Erwin (40) masih duduk di atas motornya kala ditemui sore itu di sekitar Stasiun Cawang. Ponsel yang terpasang di depan kemudi sesekali diperiksa. Layar aplikasi Gojek masih terbuka, tetapi order baru belum juga muncul. Ia baru mengantongi Rp65.000 dari hasil tiga orderan meski telah mangkal dari pukul 07.00 WIB. Biasanya, ia akan pulang setelah pukul 21.00 WIB.

Pendapatan itu masih harus dipotong berbagai kebutuhan untuk bekerja, salah satunya biaya internet. Erwin menggunakan kartu SIM Smartfren dan membeli sekitar 2 GB seharga Rp10.000 setiap hari. Kuota itu khusus digunakan untuk menarik penumpang. Artinya, jika bekerja setiap hari, biaya internetnya dapat mencapai sekitar Rp300.000 dalam sebulan.

“Buat narik doang sehari. Rp10.000 seharian doang,” kata Erwin.

Bagi Erwin, kuota internet bukan sekadar kebutuhan komunikasi. Aplikasi Gojek menjadi pintu masuk orderan, sehingga ia perlu memastikan ponselnya dapat berjalan dengan lancar. Ponsel yang digunakannya adalah Oppo A6X yang baru dibelinya pada 2026 secara kredit dengan harga sekitar Rp3,5 juta, setara 60% UMR DKI Jakarta. Ia sengaja tidak memasang banyak aplikasi lain agar ponsel tidak terlalu terbebani selama digunakan untuk bekerja.

“Buat narik itu khususnya HP satu enggak boleh macam-macam. Jadi enggak berat,” ujarnya.

Sebelum menggunakan ponsel yang sekarang, Erwin sudah sepuluh kali mengganti perangkat karena ponsel-ponsel sebelumnya rusak atau terjatuh di jalan. Risiko kerusakan itu menjadi biaya tambahan karena ponsel merupakan perangkat yang harus terus dibawa selama bekerja.

Rintangan Erwin tidak berhenti pada biaya membeli kuota dan perangkat. Ia juga beberapa kali mengalami gangguan koneksi. Menurutnya, koneksi dapat melambat terutama sewaktu berada di kawasan dengan banyak gedung. Selama aplikasi tidak dapat digunakan atau order tidak muncul, ia memilih berhenti dan menunggu.

“Ya udah kita rebahan. Nungguin orderan. Enggak nongol-nongol,” tuturnya.

Gangguan koneksi juga pernah membuat order hilang saat ia sedang dalam perjalanan. Di keadaan itu, Erwin harus menunggu koneksi kembali atau berpindah tempat untuk mencari sinyal yang lebih baik. Perpindahan itu berarti tambahan waktu dan bahan bakar tanpa kepastian akan segera mendapatkan order.

Pengeluaran untuk akses digital ini menjadi lebih terasa karena pendapatan Erwin tidak tetap. Ia memperkirakan pendapatan kotornya sekitar Rp900.000 per bulan. Dari jumlah itu, masih ada biaya bensin, cicilan motor, kontrakan, listrik, air, serta kebutuhan tiga anak.

Pekerjaan sebagai pengemudi ojol sendiri telah dijalaninya sejak 2016, tetapi awalnya hanya sebagai pekerjaan sampingan. Ia baru menjadikannya sebagai pekerjaan utama setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] pada awal pandemi Covid-19.

“Saya sih dari 2016, 10 tahun. Tapi dulu kita sampingan. Masih kerja, tapi pas awal Covid saya [kena] PHK. PHK, pulang gojek. Udah ngojek, ngojek pun sepi [karena] Covid. Seharian tuh cuma satu dari pagi sampai jam 12 malam,” ucap Erwin.

Pengalaman berbeda dialami Boim (56), pengemudi Maxim yang ditemui di dekat Stasiun Tebet. Ia telah bekerja sebagai ojol selama setahun. Ia menggunakan Samsung Galaxy A51 untuk bekerja. Kata Boim, ponselnya masih dapat menjalankan aplikasi Maxim dengan lancar dan tidak mengalami lag.

Namun, perangkat yang masih berfungsi baik itu tidak serta-merta membuatnya dapat bekerja. Untuk dapat menggunakannya sebagai alat kerja, Boim tetap membutuhkan koneksi internet yang harus ia siapkan sendiri.

Boim menggunakan kartu Tri dengan paket sekitar Rp100.000 untuk 65 GB dengan masa aktif 28 hari. Paket itu tidak hanya digunakan untuk bekerja. Pada waktu berada di rumah, Boim juga menggunakan ponselnya sebagai tethering untuk kebutuhan internet dua anaknya.

