Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh-Mahasiswa-Pelajar Lancarkan Aksi Protes

Redaksi Suara Mahasiswa · 15 September 2022
5 menit

Aksi demonstrasi dilakukan oleh massa buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil lainnya dalam menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada hari Selasa (13/9). Pukul 12 siang massa buruh yang terdiri dari GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dan KPBI (Konferensi Perjuangan Buruh Indonesia) sudah berkumpul dan memulai aksi demonstrasi di seberang jalan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sesaat kemudian, sejumlah massa aksi mahasiswa menyusul dari arah Sarinah, yakni dari Universitas Esa Unggul dan UPN Veteran Jakarta.

Pukul 13:40 WIB, massa aksi mulai bergerak melintasi Air Mancur Thamrin dan berhenti di sisi kanan Patung Kuda. Menariknya, ternyata organisasi masyarakat Pemuda Pancasila turut hadir di sisi kiri Patung Kuda sebagai massa aksi yang kemudian memberikan orasi yang tak kalah keras. Dalam hal ini terdapat dua mokom sehingga kedua orasi tidak terorganisir. Aliansi BEM se-UI baru menjejakkan kaki di lokasi aksi sekitar pukul 15.00 dan langsung menggabungkan diri bersama massa aksi lainnya.

Masing-masing elemen bergerak di bawah komando yang berbeda. Suara Mahasiswa menangkap ada sekitar empat mobil komando di sudut lokasi yang terpisah, masih dalam area Patung Kuda. Orator sempat beberapa kali menyerukan gagasan untuk menggabungkan massa aksi yang terpisah-pisah ini. Menjelang pukul 06.00 WIB sore, massa aksi buruh dan mahasiswa baru menyatu dalam barisan yang sama—menghadap ke kawat duri yang dipasang oleh polisi sebagai penghalang menuju Istana Negara.

Sekitar pukul 17.30 sempat terjadi beberapa kericuhan di barisan depan massa. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya menyingkirkan barikade kawat berduri yang telah dipasang pihak kepolisian sejak pagi hari. Dalam proses penyingkiran itu terdapat pula massa yang berusaha untuk membakar barikade. Pihak polisi yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha menenangkan massa menggunakan cara persuasif. Panasnya keadaan akhirnya baru mulai mereda ketika adzan magrib berkumandangnya dari arah mobil komando.

Usai adzan, massa aksi terus bersikeras bertahan di tempat meskipun telah dihimbau untuk membubarkan diri. Namun, himbauan yang diberikan tidak dihiraukan oleh massa karena intensitas volume suara yang kalah dari nyanyian dan orasi massa aksi. Beberapa peserta aksi terlihat bertindak provokatif dengan menyalakan petasan, api, bahkan ada pula yang menerobos kawat berduri. Sekitar pukul 20.00 akhirnya dicapai kesepakatan dari seluruh perwakilan massa aksi mahasiswa dan buruh untuk membubarkan diri. Hasil keputusan mengenai aksi lanjutan dan konsolidasi berikutnya disampaikan melalui mobil komando bersamaan dengan himbauan agar massa aksi membubarkan diri secara damai diiringi lagu-lagu perjuangan yang masih terus dinyanyikan.

Sekilas tentang Kenaikan Harga BBM

Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 September 2022, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri mengumumkan secara resmi kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, dari yang awalnya masing-masing senilai Rp7.650 dan Rp5.150 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan ini merupakan imbas dari dicabutnya subsidi BBM yang menurut Jokowi dianggap telah memberatkan APBN. Menurut Jokowi, 70% orang yang menikmati BBM bersubsidi berasal dari kalangan mampu, yaitu mereka-mereka yang memiliki mobil pribadi. Melihat kondisi anggaran untuk menunjang subsidi BBM bengkak hingga tiga kali lipat, dari yang awalnya Rp152,5 triliun, menjadi Rp502,4 triliun, dan tidak tepat sasarannya distribusi BBM bersubsidi di masyarakat, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan anggaran yang selama ini menunjang subsidi BBM kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggap lebih tepat sasaran.

Program BLT yang dicanangkan pemerintah nantinya akan menyasar keluarga yang dianggap kurang mampu. Dana sebesar Rp12,4 triliun telah disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. BLT ini nantinya akan diberikan secara berkala per bulan sebesar Rp150.000, dimulai dari bulan September hingga tiga bulan ke depan kepada masing-masing kepala keluarga kurang mampu.