“Tapi karena anak-anak sekarang banyak sekolah WFA, kadang-kadang itu tethering di rumah, nah habis dia. Jadi, kalau misalnya enggak ini ya, saya pakai yang paket yang kecil gitu,” tuturnya.

Jika hanya digunakan sendiri, ia memperkirakan kebutuhan internetnya sekitar 30-35 GB. Namun, penggunaan bersama keluarga membuat kuota lebih cepat berkurang. Ia tetap mengeluarkan sekitar Rp100.000 untuk paket internet setiap bulan. Dengan demikian, satu paket internet yang digunakan sebagai modal kerja sekaligus menjadi sarana memenuhi kebutuhan digital keluarga.

Meski Boim merasa harga paket internet tidak terlalu mahal jika dihitung secara nominal, tetapi timbul beban baru saat masa aktif berakhir sedangkan kuota internet masih tersedia.

“Yang jadi masalah sekarang kalau enggak kepakai hangus saja,” ucapnya.

Ia juga kerap mengalami gangguan eror pada aplikasi ketimbang koneksi internet. Ia mengatakan koneksi yang digunakannya relatif lancar, tetapi beberapa kali mengalami order menghilang setelah diterima. Setelah berkendara sekitar 50 hingga 100 meter, muncul notifikasi bahwa ia dianggap menolak order.

“Cuman yang sering itu aplikasinya eror. Misalnya nih, orderan udah kita terima tapi enggak ada masuk di orderan. Nah, kemudian tiba-tiba keluar peringatan aja kita menolak orderan gitu. Padahal udah kita terima,” ujarnya.

Ia juga menghadapi kesulitan pada fitur navigasi Maxim. Aplikasi terkadang memilih jalan utama meskipun terdapat jalan yang lebih pendek. Akibatnya, perjalanan menuju titik penjemputan atau tujuan dapat menjadi lebih jauh. Kesalahan titik lokasi pelanggan juga dapat menambah jarak perjalanan. Bagi pengemudi ojol yang pendapatannya bergantung pada jumlah dan jarak order, rute yang lebih panjang berarti tambahan waktu dan bahan bakar.

Kendala lain muncul dari penggunaan perangkat di jalan. Pada siang hari, cahaya matahari yang terik membuat layar ponsel Boim sulit dilihat. Situasi itu tidak sampai membuat aplikasi tidak dapat digunakan, tetapi mengganggu keterbacaan layar ketika ia perlu melihat informasi selama perjalanan.

“Kalau tengah hari silau itu aja. Matahari langsung ke sini kan silau, agak-agak kelihatan buram,” kata Boim.

Biaya akses digital itu berjalan bersamaan dengan biaya operasional lain. Pendapatan Boim yang hanya berkisar Rp50.000-Rp150.000 per hari, dengan pengeluaran bensin sekitar Rp10.000-Rp30.000. Ia juga masih perlu menanggung perawatan kendaraan dan kebutuhan rumah tangga. Dalam keadaan penghasilan yang bergantung pada order harian, biaya internet menjadi salah satu pengeluaran yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk bekerja.

Pengalaman Erwin dan Boim menampakkan akses digital dalam pekerjaan ojol tidak berhenti pada kemampuan membeli paket. Akses itu juga ditentukan oleh kualitas koneksi, fungsi platform, hingga kemampuan perangkat dalam menjalankan navigasi.

Di kalangan pengemudi ojol yang menggantungkan penghasilan pada order dari platform digital, gangguan pada bagian-bagian itu dapat memengaruhi proses kerja, baik melalui order yang hilang, pekerjaan yang lebih panjang, maupun waktu yang terbuang.

Andi Kristiyanto, Ketua Ojol Nasional (KON), menyampaikan keluhan pengemudi datang dari beberapa sisi. Jaringan yang melemah, misalnya, dapat membuat order yang sudah muncul menghilang sebelum diterima. “Kadang sinyalnya bagus, bunyi order masuk, tapi dilihat ordernya enggak ada.”

Gangguan serupa dapat juga terlihat pada peta digital. Andi menyebut pelanggan terkadang melihat posisi pengemudi tidak bergerak, padahal pengemudi sudah melaju menuju titik penjemputan. Posisi pada aplikasi baru diperbarui setelah pengemudi mendekati lokasi.

Keterbatasan kuota juga menjadi bagian dari akses digital yang harus dipertimbangkan pengemudi. Andi menuturkan pengemudi perlu menjaga agar kuota internet tetap tersedia karena kuota yang terlalu rendah dapat memengaruhi kemampuan menerima order.