Selain BLT, Presiden Jokowi juga mengambil beberapa kebijakan yang kurang lebih semacam BLT.  Kebijakan yang dimaksud semacam BLT adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Lewat BSU yang akan diperuntukkan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3.500.000, pekerja-pekerja yang masuk dalam ketentuan tersebut, dijanjikan akan mendapat  Rp600.000. Tak berhenti di situ saja, Presiden Jokowi juga mengatakan telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengalihkan dua persen Dana Transfer Umum untuk dibagikan kepada pekerja-pekerja informal.

APBN Bengkak: Kenaikan BBM Solusi?

Walaupun pemerintah telah menjanjikan segala macam pemanis, mulai dari BLT hingga BSU, untuk membantu tanggungan rakyat akibat kenaikan BBM, hal ini tidak menyurutkan gelombang demonstrasi timbul di berbagai kota di Indonesia. Berbagai elemen sipil mulai dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga LSM menyampaikan keberatannya atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Banyak anggapan bahwa kebijakan yang diambil  seakan tutup mata dengan kondisi pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya kokoh di kalangan rakyat.

Melalui rilis persnya, Aliansi UI Menolak Kenaikan BBM menyatakan berapa tuntutan. Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat. Kedua, menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan APBN untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat, seperti penganggaran subsidi BBM dibandingkan memprioritaskan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang minim urgensi. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM subsidi dibandingkan melakukan kebijakan prioritas tanpa perhitungan yang matang di masa mendatang. Keempat, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas dampak kenaikan BBM agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat. Kelima, meminta pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural.

Senada dengan keresahan yang disuarakan mahasiswa, Nining Elitos selaku Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyatakan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan dampak lanjutan dari naiknya BBM, yaitu naiknya bahan pokok di pasaran.

"Dengan kenaikan harga BBM, tentu implikasinya kenaikan harga kebutuhan pokok. Di rezim dua periode Jokowi, tidak ada tanda-tanda bagaimana pemerintah menyejahterakan, memakmurkan, memberikan keadilan, dan kesetaraan kepada rakyatnya. Justru yang ada bagaimana membuat sistem yang mengeksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia," keluh Nining.

Masih dalam kesempatan wawancara yang sama, Nining berpendapat bahwa menaikkan harga BBM sebenarnya bukan solusi dari membengkaknya APBN, melainkan ada solusi alternatif yang bisa diambil. Proyek Ibukota Negara Baru (IKN) yang terus dipaksa untuk berjalan oleh pemerintah adalah salah satu alasan besarnya tanggungan negara. Menurutnya, IKN ini bukanlah proyek yang menjadi prioritas masyarakat. Maka dari itu, proyek IKN-lah yang perlu dikorbankan demi menolong keuangan negara.

Bicara mengenai dipaksakannya proyek IKN oleh pemerintah, Delpedro Marhaen, anggota Blok Politik Pelajar, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Nining. Menurutnya, pemerintah perlu mengoreksi cara berpikirnya dalam memandang sebuah krisis. Sudah seharusnya pemerintah memiliki sense of crisis, misalnya dengan menghentikan terlebih dahulu pembangunan IKN, Proyek Strategis Nasional (PSN), atau soal kunjungan kenegaraan yang tidak terlalu penting.

Alih-alih menyusun prioritas yang bertumpu pada kepentingan rakyat, pemerintah justru malah mengorbankan rakyat melalui pencabutan subsidi BBM. Delpedro menyayangkan janji manis Jokowi yang sempat menjanjikan tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun dan menyatakan bahwa APBN negara dalam keadaan surplus. Namun, pada kenyataannya, negara tidak mampu menanggung beban subsidi BBM.

“Artinya manajerial atau tatakelola keuangan dari pemerintah kita sudah nggak teratur, serampangan, sehingga dia meleset dengan prediksinya. Padahal ‘kan dalam APBN  seharusnya ada dana cadangan yang dipakai dalam keadaan tidak terduga, tetapi itu pun meleset,” papar Delpedro.

"Lebih pintar Ibu saya dibanding Presiden jokowi dalam hal mengatur keuangan ketika krisis,  Kalau insting orang waras, seperti ibu saya, ketika krisis, dia akan menunda dulu beli rumah, beli mobil. Dia akan utamakan dulu bagaimana saya bisa sekolah, saya bisa sehat, dan saya bisa makan hari itu," tutup Delpredro dengan nada sinis.

Teks: M. Qhisyam, Humairah Dila, Khoirul Akmal, Ferdinand Andre
Foto: M. Qhisyam
Editor: Syifa Nadia R.

Pers Suara Mahasiswa UI 2022
Independen, Lugas, dan Berkualitas!