“Kalau kuota kita di bawah satu giga, agak sulit menerima orderan,” tutur Andi.

Selain jaringan dan kuota, perangkat menjadi bagian dari tantangan lain. Andi mengatakan kemampuan ponsel, termasuk RAM, berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan aplikasi ojol dan peta secara bersamaan. Menurutnya, ponsel dengan RAM di bawah 8 giga dapat membuat aplikasi tidak berjalan optimal.

“Pakai handphone jelek, yang RAM-nya kecil, enggak support dengan aplikasinya. Pakai handphone bagus, mahal. Risikonya pecah,” ucapnya.

Di sisi lain, penggunaan ponsel dengan spesifikasi lebih tinggi juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ponsel pengemudi ojol yang digunakan terus-menerus di jalan dan terpapar panas, getaran, serta risiko terjatuh. Kondisi itu dapat menyebabkan perangkat mengalami lag, layar retak, atau bahkan menghitam.

“Yang paling banyak dirasakan ojol itu LCD,” kata Andi.

Pengemudi berada dalam posisi serba salah: menggunakan ponsel yang murah berisiko tidak cukup mendukung kebutuhan aplikasi, sementara perangkat yang lebih mahal tetap rentan rusak karena digunakan terus-menerus di jalan.

Meski demikian, persoalan akses digital secara khusus belum menjadi agenda advokasi sendiri. Sejauh ini keluhan yang dibawa KON lebih banyak berkaitan dengan program dan sistem aplikasi. Organisasi ini lebih banyak mengawal kebijakan mengenai perlindungan pekerja platform dan mendorong perubahan perjanjian kemitraan agar hubungan antara aplikator dan pengemudi lebih seimbang.

Bukan Sekadar Harga Kuota

Kebutuhan akan akses internet itu berlangsung di tengah semakin luasnya penggunaan internet di Indonesia. Data Survei Profil Internet Indonesia 2026 APJII membuktikan 235,26 juta orang atau 81,72 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Angka ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 80,66 persen.

Dalam lima tahun terakhir, penetrasi internet nasional terus meningkat. Pada 2022, penetrasi tercatat sekitar 77 persen. Angka ini naik menjadi 78,2 persen pada 2023, 79,5 persen pada 2024, 80,66 persen pada 2025, dan 81,72 persen pada 2026.

Namun, meningkatnya jumlah pengguna internet tidak serta-merta memperlihatkan kesamaan pengalaman dalam menggunakan koneksi. APJII mencatat penetrasi internet masyarakat perkotaan mencapai 84,75 persen lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan yang berada pada 78,18 persen.

Perbedaan itu menunjukkan jika tingginya konektivitas belum otomatis berarti seluruh masyarakat memiliki akses digital yang setara. Bagi kelompok yang menggantungkan penghasilan pada internet, seperti pengemudi ojol, juga dituntut untuk menyediakan perangkat dan membayar koneksi yang dibutuhkan untuk bekerja.

Kebutuhan itu berlangsung di tengah harga internet seluler di Indonesia relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya. Dalam Digital 2025 Global Overview Report yang diterbitkan We Are Social dan Meltwater, harga internet seluler Indonesia tercatat sebesar US$0,61 per Mbps. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Filipina sebesar US$0,14. Malaysia US$0,09, Vietnam US$0,04, Singapura US$0,03, dan Thailand US$0,02 per Mbps. Dengan ukuran ini, harga Indonesia sekitar 4,6 kali Malaysia dan lebih dari 13 kali Singapura atau Thailand.

Digit itu memperlihatkan adanya selisih harga yang cukup besar antara Indonesia dengan negara Asia lainnya. Namun, harga per Mbps belum dapat digunakan untuk menyimpulkan secara langsung seberapa terjangkau internet bagi setiap pengguna. Bagi pengemudi ojol, bukan hanya memikirkan harga koneksi, tetapi juga kemampuan untuk mengakses internet.

Dosen Sosiologi Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, mengungkapkan akses digital tidak cukup dilihat dari adanya ketersediaan jaringan. Tingginya konektivitas di suatu wilayah juga tidak otomatis membuat seluruh kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan internet.

“Selama ini menjadi biaya tambahan atau perlu mengalihkan ya akan menjadi beban tambahan bagi kelompok menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas ya kita enggak usah pikirkan mereka asumsinya dalam menengah ke atas itu bisa lebih fleksibel dalam mengatur anggaran kehidupannya dia. Tapi kalau menengah ke bawah yang sudah sangat pas-pasan dan cenderung kurang maka kebutuhan untuk akses digitalnya itu bukannya menjadi penolong malah menjadi beban tambahan,” terangnya.

Dalam konteks ojol, kebutuhan itu tidak hanya menyangkut koneksi internet. Daisy memandang internet dan ponsel merupakan bagian dari alat produksi. Begitu pun dengan sepeda motor yang digunakan untuk membawa penumpang.

Ketiganya perlu tersedia agar pengemudi dapat bekerja. Namun, tidak semua pengemudi memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan modal itu. “Terjadi inequality juga di antara para ojol ini.”

Jika pengemudi harus menyediakan sendiri kendaraan, ponsel, kuota, dan perlengkapan kerja, kemampuan mereka untuk bekerja juga bergantung pada modal yang dimiliki sejak awal. Olehnya, menurut Daisy, pengemudi perlu memiliki akses terhadap alat produksi dengan standar minimum yang memungkinkan mereka bekerja secara layak.

“Speknya handphone, kualitas internet, dan kualitas koneksinya itu harus standar sama semua,” ujar Daisy.

Terkait biaya akses internet ini mendapat konteks baru setelah Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dan memberikan tafsir bila penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Putusan ini juga menekankan jika kuota yang telah dibayar pengguna merupakan hak yang perlu dilindungi.

Ketentuan itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026. Aturan itu mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota, termasuk melalui skema rollover maupun pilihan layanan lain yang memenuhi ketentuan.

Daisy menempatkan putusan MK sebagai langkah yang dapat melindungi pengguna dari kehilangan kuota yang telah dibayar. Namun, ia mengingatkan skema rollover belum tentu menyelesaikan hambatan yang dihadapi pengemudi ojol. Sebab dalam skema tertentu, pengguna tetap harus membeli paket baru agar sisa kuota sebelumnya dapat digunakan pada periode berikutnya. Artinya, pengemudi masih perlu mengeluarkan uang untuk tetap mempertahankan akses internet.

“Ya kan sama aja kalau kayak gitu. Kamu butuh duit untuk membeli yang baru. Ya kan enggak cocok juga untuk Indonesia. Kan bukan begitu persoalan. Kita itu masalahnya enggak punya duit untuk beli kuotanya, ya kan? Kontinuitas, masalah kita tuh kontinuitas. Gitu. Gimana sustain untuk bisa punya duit membeli kuota tiap bulan gitu. Nah, itu yang harusnya dipikirkan,” ucapnya.

Hal selanjutnya yang menimbulkan pertanyaan adalah siapa yang seharusnya menanggung biaya akses digital ketika internet dan perangkat telah menjadi bagian dari alat kerja pengemudi ojol.

Daisy menyoroti perusahan platform dapat ikut berperan dalam menentukan kebutuhan itu karena memiliki data mengenai pola kerja, jarak perjalanan, hingga penggunaan aplikasi. Data ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan kuota pengemudi dan menyusun skema yang terjangkau tanpa membebankan biaya kepada satu pihak.

Ia menekankan penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, penyedia layanan internet, dan konsumen. Jika biaya tambahan hanya dialihkan kepada pengemudi, kemampuan mereka memperoleh penghasilan akan semakin bergantung pada modal pribadi. Sebaliknya, jika seluruh biaya dibebankan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan tarif dan konsumen, perkara lain dapat muncul.

“Memang perlu kerja sama ya, enggak hanya platform digitalnya aja, tapi juga penyedia service internet, provider-nya itu, dan regulasi pemerintah tentu saja yang bisa mengatur pola hubungan ini gitu ya,” tutur Daisy.

Pada akhirnya, bagi pengemudi ojol, akses digital bukan lagi sekadar kebutuhan untuk terhubung dengan internet, melainkan bagian dari biaya untuk bekerja. Tatkala ponsel, kuota, dan koneksi harus disediakan sendiri, gangguan pada perangkat maupun jaringan dapat berpengaruh langsung terhadap waktu kerja dan pendapatan.

Untuk memperoleh tanggapan mengenai kebijakan akses digital bagi pengemudi ojol, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, serta pihak perusahaan platform Gojek dan Maxim. Konfirmasi kepada Gojek dan Maxim dilakukan untuk memperoleh tanggapan mengenai kebutuhan perangkat, koneksi internet, kendala aplikasi, serta kebijakan perusahaan terkait biaya akses digital yang ditanggung pengemudi. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima dari pihak-pihak tersebut.

Liputan ini dikerjakan dengan dukungan Beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026.

Teks: Dela Srilestari

Editor: Naswa Dwidayanti Khairunnisa

Ilustrasi: Meylani Angie Manggalatung

Pers Suara Mahasiswa UI 2026

Independen, Lugas, dan Berkualitas!